Perang Iran-Amerika Serikat di awal 2026 menandai babak baru dominasi media tunawisma dalam membentuk opini publik global. Jika perang Irak 2003 merupakan era ketika media arus utama menentukan bagaimana dunia memahami invasi Amerika Serikat melalui siaran 24 jam dan laporan wartawan embedded, maka konflik Iran-AS memperlihatkan dunia yang sepenuhnya berbeda.
Narasi perang kini tidak lagi dimonopoli newsroom besar. Perdebatan paling keras justru berlangsung di podcast, YouTube, TikTok, Telegram, dan media sosial lain. Jika perang Irak adalah puncak television war, maka perang Iran-AS menandai lahirnya algorithm war.
Dalam konflik terbaru itu, podcaster konservatif Tucker Carlson secara terbuka mengkritik keputusan Presiden Donald Trump menyerang Iran. Carlson, yang kini memiliki sekitar 5,6 juta pelanggan di YouTube setelah keluar dari Fox News pada 2023, menyebut perang baru di Timur Tengah sebagai sesuatu yang “jahat” dan mengkhianati janji lama kubu konservatif untuk menghentikan forever wars Amerika.
Di sisi lain, Ben Shapiro membalas lewat podcast dan media sosialnya sendiri. Shapiro membangun pengaruh melalui The Daily Wire, media digital berbasis podcast, YouTube, dan langganan daring dengan sekitar 7 juta pelanggan YouTube.
The Guardian menyebut situasi itu sebagai “perang terbuka” di antara kelompok konservatif Amerika. Yang menarik, perang gagasan ini tidak lagi berlangsung di newsroom besar seperti era lama. Carlson dan Shapiro bukan lagi bagian dari media mainstream tradisional, tetapi pengaruh mereka justru semakin besar dibanding banyak media televisi kabel.
Di situlah dunia sedang menyaksikan lahirnya kekuatan baru bernama ”homeless media” atau media tunawisma. Istilah ini merujuk pada media yang tidak lagi memiliki “rumah” institusional seperti surat kabar, televisi, atau kantor redaksi formal. Mereka hidup di podcast, newsletter, Telegram, YouTube, TikTok, Instagram, atau bahkan akun anonim. Kadang dijalankan satu orang, kadang berupa komunitas longgar tanpa newsroom dan struktur editorial yang jelas.
Namun media tunawisma bukan sekadar media tanpa kantor. Ia adalah media yang tak mengakar pada institusi, kode etik, dan pagar editorial yang selama puluhan tahun membentuk jurnalisme modern.
Fenomena ini tumbuh di tengah melemahnya media arus utama di berbagai negara. Pendapatan iklan berpindah ke platform digital seperti Google, Meta, dan TikTok, sementara televisi dan surat kabar kehilangan audiens muda. Bersamaan dengan itu, kepercayaan publik terhadap media besar merosot karena dianggap terlalu dekat dengan oligarki politik dan bisnis.
”Homeless media” hadir bukan sebagai institusi besar, melainkan seperti teman yang berbicara langsung kepada audiens.
Di ruang kosong itulah media tunawisma berkembang. Mereka menawarkan sesuatu yang mulai hilang dari media mainstream, yaitu kedekatan emosional. Bahasanya lebih santai, visualnya lebih cepat, dan wajahnya terasa lebih akrab.
”Homeless media” hadir bukan sebagai institusi besar, melainkan seperti teman yang berbicara langsung kepada audiens. Sebagian bahkan hanya mengambil konten media arus utama lalu mengemas ulang dengan bahasa lebih ringan dan format yang lebih cocok dengan algoritma media sosial.
Fenomena ini sebenarnya telah diprediksi oleh banyak peneliti media digital. Dalam bukunya Network Propaganda (2018), Yochai Benkler dan koleganya menunjukkan bagaimana ekosistem media digital semakin digerakkan oleh jaringan personal, platform, dan distribusi viral, bukan lagi oleh otoritas newsroom tradisional. Sementara Manuel Castells dalam Communication Power (2009) menjelaskan bahwa kekuasaan modern semakin ditentukan oleh kemampuan mengendalikan arus komunikasi dalam jaringan digital.
Mantan Kepala BBC News Deborah Turness bahkan menyebut perubahan ini sebagai ancaman eksistensial bagi media penyiaran tradisional. Dalam pidatonya di London pada Mei 2026, seperti dilaporkan The Guardian, Turness mengatakan bahwa creator journalism di YouTube, TikTok, dan Substack kini perlahan menggantikan media berita konvensional.
Ia menyebut “jurnalisme kreator” bukan lagi pertunjukan sampingan, melainkan “pertunjukan utama”. Menurut Turness, hampir empat juta orang lebih sedikit mendapatkan berita dari televisi dalam lima tahun terakhir, sementara konsumsi berita dari YouTube dan TikTok melonjak jauh lebih tinggi.
Perubahan itu menandai pergeseran mendasar dalam ekologi media modern. Otoritas informasi berpindah dari institusi ke personalitas. Jika dahulu publik loyal pada BBC, CNN, atau surat kabar tertentu, kini loyalitas lebih banyak tertuju pada podcaster, YouTuber, streamer, dan influencer individual. Politisi pun semakin nyaman berbicara di podcast santai ketimbang menghadapi wawancara keras media investigatif.
Perubahan ini perlahan menggeser cara demokrasi bekerja. Dulu media besar bertindak sebagai penjaga gerbang informasi. Redaksi menentukan mana informasi yang layak tayang dan mana yang harus diverifikasi. Kini gerbang itu runtuh. Siapa saja bisa berbicara dan siapa saja dapat memiliki medianya sendiri.
Dalam era media tunawisma, editor terbesar bukan lagi redaktur, melainkan algoritma. Platform digital bekerja dengan logika perhatian. Konten yang paling emosional biasanya paling mudah menyebar. Kemarahan, sensasi, ketakutan, dan polarisasi menjadi bahan bakar utama ekonomi digital.
Penelitian Shoshana Zuboff dalam The Age of Surveillance Capitalism (2019) menunjukkan bagaimana platform digital memonetisasi perhatian manusia dan mendorong perilaku pengguna melalui algoritma yang dirancang untuk mempertahankan keterlibatan selama mungkin.
Media tunawisma tidak selalu identik dengan disinformasi. Dalam banyak kasus, ia justru membuka ruang demokrasi baru. Di Brasil, misalnya, kelompok Sleeping Giants Brasil menggunakan media sosial untuk menekan perusahaan agar menghentikan iklan di situs penyebar hoaks dan ujaran kebencian.
Media tunawisma tidak otomatis buruk. Ia dapat membuka ruang alternatif bagi suara-suara yang selama ini terpinggirkan oleh media besar.
Di Hong Kong saat demonstrasi prodemokrasi 2019–2020, Telegram, livestream jurnalis warga, dan forum digital menjadi saluran penting koordinasi aksi serta dokumentasi kekerasan aparat. Di Belarus, kanal Telegram independen seperti NEXTA membantu mendistribusikan informasi ketika media mainstream dikontrol negara.
Artinya, media tunawisma tidak otomatis buruk. Ia dapat membuka ruang alternatif bagi suara-suara yang selama ini terpinggirkan oleh media besar. Tetapi pada saat yang sama, ia juga dapat berubah menjadi mesin propaganda yang sangat efektif.
Perang Iran-AS memperlihatkan hal itu secara telanjang. Dalam konflik terbaru, propaganda tidak lagi tampil sebagai pidato resmi negara atau siaran televisi pemerintah. Ia hadir dalam bentuk meme, video akal imitasi (AI), potongan podcast, dan konten viral yang dirancang mengikuti logika algoritma.
Negara kini masuk ke dunia creator economy karena memahami bahwa opini publik global tidak lagi terutama dibentuk oleh headline surat kabar, melainkan oleh video pendek, podcast populer, dan influencer digital.
Di sinilah tantangan terbesar media tunawisma muncul, yaitu kooptasi. Media arus utama setidaknya memiliki pagar api antara kepentingan bisnis dan ruang redaksi, meski tidak selalu berhasil. Ada kode etik, mekanisme koreksi, dan struktur akuntabilitas.
Media tunawisma sering tidak memiliki itu semua. Mereka bergerak cair, tanpa redaksi formal, tanpa standar editorial jelas, tanpa transparansi pendanaan, dan sering bergantung pada sponsor atau kerja sama politik.
Akibatnya, mereka sangat mudah dikooptasi oleh pemerintah, partai politik, perusahaan, atau industri platform. Jika pada era Orde Baru negara mengendalikan media dengan sensor dan SIUPP, di era platform negara cukup mengendalikan distribusi perhatian dengan mengundang kreator, memberi akses, atau memasukkan mereka ke lingkar komunikasi kekuasaan. Kooptasi kini bekerja lewat kedekatan, bukan pelarangan.
Apalagi, di Indonesia, fenomena media tunawisma berkembang dengan karakter berbeda dibanding Barat. Banyak media tunawisma Barat lahir dari para jurnalis profesional yang keluar dari newsroom besar. Mereka meninggalkan institusi media, tetapi masih membawa “DNA” jurnalisme seperti tradisi verifikasi, pengalaman newsroom, dan etika profesi.
Sementara di Indonesia, media tunawisma justru banyak tumbuh dari kultur creator economy dan didomnasi influencer, admin media sosial, buzzer politik, agensi digital, atau pekerja humas. Banyak di antaranya tidak memiliki latar jurnalistik formal. Akibatnya, yang berkembang sering bukan kultur jurnalistik, melainkan kultur engagement demi viral, cepat, emosional, dan sangat bergantung pada algoritma.
Karena tidak melewati tradisi newsroom, sebagian media tunawisma Indonesia juga tidak memiliki mekanisme verifikasi, disiplin cek fakta, pemisahan editorial dan sponsor, atau pagar api terhadap kekuasaan. Jika homeless media di Barat sering merupakan “jurnalisme yang kehilangan rumah”, maka di Indonesia banyak yang justru lahir tanpa rumah jurnalistik sejak awal.
Batas antara media, influencer, humas, propaganda, dan buzzer menjadi semakin kabur. Sebagian akun tampak seperti media independen, tetapi sebenarnya menjalankan promosi politik.
Akibatnya, batas antara media, influencer, humas, propaganda, dan buzzer menjadi semakin kabur. Sebagian akun tampak seperti media independen, tetapi sebenarnya menjalankan promosi politik. Sebaliknya, ada pula kreator independen yang justru menghasilkan kerja jurnalistik lebih kritis dibanding media besar.
Demokrasi digital akhirnya bergerak di wilayah abu-abu. Di satu sisi, media tunawisma membuka ruang partisipasi baru dan memberi kesempatan bagi kelompok yang selama ini tidak terdengar untuk berbicara langsung kepada publik. Tetapi di sisi lain, ia juga rentan menjadi alat propaganda yang bekerja lebih personal dan lebih sulit dikenali.
Dulu propaganda datang dengan wajah resmi dan bahasa kekuasaan. Kini ia datang seperti teman sendiri, yaitu muncul di timeline, berbicara santai, memakai musik trendi, lalu menghilang sebelum sempat diverifikasi.
