Pantau - Menteri Pertahanan Sjafrie Sjamsoeddin menyebut pembentukan 750 batalyon baru hingga 2029 bertujuan menekan angka kriminalitas, memperkuat lingkungan sosial, serta mendorong pertumbuhan ekonomi masyarakat di daerah.
Pernyataan tersebut disampaikan Sjafrie saat rapat kerja bersama Komisi I DPR RI di kompleks parlemen, Senayan, Jakarta, Selasa, 19 Mei 2026.
Sjafrie menjelaskan kehadiran batalyon, khususnya batalyon teritorial pembangunan, dapat membantu menjaga keamanan dan ketertiban masyarakat melalui patroli rutin di wilayah warga.
"Sebelum ada batalyon teritorial pembangunan, tadinya di kabupaten itu tidak ada pasukan, kosong. Apa yang terjadi? Begal, kriminal, itu besar sekali, tapi setelah kita berada di situ membangun pangkalan, sekian persen kriminalnya hilang," ungkap Sjafrie.
Patroli Batalyon Disebut Mampu Cegah KriminalitasSjafrie mengatakan salah satu tugas batalyon teritorial pembangunan adalah melakukan patroli keliling untuk membangun sistem keamanan lingkungan di tengah masyarakat.
Menurut dia, keberadaan prajurit di wilayah kabupaten dapat memberikan rasa aman sekaligus mencegah tindak kriminalitas sebelum terjadi.
Selain aspek keamanan, Sjafrie menyebut pembentukan batalyon juga diarahkan untuk memperkuat hubungan sosial masyarakat melalui interaksi prajurit dengan warga dari berbagai latar belakang.
"Jadi, masyarakat merasa agak hangat dengan keberadaan batalyon teritorial itu," kata Sjafrie.
Kehadiran Prajurit Dinilai Gerakkan Ekonomi dan Program SosialSjafrie juga menilai keberadaan batalyon di daerah dapat meningkatkan aktivitas ekonomi masyarakat desa dan kecamatan.
Ia mencontohkan perputaran uang dari kebutuhan konsumsi prajurit yang berdampak pada pertumbuhan usaha kecil menengah di sekitar markas batalyon.
"Contoh, gaji yang paling kecil untuk seorang prajurit itu Rp6 juta satu orang. Kalau dia 1.000 orang dalam satu batalyon dan dia belanjakan Rp1 juta setiap bulan, berarti dia Rp1 miliar di desa dan di kecamatan tempat mereka. Saya lihat setiap saya datang ke batalyon-batalyon, banyak sekali bangunan kafe-kafe, warung-warung yang muncul. Berarti UKM (usaha kecil menengah) ini meningkat," ujar Sjafrie.
Dampak sosial lain yang disebut muncul dari keberadaan batalyon adalah program donor darah prajurit untuk masyarakat kurang mampu.
Kementerian Pertahanan bersama TNI menerapkan kebijakan satu prajurit donor darah tiga kali dalam setahun untuk membantu kebutuhan darah masyarakat.
"Kita bikin bank darah sendiri untuk menampung siapa yang ingin mengambil, memerlukan darah dari rakyat yang berada di bawah dan tidak dipungut bayaran. Darah yang dari prajurit gratis untuk kebutuhan kaum duafa," tutur Sjafrie.
Sebelumnya, Kepala Dinas Penerangan TNI Angkatan Darat Donny Pramono menjelaskan rencana pembangunan 750 batalyon terdiri atas 593 batalyon teritorial pembangunan dan 157 satuan bantuan tempur serta bantuan administrasi.
