Liputan6.com, Jakarta - Wakil Menteri Dalam Negeri (Wamendagri) Bima Arya Sugiarto mengapresiasi peluncuran Sistem Aplikasi Pelayanan (SAPA) UMKM sebagai terobosan baru untuk memperkuat ekosistem usaha melalui integrasi data lintas sektor. Namun, Bima memberikan catatan kritis mengenai karut-marut data pelaku usaha di daerah.
Hal itu disampaikannya saat menghadiri Soft Launching SAPA UMKM dalam mendukung Program Kesejahteraan Rakyat (PRO-KESRA) di Kantor Kementerian PPN/Bappenas, Jakarta, Kamis (21/5/2026).
Advertisement
Bima menyoroti persoalan ego sektoral data UMKM antarorganisasi perangkat daerah (OPD) yang hingga kini masih menjadi tantangan besar di lapangan. Perbedaan data tersebut dinilai menyulitkan pemerintah dalam menyusun langkah pembinaan yang tepat sasaran.
“Kalau berbicara tentang data UMKM, datanya itu beda-beda. Kadang bedanya ekstrem,” ujar Bima Arya dalam sambutannya.
Menurut Bima, ketidaksinkronan data ini membuat Pemerintah Daerah (Pemda) kerap kelabakan dalam memberikan pendampingan perizinan hingga perluasan akses pasar. Terlebih, karakteristik dan kebutuhan setiap pelaku UMKM sangat beragam.
“UMKM ini memang variannya beda-beda Pak, … Pendekatannya lain, ritmenya juga lain,” tambahnya.
Oleh karena itu, kehadiran SAPA UMKM dinilai menjadi langkah maju untuk menghadirkan satu basis data yang terintegrasi. Bima juga mendorong penguatan pola kerja kolaboratif (co-creation) yang melibatkan pemerintah, swasta, perguruan tinggi, hingga komunitas.
“Ketika ada satu platform di mana di situ bisa duduk sama-sama semua, membangun prinsip co-creation, ini juga beberapa langkah lebih maju,” jelasnya.
