REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA – Rencana penguatan tata kelola ekspor komoditas strategis melalui Danantara Sumber Daya Indonesia (DSI) mendapat perhatian dari kalangan petani sawit swadaya. Serikat Petani Kelapa Sawit (SPKS) meminta kebijakan tersebut tetap mengedepankan perlindungan harga tandan buah segar (TBS) dan keberlanjutan penghidupan petani di daerah.
Ketua SPKS Sabarudin mengatakan, upaya pemerintah memperkuat pengawasan ekspor sawit dan meningkatkan posisi tawar Indonesia di pasar global merupakan langkah yang penting. Namun, menurut dia, implementasi kebijakan perlu dilakukan secara hati-hati agar tidak menimbulkan tekanan baru terhadap petani sawit rakyat.
Baca Juga
Ekspor Sawit-Tambang Wajib Lewat DSI, Danantara Tepis Kekhawatiran Pengusaha
PSR Dinilai Jadi Kunci Menjaga Produksi Sawit Nasional
Pelemahan Rupiah Tentukan Nasib Komoditas Pangan, Sawit dan Kedelai Tertekan
“Negara hadir untuk melindungi petani. Karena itu, penguatan tata kelola ekspor juga perlu memastikan posisi petani tetap terlindungi,” kata Sabarudin dalam keterangannya, Kamis (21/5/2026).
SPKS menilai kepastian mekanisme perdagangan dan pembentukan harga menjadi faktor penting dalam menjaga stabilitas pasar sawit domestik. Menurut Sabarudin, petani membutuhkan jaminan agar harga TBS tetap mengikuti mekanisme pasar yang transparan dan tidak merugikan petani di tingkat kebun.
.rec-desc {padding: 7px !important;}
Ia menyebut, harga TBS di sejumlah daerah mulai mengalami penurunan. SPKS juga mengingatkan bahwa petani rakyat saat ini mengelola sekitar 60 persen lahan sawit nasional. Karena itu, keberlanjutan industri sawit nasional dinilai sangat bergantung pada stabilitas usaha dan kesejahteraan petani swadaya.
Menurut Sabarudin, pemerintah perlu membuka ruang dialog bersama pelaku usaha, koperasi, dan organisasi petani sebelum implementasi kebijakan dilakukan secara penuh. Langkah tersebut penting agar penguatan tata kelola ekspor dapat berjalan seiring dengan perlindungan terhadap rantai pasok sawit nasional.
“Tujuan memperbaiki tata kelola tentu baik, tetapi pelaksanaannya perlu memastikan petani tetap menjadi bagian penting yang dilindungi dalam ekosistem sawit nasional,” ujar Sabarudin.
SPKS juga mendorong adanya pengawasan yang transparan, keterlibatan petani dalam proses pengawasan kebijakan, serta alokasi manfaat industri sawit untuk mendukung program peremajaan dan peningkatan produktivitas kebun rakyat.
Sebelumnya, pemerintah berencana memperkuat tata kelola ekspor komoditas strategis melalui DSI untuk meningkatkan pengawasan perdagangan dan penerimaan negara dari sektor sumber daya alam.
