Liputan6.com, Jakarta - Gubernur DKI Jakarta Pramono Anung berang ada oknum yang memperjualbelikan kartu layanan transportasi umum gratis Jakarta di media sosial (Medsos). Dia mengancam akan memberikan tindakan tegas apabila ditemukan indikasi keterlibatan orang dalam (ordal).
“Saya kebetulan mengikuti dan saya meminta untuk siapa pun yang melakukan itu, termasuk kalau kemudian ada indikasi keterlibatan orang dalam, maka saya minta untuk diambil tindakan yang tegas,” kata Pramono di Balai Kota DKI Jakarta, Rabu (20/5/2026).
Advertisement
Pramono menyebut bahwa sistem layanan transportasi di Jakarta saat ini dijalankan secara terbuka dan transparan, termasuk dalam pengaturan kartu layanan gratis bagi golongan masyarakat yang telah ditentukan.
“Karena sekarang ini bagian dari transparansi untuk pengaturan sistem transportasi di Jakarta, termasuk kartu yang dimiliki itu dilakukan secara transparan dan terbuka,” ujarnya.
Menurut dia, praktik jual beli kartu fasilitas transportasi gratis tidak boleh dibiarkan karena berpotensi mencederai prinsip transparansi pelayanan publik yang sedang dibangun Pemerintah Provinsi (Pemprov) DKI Jakarta.
Sebelumnya, ramai di media sosial terkait temuan dugaan adanya jual beli Kartu Layanan Gratis (KLG) yang dialokasikan Pemprov DKI Jakarta bagi 15 golongan masyarakat.
Kasus ini berawal dari unggahan pengguna platform Threads dengan akun @lalaputriis. Dalam unggahannya, akun itu menawarkan kartu Jakcard yang disebutnya memiliki fasilitas gratis naik Transjakarta (TJ), MRT Jakarta, dan LRT Jakarta selama satu tahun penuh.
"Peminatnya banyak bgt tp aku cuma punya 5 kartu. Dan itu masih otw semua karna harus di regist. Aku ganti ya sistemnya yg duluan tf yg dapet," tulis akun tersebut.
Beberapa saat kemudian, lewat unggahan yang baru, ia menyatakan seluruh kartu tersebut telah habis terjual alias sold out.
