Kepala Badan Pengelola Investasi Daya Anagata Nusantara (Danantara), Rosan Roeslani, mengatakan PT Danantara Sumber Daya Indonesia (DSI) akan mulai berstatus badan usaha milik negara (BUMN) pada pekan depan.
PT DSI saat ini masih tercatat sebagai perusahaan swasta nasional dalam dokumen administrasi hukum umum (AHU) Kementerian Hukum. Adapun pembentukan Danantara Sumber Daya sebelumnya tertuang dalam Surat Keputusan pengesahan AHU-0039765.AH.01.01.Tahun 2026 tertanggal 19 Mei 2026.
“Minggu depan (menjadi BUMN),” kata Rosan di Istana Merdeka Jakarta pada Jumat (22/5).
Danantara Sumber Daya Indonesia akan bertugas sebagai BUMN yang akan mengambil alih ekspor komoditas sumber daya alam (SDA) strategis dari perusahaan swasta.
Komoditas yang dimaksud yakni sawit, batu bara, dan paduan logam atau ferro alloy. PT DSI nantinya akan berperan sebagai trader atau pembelian dan penjualan komoditas SDA strategis.
Menteri Investasi dan Hilirisasi itu juga telah menyiapkan kantor DSI di kawasan Wisma Danantara yang terletak di Jalan Gatot Subroto. “Sudah disiapkan kantornya di Danantara,” ujar Rosan.
DSI nantinya akan bertugas untuk mengawasi transaksi ekspor sejumlah komoditas agar tetap sejalan dengan harga pasar sekaligus mencegah praktik pelaporan nilai ekspor di bawah nilai sebenarnya alias underinvoicing.
Pelaksanaan kebijakan ekspor SDA melalui Danantara Sumber Daya Indonesia akan dilakukan secara bertahap. Pada tahap pertama yang dimulai dalam tiga bulan ke depan hingga 31 Desember 2026, transaksi ekspor masih dilakukan langsung oleh perusahaan swasta dengan pembeli atau buyer. Namun, seluruh dokumentasi ekspor akan diserahkan kepada PT DSI.
Mulai 1 Januari 2027, seluruh proses ekspor, termasuk transaksi dengan pembeli luar negeri akan sepenuhnya dilakukan oleh PT DSI.
Menteri Keuangan, Purbaya Yudhi Sadewa, sebelumnya telah melaporkan daftar perusahaan yang diduga melakukan praktik manipulasi harga crude palm oil (CPO) dalam transaksi ekspor ke luar negeri, salah satunya ke Amerika Serikat (AS), kepada Presiden Prabowo Subianto.
Ketua Dewan Komisioner Lembaga Penjamin Simpanan (LPS) 2020-2025 ini mengatakan catatan itu berisi perbedaan selisih antara nilai ekspor yang tercatat di Indonesia dan nilai impor di negara tujuan.
Praktik-praktik ini memicu penurunan pendapatan negara. Ia mengatakan dalam laporan tersebut nilai barang yang tercatat saat ekspor dari Indonesia lebih rendah dibandingkan dengan nilai impor yang tercatat di AS.
"Saya pilih secara acak. Mereka kelihatan melakukan manipulasi harga ekspor ke Amerika Serikat. Jadi, harganya di sini (Indonesia) itu cuma seperempat atau sepertiga yang ada di AS," kata Purbaya di Istana Merdeka Jakarta pada Kamis (21/5).
Ia mencontohkan salah satu perusahaan melaporkan nilai ekspor dari Indonesia senilai US$ 2,6 juta, sementara nilai impor barang yang sama di AS mencapai US$ 4,2 juta. "Satu perusahaan lagi di sini ekspornya US$ 1,44 juta, di AS US$ 4 jutaan, berubah harga 200%," ujarnya.
Purbaya mengatakan pemerintah tengah menyiapkan langkah pengawasan lebih ketat, termasuk opsi penahanan kapal apabila ditemukan indikasi pelanggaran. Selain sektor CPO, pemerintah juga disebut akan menelusuri dugaan praktik serupa pada komoditas batu bara.
