JAKARTA, KOMPAS – Bangsa Indonesia diajak memaknai kembali semangat kebangkitan nasional di tengah berbagai tantangan global dan persoalan domestik yang semakin kompleks. Ketidakpastian ekonomi dunia, perubahan geopolitik, hingga krisis ekologis menjadi momentum untuk memperkuat persaudaraan dan membangun harapan bersama.
Seruan tersebut disampaikan Ketua Konferensi Waligereja Indonesia (KWI) Mgr Antonius Subianto Bunjamin, dalam keterangan pers yang diterima pada Jumat (22/5/2026). Antonius mengajak seluruh pihak terutama lembaga legislatif, eksekutif, dan yudikatif, membangun kembali kehidupan bersama dengan semangat gotong royong dalam momentum Kebangkitan Nasional.
Ia mengingatkan, saat berkunjung ke Indonesia pada 3–6 September 2024, Paus Fransiskus memuji bangsa Indonesia yang dinilai mampu menghidupi semangat gotong royong. Selain itu, prinsip Bhinneka Tunggal Ika dan Pancasila disebut menjadi fondasi kuat bagi masyarakat Indonesia dalam mengatasi perbedaan serta mewujudkan keadilan sosial.
Antonius menuturkan, bagi Paus Fransiskus, gotong royong lahir dari ketulusan dan kerendahan hati untuk melayani sesama. Oleh karena itu, ia berharap nilai-nilai tersebut terus dihidupi oleh seluruh masyarakat dan para pemimpin bangsa dalam membangun kehidupan bernegara yang lebih adil, harmonis, dan berkeadaban.
Makna Hari Kebangkitan Nasional tidak hanya sebatas mengenang sejarah masa lalu, tapi juga membangun masa depan bersama dengan keberanian menghadapi berbagai tantangan bangsa saat ini. Semangat kebangkitan perlu dihidupi melalui kejernihan nurani, kepekaan sosial, serta semangat profetis dalam menyikapi berbagai persoalan kebangsaan.
Semangat kebangsaan perlu dihidupkan kembali dengan berakar pada kasih kepada sesama dan keberpihakan kepada kelompok lemah. Nilai tersebut juga harus diwujudkan melalui tanggung jawab bersama dalam menjaga masa depan Indonesia.
“Ini berarti kesediaan untuk secara rendah hati dan jujur mengevaluasi kebijakan dan praktik politik yang berpotensi memperparah kondisi krisis, dan membuka diri terhadap kritik konstruktif dari masyarakat,” ujarnya.
Antonius juga mengajak kepada semua pihak untuk mengutamakan martabat manusia dan kesejahteraan umum dalam tiap kebijakan ekonomi, politik, sosial, maupun pembangunan nasional. Seluruh kebijakan negara harus diarahkan untuk memperkuat keadilan dan memberikan manfaat nyata bagi masyarakat luas.
KWI menekankan pentingnya keberpihakan kepada kelompok miskin, terpinggirkan, dan rentan, termasuk melalui upaya memperjuangkan keadilan sosial serta ekologis. Contohnya, berbagai program pembangunan, seperti hilirisasi serta ketahanan pangan dan energi, tidak boleh mengorbankan hak-hak masyarakat adat maupun merusak kelestarian lingkungan.
Di sisi lain, perlu juga memperkuat budaya demokrasi yang sehat melalui dialog, partisipasi publik, penghormatan terhadap hukum, serta pendidikan politik yang bermoral dan beretika. Sebab, demokrasi harus dijalankan dengan menjunjung tinggi nilai-nilai keadilan dan keterlibatan masyarakat dalam kehidupan berbangsa dan bernegara.
“Kita menolak rencana dan cara yang berkecenderungan otoritarianisme, militerisme, dan sentralisasi kekuasaan. Sebaliknya kita menjunjung tinggi supremasi hukum yang berkeadilan tanpa pandang bulu,” ungkapnya.
Dalam momentum Hari Kebangkitan Nasional, Antonius juga mengajak seluruh elemen bangsa mengedepankan dialog dan rekonsiliasi yang tulus dalam menyelesaikan berbagai persoalan sosial di Indonesia. Pendekatan tersebut penting terutama di wilayah-wilayah yang masih mengalami luka sosial dan konflik berkepanjangan, termasuk di Tanah Papua.
Kita menolak rencana dan cara yang berkecenderungan otoritarianisme, militerisme, dan sentralisasi kekuasaan. Sebaliknya kita menjunjung tinggi supremasi hukum yang berkeadilan tanpa pandang bulu.
Ia memandang penyelesaian konflik harus ditempuh melalui cara-cara damai dan bermartabat dengan mengedepankan penghormatan terhadap nilai kemanusiaan. Selain itu, upaya pemulihan luka batin lintas generasi dan peningkatan kesejahteraan masyarakat juga perlu dilakukan dengan menghargai keluhuran budaya serta kearifan lokal.
Antonius juga mendorong penguatan pendidikan karakter yang berlandaskan nilai-nilai Pancasila, solidaritas lintas iman, budaya gotong royong, dan nilai-nilai kemanusiaan. Etika dan moral harus kembali dijadikan landasan utama dalam setiap kebijakan dan tindakan politik.
Senada dengan seruan dari KWI, Ketua Umum Pimpinan Pusat Muhammadiyah, Haedar Nashir juga mengajak seluruh komponen bangsa menjadikan momentum Hari Kebangkitan Nasional sebagai spirit untuk membangun Indonesia maju secara progresif dan berkelanjutan.
Haedar menegaskan, Indonesia tidak boleh berjalan di tempat dan merasa cukup dengan capaian yang ada saat ini. Masih banyak aspek kehidupan bangsa yang perlu dibenahi agar Indonesia mampu sejajar dengan negara-negara maju, termasuk di kawasan ASEAN.
Oleh karena itu, ia menilai diperlukan rancang bangun pembangunan nasional yang komprehensif dengan agenda strategis yang terprogram secara sistematis dan berkelanjutan, bukan langkah yang bersifat sporadis. Indonesia harus memiliki arah yang jelas menuju negara maju dengan fondasi yang kokoh dan tujuan yang terfokus.
Haedar juga mengingatkan bahwa kemajuan bangsa tidak cukup hanya diukur dari aspek demokrasi formal, hak asasi manusia, dan pluralisme. Kemajuan Indonesia, lanjutnya, harus diwujudkan melalui penguatan ekonomi dan kesejahteraan rakyat, peningkatan kualitas sumber daya manusia, pengelolaan sumber daya alam yang baik, serta penguasaan ilmu pengetahuan dan teknologi yang berdaya saing tinggi.
“Seluruh proses dan peran segenap komponen bangsa dalam menciptakan kemajuan yang progresif tersebut tidak lain demi terwujudnya cita-cita nasional Indonesia yang bersatu, berdaulat, adil, dan makmur sebagaimana diletakkan para pendiri bangsa,” ucapnya.
