Jakarta: Kebijakan program Kredit Usaha Rakyat (KUR) Perumahan bersubsidi dirancang untuk menggerakkan roda ekonomi nasional dari dua arah. Yakni, memfasilitasi bantuan pembiayaan sisi penawaran (supply) bagi pelaku UMKM konstruksi sekaligus sisi permintaan (demand) bagi masyarakat berpenghasilan rendah.
“Ini saya ingatkan adalah pertama kali sejarah pemerintahan yang membuat program KUR Perumahan adalah Presiden Prabowo,” kata Menteri Perumahan dan Kawasan Permukiman (PKP), Maruarar Sirait, di Kantor Pusat BRI, Jakarta, Senin, 25 Mei 2026.
Baca Juga :
Disdik DKI Cabut KJP 60 Siswa Buntut Tawuran
Maruarar menegaskan bahwa terobosan Kredit Program Perumahan (KPP) ini belum pernah diimplementasikan pada era pemerintahan sebelumnya. Melalui skema terintegrasi ini, negara membidik tiga profesi utama penopang ekosistem hunian, yakni kontraktor, pengembang (developer), serta pemilik toko bangunan yang bergerak di skala usaha mikro, kecil, dan menengah.
“Untuk dari segi supply, ada tiga profesi: yang pertama kontraktor, yang kedua developer, yang ketiga toko bangunan. Apa manfaatnya? Ada dua. Yang pertama manfaatnya adalah bisa pinjaman revolving sampai 20 miliar ini besar sekali. Yang kedua ada subsidi bunga sebesar 5 persen," jelas Maruarar.
Tidak hanya dari sisi penawaran, angin segar juga ditiupkan bagi sisi permintaan guna mendongkrak daya beli masyarakat terhadap hunian layak.
Pemerintah memangkas syarat pengajuan kredit dengan meniadakan agunan bagi pembiayaan dengan pagu tertentu, serta mematok suku bunga yang sangat rendah agar tidak membebani finansial keluarga prasejahtera.
“Kedua dari segi demand, itu untuk 100 juta ke bawah itu tidak perlu jaminan untuk membeli, membangun, dan merenovasi rumah. Jadi bunganya 0,5 persen per bulan atau 6 persen setahun," imbuh pria yang akrab disapa Ara tersebut.
Berdasarkan evaluasi performa data nasional per 25 Mei 2026, antusiasme pasar terhadap program stimulus ini tercatat sangat tinggi. Realisasi anggaran di seluruh perbankan nasional bergerak cepat dengan serapan total mencapai belasan triliun rupiah dalam waktu singkat.
“Dari evaluasi kami per 25 Mei, ada 16,8 triliun yang sudah terserap nasional dari semua bank ya. Dari segi supply itu ada 4,8 triliun kurang lebih, sisi demand 11,9 triliun, hampir 12 triliun. Debitur-nya dari segi supply itu ada 1.875, dari segi debitur dari sisi demand 78.001 orang," rinci Maruarar.
Peluncuran program berskala masif ini pun langsung mendapat sambutan positif dari jajaran pemerintah daerah. Kebijakan ini dinilai sebagai amunisi penggerak ekonomi yang komprehensif dari hulu ke hilir untuk sektor riil di wilayah.
Sekretaris Daerah Jawa Barat, Herman Suryatman. Foto: Metro TV/Rifda Muthia Zahra.
”Terima kasih juga ke Pak Menteri karena Pak Menteri sudah menyiapkan skemanya, jadi ini paket lengkap. Saya kira ini waktunya UMKM menjadi tuan di negeri sendiri," kata Sekretaris Daerah Jawa Barat, Herman Suryatman.
