Badan Meteorologi Klimatologi dan Geofisika (BMKG) Juanda memprakirakan Fenomena El Nino Godzilla menguat pada periode Juli sampai September 2026 dan mengancam potensi kekeringan di wilayah Jawa Timur.
Shanas Prayuda Ketua Tim Data dan Informasi Stasiun Meteorologi Kelas I Juanda menjelaskan bahwa ancaman El Nino di Indonesia dipengaruhi sejumlah faktor karena memiliki iklim yang kompleks dan dipengaruhi dinamika global.
Hal itu dipaparkan dalam Webinar Kesiapsiagaan dan Antisipasi Menghadapi Ancaman El Nino Godzilla yang diselenggarakan ITS, BMKG dan BPBD Jatim, Jumat (22/5/2026).
“Indonesia merupakan negara kepulauan maritim yang diapit 2 benua dan 2 samudera. Variabilitas iklim di Indonesia merupakan hasil interaksi dinamis antara fenomena berskala global. Meliputi fenomena Enso, IOD, Monsun,” ujarnya.
Shanas menyebut bahwa Indonesia pernah dilanda dampak El Nino dengan kategori kuat pada 2015 yang memicu kekeringan ekstrem dan minimnya curah hujan.
Dari analisis pola iklim, kondisi serupa diprakirakan kembali mengintai Indonesia yang ditandai dengan penurunan curah hujan pada periode Juli–September 2026.
Shanas mengatakan peluang terbentuknya El Nino berada pada kategori moderat dan berpotensi diperkuat oleh Indian Ocean Dipole (IOD) positif atau anomali fenomena penyimpangan suhu permukaan air laut di Samudra Hindia.
Namun ia menyebut El Nino mendatang diprakirakan masuk dalam kategori moderate, atau tidak separah pada 2015. Meski begitu, berbagai bentuk mitigasi perlu disiapkan untuk mencegah kebakaran hutan dan lahan (karhutla) sampai kekeringan lahan.
“Sehingga pada 2026 patut kita waspadai sistem kopling dan aktifnya fenomena El Nino dan IOD Positif pada Juli Agustus September,” ungkapnya.
Di sisi lain proyeksi, curah hujan berpotensi turun 20–40 persen pada periode kemarau dan puncaknya diperkirakan terjadi pada Agustus hingga September.
“Prediksi curah hujan cenderung rendah, puncak kemarau Agustus dan September,” katanya.
Menghadapi berbagai ancaman tersebut, Gatot Soebroto Kepala Pelaksana BPBD Jatim menyebut seluruh kabupaten/kota di Jawa Timur memiliki tingkat kerentanan yang perlu diantisipasi.
Berdasarkan data kajian risiko di 38 kabupaten/kota Jatim, semua wilayah memiliki kerentanan kekurangan air bersih, karhutla dan kekurangan irigasi. Kekeringan berpotensi melanda 373.530 hektare lahan di Jatim.
“Wilayah Jawa Timur memiliki kerentanan musim kekeringan, jadi kekurangan air bersih, irigasi berkurang. Ada 373.530 hektare yang harus diantisipasi mulai sedang sampai tinggi di mana ada wilayah dengan jumlah penduduk padat,” ujarnya.
Menurut Gatot, tantangan tidak hanya terjadi di wilayah yang secara peta rawan. Daerah yang secara kajian terlihat aman pun masih menghadapi persoalan akses air saat kemarau seperti di Bondowoso dan Situbondo.
Oleh karena itu BPBD Jatim bersama sejumlah lembaga terus mengirimkan bantuan droping air bersih setiap tahun untuk meminimalisir dampaknya kepada masyarakat.
“Setiap tahun harus dilakukan droping air bersih, kalau dilakukan pengeboran akan sangat dalam seperti di Bondowoso, tapi hasilnya sampai saat ini masih mengeluarkan sumber,” katanya.
Selain ancaman kekeringan, BPBD juga mewaspadai dampak ekonomi dari meningkatnya risiko karhutla.
Gatot mengatakan potensi kerugian akibat karhutla mencapai puluhan triliun rupiah dalam beberapa tahun terakhir dan berdampak langsung terhadap masyarakat yang menggantungkan hidup pada kawasan hutan maupun sektor pariwisata.
“Dari potensi kebakaran hutan dan lahan, kerugian Rp38,79 triliun, kenapa sebanyak itu? Karena masyarakat banyak yang mengandalkan hidupnya di hutan dan ada juga mengandalkan dari sisi pariwisata. Ini sangat rentan terhadap mata pencaharian masyarakat,” pungkasnya.(wld/iss)
