Jakarta, ERANASIONAL.COM – Nilai tukar rupiah yang terus melemah hingga menembus level Rp17.600 per dolar Amerika Serikat memicu sorotan tajam dari DPR terhadap kinerja Bank Indonesia. Dalam rapat kerja bersama Komisi XI DPR di Kompleks Parlemen Senayan, Jakarta, Senin 18 Mei 2026, anggota Komisi XI dari Fraksi Partai Amanat Nasional (PAN) Primus Yustisio secara terbuka meminta Gubernur Bank Indonesia Perry Warjiyo mempertimbangkan untuk mundur dari jabatannya.
Primus menilai kondisi rupiah yang terus mengalami tekanan menunjukkan perlunya evaluasi besar terhadap kepemimpinan bank sentral. Di hadapan jajaran Bank Indonesia, ia menyampaikan bahwa langkah pengunduran diri bukan sesuatu yang harus dianggap sebagai bentuk kegagalan pribadi, melainkan bagian dari tanggung jawab moral seorang pemimpin ketika situasi ekonomi dinilai tidak membaik.
“Pak Perry yang saya hormati, kadang kalau kita mengambil tindakan gentleman, itu bukan penghinaan. Mungkin sudah saatnya Bapak mengundurkan diri. Tidak ada yang salah, selanjutnya tentu terserah Bapak,” kata Primus dalam rapat tersebut.
Pernyataan itu langsung menjadi perhatian karena disampaikan di tengah kondisi pasar keuangan yang sedang bergejolak. Rupiah pada perdagangan Senin siang tercatat berada di level Rp17.664 per dolar AS, sekaligus menjadi salah satu posisi terlemah sepanjang sejarah nilai tukar Indonesia. Mata uang Garuda bahkan terus berada di kisaran Rp17.000 sejak awal April 2026 tanpa menunjukkan pemulihan berarti.
Primus menyoroti kondisi ekonomi nasional yang dinilai kontradiktif. Di satu sisi, pemerintah menyampaikan pertumbuhan ekonomi Indonesia mencapai 5,61 persen. Namun di sisi lain, nilai tukar rupiah justru mengalami depresiasi sangat dalam dibandingkan mata uang negara berkembang lainnya. Menurut dia, kondisi tersebut menimbulkan pertanyaan besar terkait efektivitas koordinasi kebijakan moneter dan fiskal.
Politikus PAN yang juga dikenal sebagai mantan aktor sinetron itu menilai pengunduran diri pejabat publik di tengah tekanan ekonomi bukan hal tabu. Ia mencontohkan praktik yang sering terjadi di Jepang maupun Korea Selatan, ketika pejabat memilih mundur sebagai bentuk tanggung jawab terhadap kondisi yang terjadi.
Sorotan terhadap Bank Indonesia tidak hanya datang dari Primus. Sejumlah anggota Komisi XI lainnya juga mempertanyakan langkah-langkah yang telah ditempuh bank sentral untuk menjaga stabilitas rupiah. Anggota Komisi XI dari Fraksi PDI Perjuangan, Harris Turino, mempertanyakan efektivitas seluruh instrumen kebijakan yang selama ini telah digunakan BI.
Menurut Harris, Bank Indonesia sebenarnya sudah melakukan berbagai intervensi dan kebijakan stabilisasi, namun hasilnya belum mampu membendung pelemahan rupiah terhadap dolar AS. Ia menilai tekanan global memang menjadi faktor utama, tetapi terdapat persoalan domestik yang juga memperburuk situasi.
“Semua instrumen yang dimiliki BI sudah dilakukan. Tetapi kenapa rupiah tetap berlanjut mengalami depresiasi?” ujar Harris dalam rapat tersebut.
Ia menyebut masalah fiskal, defisit transaksi berjalan atau current account deficit, hingga keluarnya arus modal asing dalam jumlah besar sebagai persoalan yang perlu diakui secara terbuka. Selain itu, Harris menyinggung menurunnya kepercayaan investor terhadap perekonomian Indonesia yang dinilai ikut memperburuk tekanan terhadap rupiah.
Menurut dia, faktor global memang tidak dapat dihindari, terutama setelah kebijakan suku bunga tinggi Amerika Serikat membuat investor global kembali memburu aset dolar AS. Namun kondisi domestik yang dinilai belum solid membuat rupiah menjadi lebih rentan dibandingkan mata uang negara lain di kawasan Asia.
Sementara itu, anggota Komisi XI DPR dari Fraksi Partai Golkar Eric Hermawan mengusulkan agar Bank Indonesia mempertimbangkan kenaikan suku bunga acuan atau BI Rate. Langkah itu dinilai dapat membantu menahan laju pelemahan rupiah sekaligus menjaga daya tarik investasi portofolio di pasar keuangan domestik.
Usulan kenaikan suku bunga muncul karena sebagian pelaku pasar menilai selisih suku bunga Indonesia dengan Amerika Serikat semakin sempit. Kondisi tersebut membuat investor asing memilih memindahkan dana mereka ke instrumen keuangan berbasis dolar yang dianggap lebih aman dan memberikan imbal hasil tinggi.
Di sisi lain, ekonom juga menilai tekanan terhadap rupiah dipengaruhi kombinasi faktor global dan domestik. Chief Economist Permata Bank Josua Pardede mengatakan pelemahan rupiah beberapa waktu terakhir dipicu oleh meningkatnya permintaan dolar AS di pasar global, inflasi energi, hingga ekspektasi suku bunga tinggi yang lebih panjang di negara maju.
Menurut Josua, kondisi global tersebut membuat hampir seluruh mata uang negara berkembang mengalami tekanan. Namun Indonesia menghadapi tantangan tambahan dari sisi sentimen investor dan persepsi risiko pasar terhadap perekonomian nasional.
Ia menjelaskan bahwa tekanan terhadap rupiah tidak hanya berasal dari faktor moneter semata, tetapi juga berkaitan dengan penilaian sejumlah lembaga internasional terhadap Indonesia. Salah satunya adalah penilaian Morgan Stanley Capital International (MSCI) terkait kepemilikan dan likuiditas saham di pasar domestik yang memicu keluarnya dana asing dari pasar keuangan Indonesia.
Selain MSCI, lembaga pemeringkat internasional seperti Moody’s dan Fitch sebelumnya juga memangkas prospek utang Indonesia dari stabil menjadi negatif. Perubahan outlook tersebut menimbulkan kekhawatiran investor terhadap arah kebijakan ekonomi nasional dan keberlanjutan fiskal pemerintah ke depan.
Josua menilai penurunan persepsi investor terhadap kredibilitas kebijakan pemerintah ikut memengaruhi arus modal asing. Akibatnya, sejak awal tahun hingga April 2026, pasar keuangan Indonesia mengalami capital outflow dalam jumlah signifikan.
Kondisi tersebut membuat tekanan terhadap rupiah semakin besar karena permintaan dolar meningkat sementara pasokan valuta asing di pasar domestik cenderung terbatas. Jika tekanan eksternal terus berlanjut dan sentimen investor belum membaik, pelemahan rupiah diperkirakan masih akan membayangi pasar keuangan nasional dalam beberapa waktu ke depan.
Melemahnya rupiah juga dinilai dapat berdampak luas terhadap perekonomian nasional. Selain meningkatkan biaya impor bahan baku dan energi, depresiasi rupiah berpotensi mendorong kenaikan inflasi serta memperbesar beban pembayaran utang luar negeri pemerintah maupun swasta.
Situasi ini membuat pasar menunggu langkah lanjutan Bank Indonesia dan pemerintah dalam menjaga stabilitas ekonomi serta memulihkan kepercayaan investor terhadap prospek ekonomi Indonesia di tengah ketidakpastian global yang masih tinggi.
