Dalam pemaparan Kerangka Ekonomi Makro dan Pokok-Pokok Kebijakan Fiskal (KEM-PPKF) 2027 di hadapan parlemen, Prabowo kembali menekankan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) bukan sekadar dokumen fiskal, melainkan instrumen utama negara untuk melindungi rakyat dan memperkuat fondasi ekonomi.
Baca juga: Rancang Ekonomi 2027, Prabowo: Inflasi dan Rupiah Stabil hingga Pertumbuhan 6,5%
Pemerintah pun sedang menyiapkan program besar pembangunan ribuan desa nelayan dalam tiga tahun ke depan. Tahun ini, 1.386 desa nelayan ditargetkan mulai diresmikan.
"Kita akan bangun 5.000 desa nelayan dalam tiga tahun kedepan.Tahun ini kita akan resmikan 1.386 desa nelayan. Kita juga akan menjamin tiap nelayan bisa punya es batu dengan membikin instalasi pembuat es batu di tiap desa nelayan," tegas dia.
Prabowo juga menyampaikan pemerintah akan membangun fasilitas cold storage atau ruang pendingin di setiap desa nelayan. Selain itu, Pemerintah juga sedang menyiapkan SPBU khusus di seluruh desa nelayan.
Prabowo menilai, penguatan sektor nelayan menjadi kunci karena mereka berada di garis depan pemanfaatan sumber daya laut Indonesia. Karena itu, pemerintah ingin memastikan aktivitas melaut tidak lagi terkendala persoalan infrastruktur dasar.Di luar sektor kelautan, pemerintah juga menyoroti peningkatan kesejahteraan guru sebagai fondasi utama kualitas pendidikan nasional. Menurut Prabowo, masa depan bangsa sangat ditentukan oleh kualitas tenaga pendidik yang mampu membentuk generasi penerus yang lebih siap menghadapi tantangan. Penguatan UMKM Perhatian serupa juga diberikan pada penguatan usaha mikro, kecil, dan menengah (UMKM) yang selama ini menjadi tulang punggung ekonomi domestik. Pemerintah, kata Prabowo, ingin memastikan sektor ini tumbuh lebih kuat dan mampu memberikan penghidupan yang lebih layak bagi masyarakat luas.
Selain itu, ia menekankan pentingnya perlindungan sosial bagi kelompok rentan, termasuk lansia yang hidup sendiri, agar tetap bisa menjalani kehidupan dengan tenang melalui dukungan sistem jaminan sosial yang memadai.
Prabowo juga mempertanyakan dampak pertumbuhan ekonomi yang selama ini berada di kisaran 5 persen terhadap kesejahteraan kelas menengah dan angka kemiskinan. Ia menyebut perlunya kajian mendalam karena terdapat indikasi bahwa pertumbuhan belum sepenuhnya tercermin dalam peningkatan kesejahteraan rakyat.
Meski demikian, ia menegaskan Indonesia memiliki potensi besar untuk memperbaiki arah tersebut. Dengan sistem ekonomi yang tepat dan pengelolaan sumber daya yang lebih optimal, Prabowo optimistis pertumbuhan ekonomi dapat lebih inklusif dan benar-benar dirasakan oleh seluruh lapisan masyarakat.
Cek Berita dan Artikel yang lain di
Google News
(SAW)
