Bisnis.com, JAKARTA - Pemerintah secara resmi meluncurkan Sistem Aplikasi Pelayanan Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (SAPA-UMKM), sebuah platform layanan terpadu satu pintu yang dirancang untuk memperkuat ekosistem UMKM nasional secara terintegrasi, akurat, dan berkelanjutan.
Soft launching berlangsung di Kantor Kementerian Perencanaan dan Pembangunan Nasional (PPN)/Bappenas, Kamis (21/5). Acara ini dihadiri oleh Menteri PPN/Kepala Bappenas Rachmat Pambudy, Menteri UMKM Maman Abdurrahman, Kepala Badan Pusat Statistik (BPS) RI Amalia Adininggar Widyasanti, Kepala Badan Pengawas Obat dan Makanan (BPOM) Taruna Ikrar, Wakil Menteri Kelautan dan Perikanan Laksamana Madya TNI (Purn.) Didit Herdiawan Ashaf, Wakil Menteri UMKM Helvi Yuni Moraza, dan Wakil Menteri Dalam Negeri Bima Arya Sugiarto.
Menteri PPN/Kepala Bappenas, Rachmat Pambudy, menegaskan bahwa kebangkitan ekonomi sebuah bangsa sangat bergantung pada kekuatan UMKM.
“Sekarang kewajiban kita membangun entrepreneur. Tidak ada satu pun negara yang kuat tanpa usaha yang kuat. Makin kuat UMKM-nya, di situlah negara ditopang. SAPA-UMKM adalah revolusi digital untuk pengembangan usaha kecil menengah Indonesia,” jelasnya pada acara Soft Launching
Sementara itu, Menteri UMKM, Maman Abdurrahman, menekankan pentingnya penguatan data UMKM untuk mendukung perumusan kebijakan yang lebih efektif dan tepat sasaran.
“SAPA-UMKM adalah sebuah sistem di mana kita bisa mengetahui update seluruh perkembangan pengusaha mikro, kecil, dan menengah di tanah air kita,” ujar Maman. Menurutnya, SAPA-UMKM dirancang dengan menyatukan data, layanan, hingga akses pembiayaan bagi pelaku UMKM di seluruh Indonesia, serta dapat dimanfaatkan bersama antarinstansi pemerintah.
Pada kesempatan yang sama, Kepala BPS RI, Amalia Adininggar Widyasanti, menyampaikan bahwa BPS mencatat jumlah UMKM di Indonesia pada tahun 2023 mencapai 59 juta usaha.
“Menurut data terpadu UMKM, hasil kerja sama antara BPS dengan Kementerian Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah (Kemenkop UKM) pada tahun 2022 dan 2023, tercatat ada 30,2 juta UMKM non-pertanian. Berdasarkan Sensus Pertanian 2023, terdapat sekitar 29 juta UMKM pertanian. Sehingga, kira-kira totalnya saat ini adalah 59 juta UMKM pertanian dan non-pertanian,” ujar Amalia.
Amalia mengapresiasi peluncuran SAPA-UMKM yang dinilai sejalan dengan upaya pemerintah dalam memperkuat ekosistem data dan statistik nasional yang terintegrasi.
“SAPA-UMKM ini akan menjadi sumber data yang luar biasa bagi BPS, terutama dalam penghitungan PDB (Produk Domestik Bruto,red) atau pertumbuhan ekonomi, pemutakhiran Data Tunggal Sosial dan Ekonomi Nasional (DTSEN), serta menjadi pelengkap dalam menghasilkan statistik-statistik lain di BPS,” jelasnya.
Lebih lanjut, Amalia menilai peluncuran SAPA-UMKM menjadi momentum strategis menjelang pelaksanaan lapangan Sensus Ekonomi 2026 sebagaimana diamanatkan dalam Undang-Undang Nomor 16 Tahun 1997 tentang Statistik. UMKM sendiri diperkirakan akan menjadi kelompok usaha terbesar dalam populasi usaha yang didata pada Sensus Ekonomi 2026.
