Jenderal TNI Maruli Simanjuntak Kepala Staf TNI Angkatan Darat (KSAD) menegaskan tidak ada instruksi langsung dari dirinya kepada jajaran TNI terkait pembubaran kegiatan nonton bareng (nobar) film dokumenter “Pesta Babi: Kolonialisme di Zaman Kita” yang belakangan terjadi di sejumlah daerah.
Pernyataan itu disampaikan Maruli usai menghadiri rapat kerja dengan Komisi I DPR RI di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Selasa (19/5/2026).
Ia menekankan bahwa pembubaran kegiatan tersebut bukan berasal dari perintah TNI, melainkan merupakan keputusan pemerintah daerah (pemda) setempat yang mempertimbangkan aspek keamanan wilayah.
“Pembubaran kan dari pemerintah daerah untuk keamanan wilayah. Itu kan tanggung jawabnya koordinator wilayah antara pejabat pemerintahan di sana menganggap ada risiko keributan. Tidak ada instruksi langsung, kok,” ujar Maruli dilansir dari Antara.
Ia menjelaskan, pemda memiliki kewenangan dalam menjaga ketertiban umum di wilayah masing-masing, termasuk mengambil langkah antisipatif apabila suatu kegiatan dinilai berpotensi menimbulkan gangguan keamanan. Menurutnya, langkah pembubaran nobar dilakukan melalui mekanisme koordinasi antarlembaga di daerah.
“Pemda punya koordinasi. Mereka berkewenangan untuk mengamankan wilayah, mengamankan siswa-siswanya karena tingkat kebenarannya dari film ini juga kan belum tentu benar,” katanya.
Maruli juga menyinggung aspek produksi film dokumenter tersebut. Ia mempertanyakan sumber pendanaan di balik proses pembuatan film yang dinilai memiliki cakupan produksi luas.
“Sekarang permasalahannya, orang sampai membuat video bagaimana ceritanya seperti ini, segala macam, duitnya dari mana? Itu coba saja, ya, kan. Sampai datang ke sana, bikin video. Terbang sini, terbang sana. Orang berduit lah,” ucap Maruli. (ant/saf/faz)
