Jakarta, CNBC Indonesia - Kedekatan dengan presiden tak selamanya membawa keuntungan. Dalam situasi politik yang berubah drastis, hubungan dekat dengan penguasa justru bisa menjadi bumerang. Nasib itulah yang dialami Oei Tjoe Tat, salah satu loyalis paling setia sekaligus menteri kepercayaan Presiden pertama RI, Soekarno.
Sebelum jadi menteri, Oei awalnya seorang pengacara yang menempuh pendidikan hukum hingga meraih gelar Meester in de Rechten pada 1948. Berkat prestasi akademiknya yang cemerlang, dia bahkan sempat mendapat tawaran melanjutkan studi ke Belanda. Namun, dia memilih tetap berada di Indonesia untuk mengabdi kepada negara yang baru merdeka.
Barulah pada 1963, Soekarno meminta menjadi Menteri Negara untuk membantu pemerintahan. Namun, permintaan itu sempat ditolak Oei yang beralasan tidak mempunyai ambisi politik.
Penolakan itu justru membuat Bung Karno marah.
"Sayalah yang menentukan kapan Bangsa, Negara, dan Revolusi memerlukan Saudara, bukan Saudara sendiri," ujar BungKarno, dikutip dari memoar Oei Tjoe Tat: Pembantu Presiden Soekarno (2018)
Sejak saat itu, Oei menjadi salah satu orang terdekat Soekarno. Dia kemudian diberi penugasan khusus di bidang sosial hingga diplomasi. Bahkan, tahun 1964 dia pernah memimpin misi rahasia sebagai mata-mata untuk menuntaskan perang melawan Malaysia. Namun, kedekatan tersebut berubah ketika situasi politik nasional berguncang pasca-peristiwa Gerakan 30 September 1965.
Menurut sejarawan Ricklefs dalam Sejarah Indonesia Modern (1999), peristiwa itu membuat kekuasaan Soekarno goyang dan perubahan besarnya terjadi setelah keluarnya Surat Perintah 11 Maret 1966 (Supersemar). Pada 11 Maret 1966, Soekarno memberikan kewenangan kepada Soeharto untuk memulihkan keamanan dan ketertiban negara.
Lewat mandat tersebut, Soeharto kemudian mengambil sejumlah langkah penting, salah satunya menangkap para menteri yang dianggap beraliran kiri dan dituduh terlibat Gerakan 30 September.
Oei menjadi salah satu korbannya. Pada 18 Maret 1966, dia ditangkap oleh Polisi Militer Angkatan Darat bersama 14 menteri lainnya. Penangkapan itu berlangsung di tengah gelombang tekanan yang telah lebih dulu menghantuinya. Diketahui, setelah kejadian 30 September, dia kerap mendapat telepon gelap, corat-coret di tembok, surat kaleng, dan berbagai bentuk intimidasi lainnya.
Perlakuan seperti ini terjadi ketika dia masih bertugas sebagai menteri dan mendapat tugas khusus pasca-Gerakan 30 September. Dalam kesaksian Salim Said dari buku Dari Gestapu ke Reformasi (2013), Oei sempat diberi tugas terakhir dari Soekarno untuk menyelidiki para jenderal yang masih setia kepada presiden.
Namun, apa daya perubahan politik mengubahnya. Meski dituduh memiliki keterkaitan dengan kelompok kiri dan Gerakan 30 September, tuduhan tersebut sejak awal tidak pernah ditopang bukti hukum yang kuat. Bahkan para pembela Oei meyakini perkara yang menjeratnya lebih didorong pertimbangan politik dibanding dasar hukum yang sebenarnya.
Namun, pembelaan tersebut diacuhkan. Oei kemudian diadili pada 9 Februari 1976 dan beberapa minggu kemudian mendapat hukuman 13 tahun penjara. Dia dituduh bekerja sama dengan PKI dan memiliki hubungan erat dengan sejumlah tokoh PKI. Oei Jelas tidak menerima tuduhan itu dan menilai proses hukum yang dijalaninya sebagai sidang rekayasa.
Setelah hampir 10 tahun berada di balik jeruji besi, dia akhirnya dibebaskan pada 30 Desember 1977. Namun, namanya kini seakan dilupakan oleh sejarah.
(mfa/mfa) Add as a preferred
source on Google
