JAKARTA, KOMPAS.com - Pemerintah Provinsi (Pemprov) DKI Jakarta menganggarkan sekitar Rp 1,9 triliun untuk penataan kawasan kumuh di Jakarta selama periode 2018 hingga 2025.
Kepala Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman (DPRKP) DKI Jakarta, Kelik Indriyanto, mengatakan, rata-rata anggaran penataan kawasan kumuh setiap tahun mencapai sekitar Rp 200 miliar.
“Secara total, anggaran penataan kawasan kumuh yang telah dilaksanakan selama periode tahun 2018 sampai dengan 2025 Rp 1,9 triliun. Dengan demikian, rata-rata alokasi anggaran setiap tahunnya berada pada kisaran Rp 200 miliar,” kata Kelik saat dikonfirmasi melalui pesan Whatsapp, Rabu (20/5/2026).
Baca juga: Urbanisasi dan Harga Lahan Tinggi Dinilai Jadi Pemicu Kawasan Kumuh di Jakarta
Kelik menjelaskan, penanganan kawasan kumuh di Jakarta dilakukan melalui beberapa pola, yakni pemugaran, peremajaan, dan pemukiman kembali sesuai kondisi RW kumuh di tiap wilayah.
Sebagian besar penanganan dilakukan melalui penataan dan peningkatan kualitas RW kumuh yang sudah ada agar lingkungannya menjadi lebih layak huni melalui pola pemugaran.
Untuk pola peremajaan, Pemprov DKI Jakarta telah melakukannya di beberapa lokasi seperti Akuarium, Kunir, Palmerah, dan Tanah Tinggi melalui penataan menyeluruh terhadap rumah beserta prasarana, sarana, dan utilitas.
Baca juga: Kawasan Kumuh Remu Utara di Sorong Siap Dipersolek Juni
Sementara itu, pola pemukiman kembali dilakukan pada kawasan yang tidak memungkinkan dipertahankan karena faktor tata ruang dan keselamatan, seperti di Kampung Bukit Duri yang direlokasi ke Rusun Tumbuh Kembang Cakung dan sejumlah lokasi rusunawa lainnya.
Meski begitu, Kelik menyebut masih ada sejumlah kendala dalam penanganan kawasan kumuh di Jakarta.
“Kendala terbesar dalam penanganan kawasan kumuh di Jakarta antara lain tingginya kepadatan permukiman, minimnya ketersediaan lahan Pembangunan prasaranasarana permukiman, permasalahan kesesuaian tata ruang, serta legalitas kepemilikan tanah,” kata dia.
Baca juga: Jalan Kaki di Bekas Kawasan Kumuh Mrican Sleman, AHY Sebut Bisa Jadi Percontohan Penataan Kota-kota Lain
Berdasarkan Permen PUPR Nomor 14 Tahun 2018, kondisi kekumuhan dinilai dari tujuh aspek, yakni kondisi bangunan gedung, jalan lingkungan, penyediaan air minum, drainase lingkungan, pengelolaan air limbah, pengelolaan persampahan, dan proteksi kebakaran.
Sebuah RW dinyatakan keluar dari kategori kumuh jika skor penilaian kekumuhannya berada di bawah ambang batas atau masuk kategori tidak kumuh berdasarkan indikator tersebut.
Sebelumnya, Gubernur DKI Jakarta Pramono Anung menyebut jumlah RW kumuh di Jakarta turun dari 445 RW pada 2017 menjadi 211 RW pada 2026 atau berkurang sekitar 52 persen.
Baca juga: Tak Cuma di Senen, Pemprov DKI Perluas Penataan Bantaran Rel Cegah Kawasan Kumuh
“Jadi, ada penurunan RW kumuh dari 445 di tahun 2017 menjadi 211 di tahun ini. Penurunannya kurang lebih 52,58 persen,” kata Pramono di Balai Kota Jakarta, Rabu (6/5/2026).
Meski begitu, Pemprov DKI masih menghadapi pekerjaan rumah dengan 211 RW yang masih masuk kategori kumuh, terutama di Jakarta Barat dan Jakarta Utara.
“Hampir semua kelurahan saya sudah keliling dari 267, memang beberapa itu di Barat terutama misalnya lah di Tambora dan sebagainya (kumuh) dan kami akan turun untuk itu,” kata Pramono.
KOMPAS.com berkomitmen memberikan fakta jernih, tepercaya, dan berimbang. Dukung keberlanjutan jurnalisme jernih dan nikmati kenyamanan baca tanpa iklan melalui Membership. Gabung KOMPAS.com Plus sekarang
