JAKARTA, KOMPAS — Pemerintah mulai turun langsung ke pasar keuangan untuk menahan tekanan terhadap rupiah yang kembali mencatat titik terlemah sepanjang sejarah. Setelah nilai tukar menembus Rp 17.700 per dollar AS, otoritas fiskal menegaskan intervensi dilakukan melalui pasar obligasi guna menjaga stabilitas dan memulihkan kepercayaan investor asing.
Nilai tukar rupiah di pasar spot pada Selasa (19/5/2026) ditutup di level Rp 17.706 per dollar AS. Posisi itu melemah 0,21 persen dibanding penutupan sehari sebelumnya dan menjadi level terendah baru, melampaui tekanan yang sempat terjadi pada masa krisis 1998.
Menteri Keuangan Purbaya, Yudhi Sadewa, mengatakan, pemerintah telah melakukan intervensi di pasar surat utang sejak akhir pekan lalu untuk menjaga stabilitas sektor keuangan domestik. Langkah ini ditempuh ketika tekanan di pasar keuangan global mendorong pelepasan aset negara berkembang.
Menurut dia, pemerintah membeli surat berharga negara di pasar sekunder sebagai upaya menahan kenaikan imbal hasil obligasi. Dengan yield yang menurun, investor asing mulai kembali masuk ke pasar obligasi domestik.
“Pemerintah secara proaktif menjaga sektor keuangan domestik di tengah sentimen global yang penuh risiko. Kami masuk ke pasar obligasi sejak Jumat, Senin, dan Selasa. Hari ini sekitar Rp 1,3 triliun. Dampaknya, yield turun dan investor asing mulai kembali membeli obligasi kita,” ujarnya usai paparan APBN Kita di Jakarta, Selasa.
Ia menyebut pada hari yang sama investor asing tercatat masuk sekitar Rp 500 miliar di pasar sekunder dan Rp 1,68 triliun di pasar primer. Arus masuk tersebut dinilai menjadi sinyal bahwa intervensi pemerintah mulai mengembalikan kepercayaan terhadap aset domestik.
Purbaya menepis anggapan bahwa pelemahan rupiah mencerminkan kondisi fundamental ekonomi yang rapuh. Menurut dia, pertumbuhan ekonomi yang mencapai 5,61 persen pada triwulan I-2026 menunjukkan daya tahan ekonomi nasional tetap kuat di tengah gejolak global.
“Ekonomi kita tetap tumbuh. Artinya strategi yang dijalankan masih cukup baik. Pemerintah menjaga semuanya secara terukur, bukan belanja tanpa kendali seperti yang sering dituduhkan,” katanya.
Secara terpisah, Menteri Koordinator Bidang Perekonomian, Airlangga Hartarto, mengatakan, pelemahan rupiah lebih banyak dipicu tekanan eksternal, meski permintaan valas di dalam negeri juga meningkat pada periode saat ini.
Menurut Airlangga, kebutuhan dolar meningkat seiring musim haji, pembayaran dividen korporasi, serta kenaikan harga minyak dunia yang memperbesar kebutuhan impor energi.
“Faktor global sangat memengaruhi. Di sisi domestik, permintaan dollar juga sedang tinggi karena musim haji, pembayaran dividen setelah laporan keuangan, dan harga minyak yang naik. Jadi demand valas memang meningkat dalam beberapa bulan ini,” katanya di Kantor Kemenko Perekonomian.
Airlangga menambahkan pemerintah sedang menyiapkan sejumlah kebijakan untuk memperkuat pasokan devisa. Salah satunya melalui optimalisasi komoditas ekspor dan penguatan instrumen yang mendorong penerimaan valas dari sektor perdagangan luar negeri.
Menurut dia, kondisi diperkirakan membaik pada semester II-2026 apabila tekanan eksternal mulai mereda dan arus devisa ekspor meningkat.
Di tengah tekanan kurs, pemerintah juga menyiapkan opsi pembentukan badan ekspor sebagai bagian dari strategi memperkuat sektor eksternal. Airlangga belum merinci bentuk kelembagaan tersebut, tetapi menyebut pembahasannya akan muncul dalam agenda pembahasan ekonomi makro bersama Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia.
Airlangga belum merinci bentuk kelembagaan badan tersebut. Namun, ia memastikan pembahasannya akan terkait strategi penguatan ekspor dan devisa nasional.
Badan ekspor diperkirakan akan berperan mengonsolidasikan dukungan pembiayaan, promosi, dan perluasan pasar bagi produk nasional, terutama komoditas yang menjadi sumber utama perolehan devisa. Skema ini diharapkan menjadi langkah jangka menengah untuk memperkuat sektor eksternal dan menambah pasokan valas secara lebih struktural.
Airlangga menyebut penjelasan lebih lanjut akan disampaikan dalam pidato Prabowo Subianto mengenai Kerangka Ekonomi Makro dan Pokok-Pokok Kebijakan Fiskal RAPBN 2027 dalam rapat paripurna Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia, Rabu (20/5/2026).
Sementara itu, ekonom senior yang juga Rektor Universitas Paramadina, Didik J Rachbini, dalam keterangan tertulisnya, menilai pelemahan rupiah saat ini tidak semata dipicu faktor eksternal. Menurut dia, tekanan nilai tukar juga mencerminkan persoalan kepercayaan pasar terhadap arah kebijakan ekonomi nasional.
Ia mengatakan sinyal negatif dari pemerintah seharusnya dihindari karena sangat memengaruhi persepsi investor. Dalam situasi pasar yang rapuh, komunikasi kebijakan menjadi faktor yang menentukan.
“Masalah nilai tukar saat ini pada dasarnya adalah soal kepercayaan. Ketika arus modal keluar meningkat, itu artinya pasar sedang meragukan arah ekonomi. Pemerintah perlu membangun sinyal yang konsisten agar kepercayaan pulih,” kata Didik.
Didik menilai upaya stabilisasi jangka pendek melalui intervensi pasar obligasi hanya menjadi bantalan sementara. Penguatan rupiah secara berkelanjutan, menurut dia, hanya bisa dicapai melalui reformasi kelembagaan yang mendorong investasi, ekspor, dan daya saing.
