Tito kemudian merinci anggaran selama tiga tahun tersebut. Rencananya pemulihan permanen lokasi bencana Sumatera itu selesai di tahun 2028.
IDXChannel - Pemerintah siap menggelontorkan anggaran Rp100,166 triliun untuk pemulihan permanen bencana Sumatera. Pemulihan tersebut ditargetkan selesai dalam kurun waktu tiga tahun.
"Total anggaran yang sudah kami usulkan, dan alhamdulillah sudah disetujui di tingkat pemerintah," kata Ketua Satgas Percepatan Rehabilitasi dan Rekonstruksi Pascabencana Sumatera, Tito Karnavian di Gedung Nusantara IV, Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Senin (25/5/2026).
"Kami tadi laporkan kepada Satgas DPR RI yang dipimpin oleh Prof Sufmi Dasco Ahmad, alhamdulillah juga didukung, itu nilainya sebanyak Rp100,166 triliun selama tiga tahun," lanjutnya.
Tito kemudian merinci anggaran selama tiga tahun tersebut. Rencananya pemulihan permanen lokasi bencana Sumatera itu selesai di tahun 2028.
"Untuk di tahun 2026 totalnya adalah 38,9 triliun. Kemudian untuk tahun 2027, Rp32,9 triliun, dan di tahun 2028, Rp28,2 triliun. Totalnya lebih kurang Rp100,1 triliun," kata pria yang juga menjabat sebagai Menteri Dalam Negeri (Mendagri) ini.
Tito menambahkan, Satgas telah memetakan sejumlah pekerjaan yang akan diprioritaskan pada tahun 2026, diantaranya; pengerjaan infrastruktur, sungai, jalan, hingga sekolah.
Selain itu, kata dia, Pembangunan Hunian Tetap (Huntap) juga akan menjadi prioritas. Ia tak ingin korban bencana Sumatera terlalu lama menginap di hunian sementara (huntara).
"Setelah itu ada yang lain-lain di 2026 prioritas kedua. Nah, yang menjadi prioritas terakhir, misalnya sungai yang tinggal ujung-ujungnya aja, ya, itu di tahun 2027," katanya.
Tito menjelaskan, jumlah anggaran Rp100,166 triliun akan disebar ke masing-masing kementerian/lembaga yang terlibat dalam pemulihan bencana Sumatra. Menurut dia, anggaran paling banyak akan disebar ke Kementerian Pekerjaan Umum (PU) sebesar Rp69 triliun selama kurun waktu 2026, 2027, dan 2028.
Kemudian, sebanyak Rp7,4 triliun akan disebar ke Kementerian Perumahan dan Kawasan Permukiman (PKP) selama dua tahun untun mengerjakan hunian tetap selama dua tahun ke depan.
"Kalau Huntap kita targetkan paling lambat 2027, jangan terlalu lama di hunian, hunian sementara," katanya.
(Nur Ichsan Yuniarto)
