Center of Economic and Law Studies (Celios) mengingatkan pemerintah untuk segera menyiapkan langkah mitigasi terhadap potensi pemutusan hubungan kerja (PHK) akibat pelemahan nilai tukar rupiah terhadap dolar Amerika Serikat (AS).
Pada pembukaan perdagangan Senin (18/5/2026), nilai tukar rupiah tercatat melemah 33 poin atau 0,19 persen menjadi Rp17.630 per dolar AS.
“Jadi saya kira ke depan risiko PHK, tenaga kerja terutama di industri-industri manufaktur ini harus segera diantisipasi, dimitigasi dengan berbagai kebijakan,” ungkap Bhima Yudhistira Adhinegara Direktur Eksekutif Celios, Senin (18/5/2026).
Menurutnya pelemahan nilai tukar rupiah akan berdampak pada sisi impor bahan baku, termasuk elektronik, industri otomotif, bahkan sektor pertanian dan farmasi.
Hal tersebut kemudian mendorong pelaku usaha dan industri untuk melakukan downsizing seperti mengecilkan ukuran produk hingga mengecilkan kapasitas dan volume produksi.
“Tujuannya adalah agar tidak ada shock harga yang berlebihan kepada konsumen, jadi bisa menjaga margin. Tapi pertanyaannya sampai berapa lama karena kalau rupiahnya terus persisten melemah, banyak pelaku usaha itu pun juga akan kesulitan melakukan penyesuaian harga,” tutur Bhima.
Dilansir dari Antara, dampak yang paling dikhawatirkan yakni saat kemampuan produksi mulai mengalami penurunan karena tekanan biaya produksi, sehingga menimbulkan efek domino pada pengorbanan tenaga kerja guna menjaga biaya operasional.
Oleh karenanya, upaya antisipatif menjadi sangat penting dilakukan untuk mencegah terjadinya PHK di sektor industri padat karya termasuk manufaktur.
“Karena khawatir sektor (pekerjaan) formalnya semakin menciut, pekerjanya akan jadi pengangguran baru atau menjadi pekerja informal yang sebenarnya kualitasnya rendah,” jelasnya.
Ia juga menyarankan pelaku industri melakukan stress test pada fluktuasi nilai rupiah terhadap dolar AS hingga bersiap menghadapi skenario terburuknya.
“Jadi pelaku industri sekarang diharapkan semua melakukan stress test, di titik berapa perlakuan rupiah mereka masih bisa bertahan, sehingga pelaku industri pun juga harus bersiap menghadapi skenario yang terburuk. Sehingga mereka tidak kaget dan juga melakukan antisipasi sejak awal,” tambahnya.
Sementara itu, Nailul Huda Direktur Ekonomi Digital Celios menilai, pemerintah dapat berfokus pada upaya dalam menguatkan kembali nilai rupiah, termasuk mempertimbangkan relokasi anggaran dari program yang memakan biaya tinggi guna menyelamatkan daya beli masyarakat.
“Yang pasti penguatan rupiah menjadi prioritas. Sektor moneter harus pertimbangkan betul soal kenaikan BI-rate. Sektor fiskal harus ada realokasi anggaran untuk menyelamatkan daya beli masyarakat. Jadi dua kebijakan tersebut sangat bisa dilakukan untuk saat ini,” ucapnya. (ant/vve/saf/iss)
