JAKARTA, KOMPAS.com - Maraknya aksi begal di sejumlah daerah memunculkan berbagai langkah penanganan dari aparat penegak hukum.
Mulai dari pembentukan Tim Pemburu Begal di Jakarta, wacana tembak di tempat terhadap pelaku, hingga pelibatan TNI dalam patroli keamanan.
Namun, sejumlah langkah tersebut memicu perdebatan.
Sebagian pihak menilai, tindakan tegas diperlukan untuk memberi rasa aman kepada masyarakat.
Baca juga: TNI Keluar Barak Buru Begal, Sesuai dengan Tupoksi di Militer?
Di sisi lain, muncul kekhawatiran soal pelanggaran hak asasi manusia (HAM) hingga batas kewenangan aparat dalam menangani kejahatan jalanan.
Polemik itu mencuat setelah sejumlah kasus begal kembali terjadi dan menimbulkan korban jiwa, salah satunya kasus gugurnya anggota polisi Brigadir Arya Supena di Lampung setelah ditembak pelaku begal.
Di Jakarta, Direktorat Reserse Kriminal Umum Polda Metro Jaya membentuk Tim Pemburu Begal yang akan berpatroli selama 24 jam.
Tim ini disiagakan di titik-titik rawan kejahatan, termasuk wilayah penyangga seperti Depok, Bekasi, dan Tangerang.
Tembak mati di tempat
Perdebatan soal tindakan terhadap begal menguat setelah Kapolda Lampung Irjen Helfi Assegaf memerintahkan anggotanya menembak di tempat pelaku begal.
"Tidak ada toleransi bagi pelaku begal, saya perintahkan kepada polisi seluruh jajaran untuk mengungkap tembak di tempat bagi pelaku begal," kata Helfi, saat melakukan konferensi pers, di Mapolda Lampung, Jumat (15/5/2026).
Menurut Helfi, para pelaku begal kini tidak lagi melakukan kejahatan karena alasan ekonomi, melainkan untuk membeli narkoba.
Dukungan terhadap tindakan tegas juga datang dari Wakil Ketua Komisi III DPR Ahmad Sahroni.
Ia menilai, maraknya begal di sejumlah daerah membuat aparat perlu bertindak keras demi keamanan masyarakat.
"Nah, ini juga menjadi concern ya, karena hal ini bukan di wilayah tertentu, misalnya di Makassar. Saya sudah menyampaikan itu ditindak untuk ditembak di tempat," ujar Sahroni, di Gedung DPR, Senayan, Jakarta, Senin (18/5/2026).
