Jakarta: Kepala Pos Komando Wilayah Satuan Tugas (Satgas) Percepatan Rehabilitasi dan Rekonstruksi (PRR) Aceh, Safrizal ZA, bersama Koordinator Satgas Penanggulangan Bencana (Galapana) DPR RI, TA. Khalid, memimpin rapat percepatan persiapan lahan hunian tetap (huntap) di Aceh Tamiang. Fokus rapat koordinasi (rakor) tersebut membahas kesiapan 40 lokasi pembanbunan huntap komunal yang diusulkan oleh Pemda Aceh Tamiang.
Rapat tersebut dihadiri oleh Wakil Bupati Aceh Tamiang Ismail, Kepala Balai DJBN Wilayah Aceh Zulkarnain, Thabrani dari Direktorat Jenderal Bina Marga (DJBM), Kepala Balai Wilayah Sungai (BWS) Sumatra 1 Asy'ari, perwakilan unsur Pemkab Aceh Tamiang, perwakilan perusahaan pemegang Hak Guna Usaha (HGU), dan unsur lainnya.
Safrizal menjelaskan, 37 lokasi sudah sudah siap bangun. Namun, tiga diantaranya masih proses negosiasi pelepasan HGU.
Dalam kesempatan tersebut, Safrizal memberikan solusi aplikatif terhadap permasalahan bagi yang terkendala melakukan pembangunan di atas tanah yang belum menjadi aset pemda. Solusi tersebut untuk percepatan pembangunan infrastruktur.
"Sebagai solusi percepatan, perlu ada bridging berupa dokumen administrasi kepastian pelepasan lahan HGU sebagai dasar awal pemerintah daerah melakukan pembangunan di atas lahan HGU sembari menunggu proses administrasi pemindahan aset selesai," kata Safrizal melalui keterangan tertulis, Senin, 25 Mei 2026.
Baca Juga :
DPR Koordinasikan Rencana Kerja Pemulihan Sumatra dengan PemerintahMantan Penjabat (Pj) Gubernur Aceh periode 2024-2025 itu juga berpesan kepada pemda untuk menghitung kebutuhan lahan huntap, mulai dari pembangunan rumah serta pembangunan fasilitas umum. Penghitungan berdasarkan kajian atau hasil interpolasi Kementerian PU.
Lebih lanjut, Safrizal menjelaskan bahwa saat ini pemerintah sedang bekerja keras memulihkan kondisi Aceh pascabencana. Tanah HGU yang diminta untuk pembangunan huntap rakyat, sangatlah kecil. Sedangkan lahan HGU yang dikelola oleh perusahaan mencapai ribuan hektare.
Kepala Pos Komando Wilayah Satgas PRR Aceh, Safrizal ZA (tengah) bersama Satgas Galapana DPR (kanan) mengunjungi lokasi lokasi HGU di Desa Bukit Rata, Aceh Tamiang. Foto: Istimewa.
Safrizal menegaskan, pemilihan lokasi pembangunan huntap bukan asal tunjuk. Pemerintah telah melakukan riset sosial, ekonomi, dan budaya, serta bencana.
"Pilihan di sebuah lokasi sudah melalui penilaian terukur dan pertimbangan matang," ujar Safrizal.
Sementara itu, Satgas DPR RI, TA. Khalid, mendukung langkah percepatan pembangunan huntap dengan meminta pemda segera berkoordinasi dengan pemilik HGU. Sehingga, pelepasan status HGU bisa segera diselesaikan.
“Dari sejumlah perusahaan, tersisa tiga perusahaan yang belum selesai. Kami tunggu, deadline-nya besok, Minggu, 24 Mei 2026, pukul 12.00 WIB. Kalau mereka masih menolak sesuai permintaan pemerintah, maka Bupati kirim surat ke Satgas Pemerintah dan Satgas DPR RI, “ Kata Khalid
Setelah selesai rapat, Safrizal dan rombongan Galapana meninjau lokasi HGU di Desa Bukit Rata sebagai salah satu lokasi pembangunan huntap.
Kunjungan juga dilakukan terhadap Huntara 3 Bukit Rata. Di sana, Satgas PRR memberikan bantuan peralatan dapur kepada 72 Kepala Keluarga yang menghuni huntara tersebut.
