JEMBER (Realita) - Pemerintah Kabupaten Jember mendapat apresiasi nasional atas langkah masif membenahi data warga miskin sebagai upaya mempercepat pengentasan kemiskinan. Upaya yang melibatkan ribuan ASN hingga turun langsung ke rumah warga itu dinilai menjadi model praktik baik nasional dalam memperkuat ketepatan sasaran bantuan sosial.
Apresiasi tersebut disampaikan Wakil Kepala Badan Percepatan Pengentasan Kemiskinan, Iwan Sumule, dalam forum Sosialisasi Rencana Induk dan Inovasi Daerah dalam Percepatan Pengentasan Kemiskinan di Jakarta, Kamis (21/5/2026). Forum itu dihadiri sejumlah kementerian, lembaga nasional, hingga perwakilan 14 pemerintah daerah di Indonesia.
Baca juga: Direksi Baru PDP Kahyangan Pilih Sertijab Sederhana, Tanpa Musik dan Jamuan Mewah
Menurut Iwan, langkah yang dilakukan Pemkab Jember layak menjadi referensi strategis nasional karena fokus pada pembenahan Data Tunggal Sosial Ekonomi Nasional atau DTSEN. Ia menyebut persoalan utama pengentasan kemiskinan selama ini bukan hanya tingginya angka kemiskinan, melainkan juga validitas data serta tumpang tindih bantuan sosial.
“Pengalaman Kabupaten Jember dapat menjadi referensi strategis bagi percepatan pengentasan kemiskinan yang lebih terpadu dan berdampak,” ujar Iwan.
Bupati Jember Gus Fawait menegaskan, pengentasan kemiskinan harus dibangun di atas data yang benar-benar sesuai kondisi riil masyarakat. Karena itu, Pemkab Jember mengembangkan pola intervensi berbasis data mikro By Name By Address (BNBA) agar bantuan dari APBN, APBD maupun CSR perusahaan diterima warga yang benar-benar membutuhkan.
“Yang kami bangun bukan hanya sekadar pendataan, tetapi memastikan negara hadir melalui program yang tepat sasaran. Karena bantuan yang baik adalah bantuan yang diterima oleh warga yang memang layak dan sesuai kondisi lapangan,” kata Gus Fawait.
Baca juga: Jember Kembali Jadi Pusat Hiburan Nasional, Karnaval SCTV Hadirkan Artis Top dan Dongkrak Wisata Daerah
Langkah besar dilakukan dengan menerjunkan lebih dari 20 ribu ASN Pemkab Jember ke lapangan untuk melakukan verifikasi dan validasi data warga miskin secara langsung. Sebelum turun, para ASN mendapat pembekalan bersama BPS dan pendamping Program Keluarga Harapan (PKH) agar proses verifikasi sesuai standar nasional.
Selama satu bulan, mulai 17 April hingga 17 Mei 2025, para ASN mendatangi rumah warga satu per satu melalui metode ground check. Pemeriksaan dilakukan terhadap 39 indikator kemiskinan, mulai kondisi rumah, penghasilan, akses pendidikan hingga kondisi sosial keluarga. Seluruh proses didukung sistem digital berbasis web dan telepon pintar sehingga hasil verifikasi dapat diunggah secara real time.
Hasilnya, capaian verifikasi mencapai 98 persen dari target. Dari sekitar 260 ribu jiwa kategori Desil 1, sebanyak 96.126 kepala keluarga berhasil diverifikasi. Pemkab Jember juga menemukan 16.766 warga yang masih tercatat hidup padahal telah meninggal dunia, serta 10.703 kepala keluarga yang sudah pindah keluar Jember namun masih masuk daftar penerima bantuan sosial.
Baca juga: Temui Wamensos, Gus Fawait Percepat Pengentasan Kemiskinan
Temuan itu menjadi dasar penting untuk memperbaiki ketepatan sasaran bantuan sosial. Pemkab Jember menilai pembaruan data secara langsung di lapangan menjadi kunci agar program perlindungan sosial benar-benar dirasakan masyarakat miskin yang berhak menerima.
Berdasarkan data Badan Pusat Statistik, angka kemiskinan di Jember juga menunjukkan penurunan, dari 9,01 persen pada 2024 menjadi 8,67 persen pada 2025. Sebanyak 8,01 ribu jiwa berhasil keluar dari kategori penduduk miskin. Meski demikian, jumlah penduduk miskin di Jember masih menjadi terbesar kedua di Jawa Timur dengan total mencapai 216,76 ribu jiwa.
“Pemerintah harus bekerja dengan data yang akurat agar kebijakan yang diambil tidak meleset dari kebutuhan masyarakat. Dari data yang valid inilah lahir langkah-langkah yang mampu menghadirkan keadilan sosial secara nyata,” pungkas Gus Fawait.
Editor : Redaksi
