Deputi Gubernur Senior Bank Indonesia Destry Damayanti menegaskan kenaikan suku bunga acuan atau BI Rate diperlukan untuk menjaga stabilitas ekonomi nasional di tengah tekanan global. Ia juga meyakini kebijakan ini tidak akan terlalu membebani pelaku usaha mikro, kecil, dan menengah (UMKM).
Menurut Destry, kebijakan kenaikan BI Rate memang terlihat bersifat kontraktif. Namun, Bank Indonesia tetap menjalankan berbagai kebijakan ekspansif guna menjaga likuiditas perbankan agar penyaluran kredit tetap berjalan.
“Kebijakan BI sendiri tidak semuanya sifatnya kontraksi. Karena kenaikan BI Rate itu kesannya kontraksi, tapi kami juga punya kebijakan yang ekspansi dalam rangka menjaga likuiditas di pasar,” ujar Destry dalam Konferensi Nasional Pengembangan Ekonomi Daerah (KNPED), Senin (25/5).
Ia menjelaskan salah satu langkah yang dilakukan BI adalah memberikan relaksasi likuiditas melalui kebijakan makroprudensial, termasuk pengelolaan Giro Wajib Minimum (GWM).
Menurut dia, dana perbankan sekitar Rp400 triliun yang sebelumnya harus ditempatkan di BI kini dikembalikan ke bank sehingga likuiditas industri perbankan tetap longgar.
“Likuiditas bank masih banyak. Kalau kita lihat alat likuid terhadap dana pihak ketiga masih sekitar 25%, jauh di atas standar 8 sampai 10%,” katanya.
Dengan kondisi likuiditas yang masih kuat, Destry menilai kenaikan BI Rate tidak otomatis akan membuat beban pembiayaan UMKM meningkat secara signifikan.
Ia menegaskan keputusan menaikkan suku bunga dilakukan karena kondisi global saat ini memasuki fase “higher for longer”, di mana suku bunga tinggi bertahan lebih lama.
Destry mengatakan kenaikan imbal hasil obligasi Amerika Serikat, inflasi global, serta penguatan dolar AS terhadap hampir seluruh mata uang dunia memaksa banyak bank sentral mengambil langkah stabilisasi.
“Jadi kita menghadapi situasi dimana stabilitas itu menjadi penting,” ujarnya.
Menurut Destry, BI sebelumnya telah melakukan berbagai langkah stabilisasi nilai tukar rupiah, mulai dari intervensi di pasar spot, forward, hingga pembelian Surat Berharga Negara (SBN) untuk menjaga likuiditas dan menahan kenaikan yield obligasi.
Selain itu, BI juga memperketat pengawasan terhadap permintaan dolar AS yang dinilai tidak memiliki underlying jelas dan berpotensi bersifat spekulatif.
“Kita mau semuanya clear bahwa memang ada demand dolar untuk kebutuhan riil, apakah impor atau bayar utang, bukan untuk spekulasi,” katanya.
Namun, setelah berbagai langkah dilakukan, BI menilai penguatan instrumen rupiah tetap perlu didorong melalui kenaikan suku bunga agar kembali menarik bagi investor.
“Kita harus membuat instrumen rupiah menjadi menarik lagi sehingga bisa mendorong capital inflow kembali masuk,” ujar Destry.
Meski demikian, ia memastikan pemerintah tetap memberikan berbagai program bantuan dan insentif untuk menjaga daya tahan UMKM dan kelompok masyarakat bawah di tengah tekanan ekonomi global.
“Pemerintah juga mengimbangi dengan banyak program dan insentif untuk UMKM dan segmen masyarakat bawah,” katanya.
Selain itu, perbankan juga dinilai masih memiliki ruang besar untuk menyalurkan kredit karena kondisi likuiditas yang tetap memadai.
“Kita lihat juga bank ini sebenarnya juga memang, ya tadi saya bilang masih ada likuiditas yang memang perlu untuk bisa disalurkan,” jelasnya.
