Jakarta (ANTARA) - Kementerian Pariwisata (Kemenpar) memperkuat sinkronisasi langkah dan kolaborasi lintas kementerian/lembaga dalam pengembangan pariwisata tematik guna meningkatkan daya saing pariwisata Indonesia di tingkat global melalui Rapat Koordinasi Nasional (Rakornas) Pariwisata 2026.
Forum itu menghadirkan perwakilan dari sejumlah kementerian/lembaga untuk menyelaraskan perspektif, memperkuat dukungan, dan mengintegrasikan program kerja dalam pembangunan sektor pariwisata yang berkelanjutan dan berdaya saing.
Deputi Bidang Pengembangan Iklim Penanaman Modal Kementerian Investasi dan Hilirisasi/BKPM, Riyatno mengatakan, realisasi Penanaman Modal Asing (PMA) dan Penanaman Modal Dalam Negeri (PMDN) sektor pariwisata terus menunjukkan tren positif dalam beberapa tahun terakhir. Pada 2023 realisasi investasi mencapai Rp45,23 triliun, meningkat menjadi Rp47,08 triliun pada 2024, dan melonjak menjadi Rp72,42 triliun pada 2025.
Baca juga: Inovasi dan pariwisata berkelanjutan dibahas di Rakornas 2026
“Artinya kalau kita bandingkan tahun 2023 dan 2024, ini hampir dua kali lipat. Kemudian tahun 2026 ini menjadi pekerjaan rumah kita bagaimana supaya bisa lebih meningkat. Untuk triwulan pertama 2026 sudah mencapai Rp25,34 triliun. Ini diharapkan tentu bisa lebih tinggi dibandingkan capaian tahun 2025,” kata Riyatno dikutip dari keterangan resmi yang diterima di Jakarta, Jumat.
Ia menjelaskan bahwa Kementerian Investasi/BKPM memberikan dukungan melalui penyederhanaan perizinan berusaha dan pemberian berbagai fasilitas insentif. BKPM juga telah bekerja sama dengan Kemenpar dalam pembinaan guna mencegah pelanggaran perizinan usaha pariwisata.
Terkait pemberlakuan Klasifikasi Baku Lapangan Usaha Indonesia (KBLI) 2025, BKPM bersama Kementerian Hukum dan BPS telah menandatangani surat edaran bersama yang menegaskan bahwa pelaku usaha tidak perlu khawatir selama tidak ada perubahan kegiatan usaha serta pemerintah akan menerapkan tabel konversi secara otomatis terhadap perubahan KBLI.
Baca juga: Kemenpar promosikan wisata akuarium untuk libur sekolah
Perubahan tersebut dapat berbentuk one to one, one to many, maupun many to one, tanpa mengharuskan pelaku usaha mengubah akta perusahaan selama kegiatan usaha tidak berubah. Pemberlakuan KBLI 2025 akan diterapkan paling lambat pada 18 Juni 2026.
Dari sektor kesehatan, Direktur Pengembangan Pelayanan Kesehatan Rujukan Kementerian Kesehatan, dr. Yanti Herman, menegaskan pentingnya penguatan layanan kesehatan unggulan akan berdampak positif terhadap peningkatan daya saing destinasi wisata Indonesia, khususnya melalui pengembangan wisata kesehatan.
Ia menambahkan, integrasi wisata kesehatan dapat dilakukan melalui kolaborasi layanan unggulan kesehatan dengan promosi dan infrastruktur pariwisata, termasuk pengembangan rumah sakit di Destinasi Pariwisata Super Prioritas (DPSP), peningkatan mutu dan keselamatan fasilitas kesehatan, dukungan akomodasi dan hospitalitas, penguatan regulasi dan visa, hingga pemanfaatan Kawasan Ekonomi Khusus (KEK).
Baca juga: Kemenpar siapkan paket wisata menarik jelang liburan sekolah
Sementara itu, Plt. Deputi Bidang Pengembangan Industri Olahraga Kementerian Pemuda dan Olahraga, Suyadi Prawiro, mengungkapkan terdapat tujuh segmen utama industri olahraga yang dapat dikembangkan untuk memperkuat wisata olahraga Indonesia, salah satunya melalui sport participation seperti kegiatan maraton.
Suyadi menambahkan, sebelumnya Menteri Pemuda dan Olahraga telah mengundang para Menteri Olahraga se-Asia Tenggara di Bali dan menghasilkan kesepakatan pembentukan Asian Marathon Series.
Dari sektor kebudayaan, Direktur Warisan Budaya Kementerian Kebudayaan, Agus Widyatmoko, menyoroti pentingnya transformasi pemanfaatan cagar budaya dari yang sebelumnya bersifat dead monument menjadi living heritage yang juga perlu dikembangkan dan dimanfaatkan sebagai daya tarik wisata berbasis budaya.
Sementara itu, Kepala Balai Besar Taman Nasional Gunung Gede Pangrango (BBTNGGP), Sadtata Noor Adirahmanta, menekankan pentingnya perubahan paradigma konservasi dari pendekatan eksklusif menjadi inklusif dengan melibatkan masyarakat sekitar sebagai bagian dari ekosistem konservasi melalui keterlibatan masyarakat.
Baca juga: Kemenpar lakukan penertiban pada akomodasi yang tak punya izin usaha
Baca juga: Keamanan berwisata dijadikan sebagai fondasi pariwisata berkualitas
Forum itu menghadirkan perwakilan dari sejumlah kementerian/lembaga untuk menyelaraskan perspektif, memperkuat dukungan, dan mengintegrasikan program kerja dalam pembangunan sektor pariwisata yang berkelanjutan dan berdaya saing.
Deputi Bidang Pengembangan Iklim Penanaman Modal Kementerian Investasi dan Hilirisasi/BKPM, Riyatno mengatakan, realisasi Penanaman Modal Asing (PMA) dan Penanaman Modal Dalam Negeri (PMDN) sektor pariwisata terus menunjukkan tren positif dalam beberapa tahun terakhir. Pada 2023 realisasi investasi mencapai Rp45,23 triliun, meningkat menjadi Rp47,08 triliun pada 2024, dan melonjak menjadi Rp72,42 triliun pada 2025.
Baca juga: Inovasi dan pariwisata berkelanjutan dibahas di Rakornas 2026
“Artinya kalau kita bandingkan tahun 2023 dan 2024, ini hampir dua kali lipat. Kemudian tahun 2026 ini menjadi pekerjaan rumah kita bagaimana supaya bisa lebih meningkat. Untuk triwulan pertama 2026 sudah mencapai Rp25,34 triliun. Ini diharapkan tentu bisa lebih tinggi dibandingkan capaian tahun 2025,” kata Riyatno dikutip dari keterangan resmi yang diterima di Jakarta, Jumat.
Ia menjelaskan bahwa Kementerian Investasi/BKPM memberikan dukungan melalui penyederhanaan perizinan berusaha dan pemberian berbagai fasilitas insentif. BKPM juga telah bekerja sama dengan Kemenpar dalam pembinaan guna mencegah pelanggaran perizinan usaha pariwisata.
Terkait pemberlakuan Klasifikasi Baku Lapangan Usaha Indonesia (KBLI) 2025, BKPM bersama Kementerian Hukum dan BPS telah menandatangani surat edaran bersama yang menegaskan bahwa pelaku usaha tidak perlu khawatir selama tidak ada perubahan kegiatan usaha serta pemerintah akan menerapkan tabel konversi secara otomatis terhadap perubahan KBLI.
Baca juga: Kemenpar promosikan wisata akuarium untuk libur sekolah
Perubahan tersebut dapat berbentuk one to one, one to many, maupun many to one, tanpa mengharuskan pelaku usaha mengubah akta perusahaan selama kegiatan usaha tidak berubah. Pemberlakuan KBLI 2025 akan diterapkan paling lambat pada 18 Juni 2026.
Dari sektor kesehatan, Direktur Pengembangan Pelayanan Kesehatan Rujukan Kementerian Kesehatan, dr. Yanti Herman, menegaskan pentingnya penguatan layanan kesehatan unggulan akan berdampak positif terhadap peningkatan daya saing destinasi wisata Indonesia, khususnya melalui pengembangan wisata kesehatan.
Ia menambahkan, integrasi wisata kesehatan dapat dilakukan melalui kolaborasi layanan unggulan kesehatan dengan promosi dan infrastruktur pariwisata, termasuk pengembangan rumah sakit di Destinasi Pariwisata Super Prioritas (DPSP), peningkatan mutu dan keselamatan fasilitas kesehatan, dukungan akomodasi dan hospitalitas, penguatan regulasi dan visa, hingga pemanfaatan Kawasan Ekonomi Khusus (KEK).
Baca juga: Kemenpar siapkan paket wisata menarik jelang liburan sekolah
Sementara itu, Plt. Deputi Bidang Pengembangan Industri Olahraga Kementerian Pemuda dan Olahraga, Suyadi Prawiro, mengungkapkan terdapat tujuh segmen utama industri olahraga yang dapat dikembangkan untuk memperkuat wisata olahraga Indonesia, salah satunya melalui sport participation seperti kegiatan maraton.
Suyadi menambahkan, sebelumnya Menteri Pemuda dan Olahraga telah mengundang para Menteri Olahraga se-Asia Tenggara di Bali dan menghasilkan kesepakatan pembentukan Asian Marathon Series.
Dari sektor kebudayaan, Direktur Warisan Budaya Kementerian Kebudayaan, Agus Widyatmoko, menyoroti pentingnya transformasi pemanfaatan cagar budaya dari yang sebelumnya bersifat dead monument menjadi living heritage yang juga perlu dikembangkan dan dimanfaatkan sebagai daya tarik wisata berbasis budaya.
Sementara itu, Kepala Balai Besar Taman Nasional Gunung Gede Pangrango (BBTNGGP), Sadtata Noor Adirahmanta, menekankan pentingnya perubahan paradigma konservasi dari pendekatan eksklusif menjadi inklusif dengan melibatkan masyarakat sekitar sebagai bagian dari ekosistem konservasi melalui keterlibatan masyarakat.
Baca juga: Kemenpar lakukan penertiban pada akomodasi yang tak punya izin usaha
Baca juga: Keamanan berwisata dijadikan sebagai fondasi pariwisata berkualitas
