KOMPAS.com – Intensitas curah hujan di Jakarta dalam beberapa tahun terakhir menunjukkan tren peningkatan akibat perubahan iklim. Kondisi ini mendorong Pemerintah Provinsi (Pemprov) DKI Jakarta terus memperkuat infrastruktur pengendali banjir melalui penguatan sistem pompa dan polder, pembangunan waduk serta embung, perbaikan saluran drainase, hingga normalisasi sungai di sejumlah titik prioritas.
Kepala Dinas Sumber Daya Air (SDA) DKI Jakarta Ika Agustin mengatakan, setiap sarana pengendalian banjir dirancang dengan kapasitas tertentu untuk menampung dan mengalirkan limpasan air hujan.
“Infrastruktur pengendali banjir, seperti pompa air, tanggul sungai, saluran drainase, waduk, situ atau embung dibangun dengan kapasitas desain atau kemampuan menampung dan mengalirkan aliran permukaan dari curah hujan dengan besaran tertentu,” ujarnya saat dikonfirmasi Kompas.com, Senin (25/5/2026).
Ika menjelaskan, sebagian besar infrastruktur yang ada saat ini dirancang untuk menangani curah hujan sekitar 100 hingga 150 milimeter (mm). Di sisi lain, intensitas hujan yang terjadi belakangan dapat mencapai 150 hingga 250 mm. Kondisi ini menjadi tantangan tersendiri karena peningkatan kapasitas sistem pengendalian banjir membutuhkan dukungan lahan dan investasi yang tidak sedikit.
"Untuk curah hujan yang lebih tinggi dibutuhkan infrastruktur dengan kapasitas yang lebih besar, yang berbanding lurus dengan kebutuhan lahan dan biaya pembangunan," ungkap Ika.
Baca juga: Buntut Viral Koperasi Merah Putih Temanggung Tutup Jalan Umum, Pembangunan Disetop Sementara
Pengendalian dimulai dari wilayah huluPengendalian banjir di Jakarta tidak hanya dilakukan di wilayah ibu kota, tetapi juga di kawasan hulu di Bogor dan sekitarnya. Di wilayah tersebut terdapat bendung dan bendungan untuk mengurangi debit air sebelum mengalir ke Jakarta.
Ika menjelaskan, sejumlah fasilitas pengendali banjir di kawasan hulu berada di bawah kewenangan pemerintah pusat maupun pemerintah daerah setempat.
“Adapun bendung dan bendungan yang berada di Jawa Barat (hulu) untuk mereduksi potensi banjir di Jakarta (hilir), yakni Bendungan Sukamahi yang dibangun dan dikelola oleh Kementerian Pekerjaan Umum (PU). Kemudian ada Bendung Katulampa yang dikelola Dinas SDA Jawa Barat bersama Suku Dinas SDA Jakarta Selatan,” paparnya.
Keberadaan infrastruktur tersebut menjadi bagian penting dalam upaya mengurangi volume air yang masuk ke Jakarta saat hujan deras mengguyur kawasan hulu.
Baca juga: Diguyur Hujan Deras 2 Hari, 7 Kecamatan di Cianjur Diterjang Banjir hingga Longsor
Pengaturan aliran sungai dan tampungan airSetelah memasuki wilayah Jakarta, pengendalian banjir dilanjutkan melalui pengaturan aliran sungai dan pemanfaatan berbagai tampungan air. Salah satu infrastruktur yang berperan penting adalah Sodetan Ciliwung di Jatinegara, Jakarta Timur. Infrastruktur ini berfungsi mengalihkan sebagian aliran Sungai Ciliwung ke jalur lain sehingga debit air tidak terkonsentrasi pada satu kawasan.
“Sodetan Ciliwung yang berada di wilayah Jatinegara, Jakarta Timur, operasionalnya juga berada dalam kewenangan Kementerian PU,” ujar Ika.
Selain itu, Dinas SDA DKI Jakarta mengandalkan waduk, situ, dan embung sebagai tempat penampungan sementara saat curah hujan tinggi. Infrastruktur tersebut berfungsi menahan limpasan air sebelum dialirkan secara bertahap ke sistem sungai utama sehingga dapat mengurangi beban aliran dan menekan potensi luapan air di kawasan permukiman.
Pompa dan polder diperkuatDi wilayah hilir, sistem pompa menjadi salah satu andalan untuk mempercepat penanganan genangan, terutama di kawasan yang memiliki elevasi rendah atau berada di bawah permukaan laut.
Pompa berfungsi mengalirkan air menuju sungai besar maupun laut ketika aliran tidak dapat bergerak secara alami, termasuk saat hujan deras terjadi bersamaan dengan pasang air laut.
Baca juga: Cuaca Sulit Diprediksi, BPBD Samarinda Minta Warga Waspada Pasang Air Sungai Mahakam
Berdasarkan data per 18 Mei 2026, Pemprov DKI Jakarta memiliki 683 unit pompa stasioner yang tersebar di 246 lokasi serta 540 unit pompa mobile di lima kota administrasi dan Kabupaten Kepulauan Seribu.
