JAKARTA, KOMPAS.TV - Kepala Staf Angkatan Darat (KSAD) Jenderal TNI Maruli Simanjuntak menegaskan, tidak ada instruksi langsung dari TNI terkait pembubaran nonton bareng (nobar) film Pesta Babi: Kolonialisme di Zaman Kita.
Menurut Maruli, pembubaran nobar film dokumenter di beberapa daerah merupakan keputusan pemerintah daerah untuk kepentingan keamanan wilayah.
"Itu coba saja ditanya yang jelas ya, karena ada pembubaran kan dari pemerintah daerah, keamanan wilayah. Itu kan tanggung jawab koordinator wilayah antarapa namanya, antara pejabat pemerintah di sana menghindari risiko keributan," jelasnya, Selasa (19/5/2026).
"Tidak ada instruksi langsung," sambung Maruli.
Baca Juga: Koalisi Sipil Kecam Pembubaran Pemutaran Film "Pesta Babi": Serangan terhadap Kebebasan Berekspresi
Lebih lanjut, ia turut menepis anggapan TNI Anti terhadap kritik buntut adanya pembubaran nobar film tersebut.
Sementara terkait dengan substansi film, Maruli juga mempertanyakan mengenai pendanaan karya dokumenter tersebut.
"Enggak, bukan TNI-nya, ini pemerintah daerah, kan instruksinya ada gitu loh," tuturnya, sebagaimana dilaporkan Jurnalis KompasTV, Esra Ambarita.
"Sekarang permasalahannya, orang sampai membuat video bagaimana ceritanya, segala macam, duit darimana? Ya, coba saja, ya kan? Sampai datang ke sana, bikin video, terbang sini terbang sana, orang berduit lah," lanjutnya.
Sebelumnya, pemutaran film Pesta Babi di sejumlah daerah menuai polemik, antara lain di Mataram, Nusa Tenggara Barat dan Ternate.
Penulis : Isnaya Helmi Editor : Deni-Muliya
Sumber : Kompas TV
- ksad
- Maruli Simanjuntak
- tni
- nobar film pesta babi
- film pesta babi
- pembubaran nobar pesta babi
