Menteri Kebudayaan RI (Menbud) Fadli Zon melakukan pertemuan bersama Menteri Perumahan dan Kawasan Permukiman RI (PKP) Maruarar Sirait. Pertemuan tersebut membahas upaya penguatan dukungan terhadap revitalisasi rumah adat serta bantuan hunian bagi pekerja seni.
Penguatan itu dilakukan melalui koordinasi lintas kementerian yang menitikberatkan pada kesiapan data, skema bantuan, dan percepatan eksekusi program. Dalam pertemuan tersebut, Kementerian PKP menyampaikan apresiasi atas usulan program dan berupaya mendukung pelaksanaannya.
Menyikapi program tersebut, Kemenbud akan berfokus pada dua jalur utama, yakni revitalisasi fisik rumah adat dan bantuan hunian bagi pekerja seni serta pelaku budaya lainnya.
Menbud Fadli Zon menyampaikan apresiasi pada Kementerian PKP yang telah berinisiatif menjalankan satu program prioritas dari Presiden RI Prabowo Subianto untuk membantu perumahan rakyat, terutama pada desil 1-4 yang memang membutuhkan.
Kemenbud akan mengusulkan para penerima terkait dengan para pelaku budaya, seniman yang membutuhkan, hingga juru pelihara yang menjaga situs cagar budaya di seluruh Indonesia, yang memang membutuhkan dukungan di dalam perbaikan rumah atau program Bantuan Stimulan Perumahan Swadaya (BSPS).
"Selain itu juga kami akan usulkan kepada Kementerian PKP agar dihidupkan program revitalisasi rumah-rumah adat yang jumlahnya cukup banyak di Indonesia. Jumlah rumah adat se-Indonesia dari data yang kami punya lebih dari 3.500 rumah adat," ungkap Fadli, dalam keterangan tertulis, Selasa (19/5/2026).
"Mungkin jumlahnya lebih, tapi yang terdata pada kami ada 3.500 rumah adat yang mungkin perlu perhatian dan penyelamatan," sambungnya.
Menteri PKP Maruarar Sirait selanjutnya turut menjelaskan program tersebut perlu segera dijalankan. Dalam rapat tersebut, pihak Kementerian PKP menjelaskan kriteria penerima bantuan melalui skema BSPS.
Skema tersebut akan menargetkan 3.053 masyarakat adat dan pelaku seni yang menjadi basis sasaran. Adapun mekanisme bantuan dibedakan berdasarkan wilayah, yaitu sebesar Rp 25 juta untuk Maluku Utara dan Papua; Rp 40 juta untuk daerah terpencil; serta Rp 20 juta untuk daerah lainnya.
Skema pelaksanaan nantinya juga mencakup pendampingan 2/50, di mana pendamping bertugas membantu keswadayaan masyarakat, sementara pendamping teknis menyiapkan kebutuhan minimal yang harus dipenuhi.
Melalui sinergi bersama antar kementerian ini, Kemenbud menegaskan upayanya untuk memastikan para pelaku budaya memperoleh dukungan yang layak, sekaligus membuka peluang kolaborasi strategis dalam pelestarian rumah adat sebagai warisan budaya bangsa.
Program revitalisasi rumah adat diharapkan dapat menjadi langkah konkret dalam menjaga kekayaan budaya Indonesia sekaligus meningkatkan kualitas hidup masyarakat yang menjadi penjaga tradisi dan warisan budaya di berbagai daerah.
(anl/ega)
