Pantau - Komisi VI DPR RI menggelar Kunjungan Kerja Spesifik ke Kota Mataram, Nusa Tenggara Barat, untuk mengevaluasi penyaluran dan penjaminan program Kredit Usaha Rakyat atau KUR.
Ketua Tim Kunjungan Kerja Spesifik Komisi VI DPR RI, Gde Sumarjaya Linggih, memimpin agenda tersebut.
Ia menegaskan program KUR merupakan wujud nyata kehadiran negara dalam meningkatkan kesejahteraan masyarakat dan sejalan dengan amanat Pembukaan UUD 1945 Alinea keempat.
Komisi VI DPR Dorong Penguatan Akses Pembiayaan UMKMMenurut Gde Sumarjaya Linggih, KUR menjadi program prioritas pemerintah yang memberikan fasilitas pembiayaan bagi pelaku UMKM yang belum memiliki agunan sesuai standar perbankan.
Program tersebut bertujuan memperluas akses pembiayaan, meningkatkan daya saing UMKM, membuka lapangan kerja baru, serta mendorong pertumbuhan ekonomi nasional.
Komisi VI DPR RI menyatakan akan terus mendukung masyarakat melalui akses pembiayaan usaha produktif guna mendorong pemerataan ekonomi dan peningkatan taraf hidup rakyat.
Secara nasional, Kementerian UMKM mencatat realisasi penyaluran KUR hingga 17 Mei 2026 mencapai Rp105,8 triliun atau sekitar 35,8 persen dari target tahun ini.
Penyaluran tersebut telah diterima sekitar 1,69 juta debitur di seluruh Indonesia.
Komisi VI DPR menilai besarnya skala program membutuhkan pengawasan yang kuat agar penyaluran KUR berjalan efektif, tepat sasaran, dan berkelanjutan.
NTB Dinilai Potensial, BRI Jadi Penyalur Terbesar KURProvinsi Nusa Tenggara Barat dinilai memiliki pertumbuhan UMKM yang cukup tinggi, didorong perkembangan sektor pariwisata, perdagangan, dan pertanian.
Di wilayah kerja BRI Regional Office Denpasar yang mencakup Bali dan NTB, penyaluran KUR hingga April 2026 mencapai Rp4,272 triliun kepada 76.083 debitur.
Penyaluran KUR didominasi sektor perdagangan besar dan eceran, disusul sektor pertanian, jasa, dan industri kecil.
Bank Rakyat Indonesia atau BRI tercatat menjadi penyalur KUR terbesar di antara bank-bank BUMN dengan kontribusi sekitar 70 hingga 75 persen dari total penyaluran KUR bank BUMN.
Pada 2022, BRI memperoleh kuota KUR sebesar Rp254,1 triliun atau setara sekitar 76,5 persen dari total kuota KUR bank-bank BUMN.
Gde Sumarjaya Linggih menilai dominasi BRI menunjukkan kapasitas besar bank tersebut dalam menjangkau pelaku UMKM.
Komisi VI DPR Soroti Pentingnya Penjaminan KURKomisi VI DPR RI juga memberi perhatian pada sistem penjaminan KUR yang dilakukan oleh Jamkrindo dan Askrindo.
Peran lembaga penjamin dinilai penting untuk memberikan rasa aman kepada bank penyalur sekaligus memperbesar peluang UMKM memperoleh akses kredit.
Menurut Gde Sumarjaya Linggih, penjaminan memiliki fungsi strategis dalam menjaga keberlangsungan program KUR.
“Adanya jaminan risiko gagal bayar membuat penyaluran kredit UMKM dapat berjalan lebih optimal,” ungkapnya.
Komisi VI DPR RI menegaskan komitmennya mengawal pelaksanaan program KUR agar memberikan dampak nyata bagi pertumbuhan ekonomi nasional dan penguatan ekonomi kerakyatan.
Dalam kunjungan kerja tersebut turut hadir Badan Pengaturan BUMN, PT Danantara Asset Management Persero, BRI, Jamkrindo, dan Askrindo.
