Jakarta, tvOnenews.com - Pemerintah Indonesia melalui Kementerian Luar Negeri (Kemlu) RI mengambil langkah tegas merespons pencegatan armada kemanusiaan Global Sumud Flotilla oleh pasukan Zionis Israel di perairan Siprus, Senin (18/5) pagi.
Indonesia mendesak agar seluruh awak dan kapal yang membawa bantuan ke Jalur Gaza segera dibebaskan.
Juru Bicara Kemlu RI, Yvonne Mewengkang, menyatakan bahwa koordinasi intensif sedang dilakukan dengan sejumlah perwakilan diplomatik di negara-negara tetangga untuk memastikan keselamatan para WNI yang berada di dalam armada tersebut.
“Kemlu RI via Direktorat Pelindungan WNI telah berkoordinasi dengan KBRI Ankara, KBRI Kairo, dan KBRI Amman guna menyiapkan langkah antisipatif demi memastikan keselamatan dan percepatan proses pemulangan mereka,” ucap Yvonne dalam keterangan resminya di Jakarta, Senin.
Laporan terbaru menunjukkan sedikitnya sepuluh kapal misi internasional, termasuk kapal "Amanda", "Barbaros", "Josef", dan "Blue Toys", dihadang di bagian timur Laut Mediterania. Salah satu kapal, yakni kapal "Josef", diketahui membawa seorang delegasi asal Indonesia.
“Di kapal Josef diinformasikan terdapat seorang WNI atas nama Andi Angga Prasadewa yang merupakan delegasi dari Global Peace Convoy Indonesia (GPCI) - Rumah Zakat,” kata Yvonne.
Selain Andi, kekhawatiran juga meliputi nasib jurnalis Republika, Bambang Noroyono, yang berada di kapal "Boralize".
Pemimpin Redaksi Republika, Andi Muhyiddin, mengonfirmasi bahwa terdapat sembilan relawan asal Indonesia, termasuk dua jurnalis (Bambang Noroyono dan Thoudy Badai), yang terkena intersepsi oleh otoritas Israel saat berada sekitar 200 mil laut dari daratan Gaza.
Pihak Kemlu menegaskan bahwa upaya perlindungan terhadap warga negara tetap menjadi fokus utama di tengah kondisi lapangan yang terus berubah dengan cepat.
“Pelindungan WNI akan terus menjadi prioritas pemerintah Indonesia di tengah situasi yang berkembang sangat cepat,” tegas Jubir Kemlu RI tersebut.
Indonesia juga menyerukan kepada dunia internasional agar menuntut Israel memberikan akses bagi bantuan kemanusiaan yang sangat dibutuhkan rakyat Palestina sesuai hukum internasional.
“Kemlu RI mendesak Israel untuk segera melepaskan seluruh kapal dan awak misi kemanusiaan internasional yang ditahan,” ujar Yvonne.
