FAJAR, MAKASSAR — Implementasi prinsip Environmental, Social, and Governance (ESG) serta transisi energi di sektor batu bara dinilai jauh lebih kompleks dibandingkan sektor industri lainnya.
Selain harus memenuhi tuntutan pengurangan emisi dan perlindungan lingkungan, industri batu bara juga masih memikul tanggung jawab menjaga ketahanan energi nasional. Di sisi lain, perusahaan tambang juga menghadapi beban biaya yang terus meningkat. Kondisi tersebut kemudian disebut sebagai “trilema” dalam penerapan ESG.
Wakil Ketua Umum Asosiasi Pertambangan Batu Bara Indonesia (APBI) Bidang ESG & Good Mining Practice, Ignatius Wurwanto, menjelaskan bahwa sektor batu bara menghadapi tiga tantangan besar yang harus dijalankan secara bersamaan.
“Kalau bicara batu bara, ini bukan lagi dilema, tapi trilema. Ada kebutuhan menjaga ketahanan energi, ada tuntutan lingkungan, dan ada biaya yang harus ditanggung,” ujarnya dalam Focus Group Discussion (FGD) bertema Implementasi ESG dan Transisi Energi di Sektor Batu Bara Indonesia yang diselenggarakan Katadata Green di Jakarta, Rabu (20/5).
Menurut Wurwanto, trilema tersebut mencerminkan tiga aspek utama yang harus diseimbangkan industri batu bara. Pertama, menjaga ketahanan energi agar kebutuhan energi saat ini maupun masa depan tetap terpenuhi. Kedua, menjalankan pengelolaan lingkungan yang berkelanjutan guna meminimalkan dampak perubahan iklim. Ketiga, memastikan aspek ekonomi tetap berjalan seimbang sehingga penyediaan energi berbasis sumber daya alam tetap terjangkau.
Karena itu, implementasi ESG di sektor tambang tidak bisa disamakan dengan sektor industri lain. Kompleksitas operasional dan regulasi yang dihadapi perusahaan tambang dinilai jauh lebih besar.
Perusahaan tambang, kata dia, harus memenuhi berbagai aturan teknis, lingkungan, keselamatan kerja, hingga pengembangan masyarakat yang seluruhnya membutuhkan biaya besar, termasuk dalam pelaksanaan program pascatambang yang berkelanjutan.
“Masih banyak yang memandang ESG sebagai program atau compliance, padahal seharusnya berbasis risiko dan peluang,” kata Wurwanto.
Saat ini APBI memiliki 93 perusahaan anggota aktif yang menyumbang sekitar 66 persen produksi batu bara nasional. Namun, dari hampir 960 perusahaan tambang batu bara di Indonesia, tingkat pemahaman terhadap ESG dinilai masih sangat beragam.
Untuk mendorong implementasi ESG, APBI menggunakan pendekatan Good Mining Practice (GMP) melalui penguatan praktik operasional seperti konservasi, perlindungan lingkungan, keselamatan pertambangan, dan standardisasi teknis.
Selain itu, ketidakpastian regulasi juga menjadi tantangan besar. Wurwanto menilai implementasi ESG membutuhkan konsistensi kebijakan jangka panjang agar perusahaan dapat menyusun strategi investasi secara lebih terukur.
“Kalau regulasi berubah-ubah terus, perusahaan juga harus sangat adaptif,” ujarnya.
Kompleksitas tersebut membuat implementasi ESG dan agenda transisi energi di sektor batu bara tidak bisa dilakukan secara instan. Transisi membutuhkan kesiapan teknologi, kapasitas investasi, serta dukungan regulasi yang konsisten agar perusahaan mampu menyesuaikan model operasional sekaligus menjaga keberlanjutan pasokan energi.
Asisten Peneliti Purnomo Yusgiantoro Center (PYC), Nur Hikmat, menilai dari sudut pandang pelaku usaha, implementasi ESG pada tahap awal memang akan menjadi tambahan biaya yang cukup besar bagi perusahaan tambang.
“Secara pragmatis, implementasi ESG pada tahap awal pasti menjadi first hit cost yang memberikan tekanan finansial cukup besar bagi perusahaan,” ujarnya.
Nur Hikmat menjelaskan bahwa struktur industri batu bara Indonesia juga memengaruhi lambatnya implementasi ESG secara substantif. Saat ini sekitar 65 persen produksi batu bara Indonesia ditujukan untuk pasar ekspor, sedangkan pasar domestik hanya menyerap sekitar 35 persen produksi.
Dua negara tujuan ekspor terbesar batu bara Indonesia adalah Tiongkok dan India. Namun, menurutnya, standar dan tuntutan ESG di kedua negara tersebut belum sekuat pasar Eropa atau negara-negara maju lainnya.
“Kalau biggest buyers kita belum menjadikan ESG sebagai kebutuhan utama, maka dorongan implementasi ESG secara substantif juga belum terlalu kuat,” katanya.
Ia menilai kondisi tersebut membuat ESG di sektor batu bara Indonesia masih lebih sering diposisikan sebagai instrumen tambahan dibanding kebutuhan utama bisnis.
Ketika Perusahaan Memilih Bertransformasi
Di tengah berbagai tantangan tersebut, sejumlah perusahaan mulai melakukan transformasi model bisnis.
SVP Public Affairs TBS Energi Utama, Josefhine Chitra, mengatakan perusahaannya telah memulai transisi menuju sektor ekonomi rendah karbon sejak beberapa tahun terakhir.
TBS sebelumnya dikenal sebagai perusahaan yang bergerak di sektor batu bara dan PLTU. Namun pada 2025, perusahaan telah melakukan divestasi PLTU sehingga emisi perusahaan turun hingga 85 persen.
“Saat ini TBS mulai mengembangkan bisnis di sektor ekonomi hijau seperti pengelolaan limbah, energi terbarukan, dan kendaraan listrik,” ujarnya.
Josefhine menjelaskan keputusan melakukan transformasi bisnis dipicu perubahan lanskap global, terutama setelah pandemi COVID-19 yang menyebabkan harga batu bara sempat jatuh. Selain itu, investor institusi dan perbankan internasional juga mulai membatasi pendanaan untuk sektor batu bara.
“Secara finansial, batu bara mulai dipandang memiliki keterbatasan prospek. Sementara sektor ekonomi hijau justru tumbuh sangat cepat,” katanya.
Ia menambahkan, transisi bisnis tidak dapat dilakukan secara instan dan membutuhkan komitmen kuat dari manajemen perusahaan.
Sejak 2021, TBS membentuk tim Sustainability dan pada tahun lalu telah mempublikasikan Climate Transition Plan, yakni peta jalan dekarbonisasi yang memuat strategi pengurangan emisi sekaligus alokasi investasi sekitar US$600 juta untuk pengembangan bisnis rendah karbon.
Pada akhirnya, implementasi ESG dan transisi energi di sektor batu bara Indonesia tidak bisa dilepaskan dari konteks struktural yang melingkupinya. Selama batu bara masih menjadi tulang punggung energi nasional sekaligus sumber penerimaan negara yang signifikan, setiap langkah menuju praktik yang lebih bertanggung jawab akan selalu berhadapan dengan kalkulasi ekonomi dan politik yang kompleks. (wis)
