Pemerintah Provinsi Sulawesi Selatan buka suara mengenai isu diskriminasi dalam seleksi Pasukan Pengibar Bendera Pusaka (Paskibraka) tingkat nasional 2026. Pemprov menegaskan pigaknya tidak pernah menganulir hasil seleksi yang merupakan kewenangan pemerintah pusat.
"Seleksi ini adalah kewenangan Pemerintah Provinsi, di mana yang diseleksi merupakan utusan terbaik dari kabupaten dan kota. Untuk penentuan ke tingkat pusat dilakukan langsung oleh panitia seleksi pusat yang hadir bersamaan dengan seleksi provinsi," kata Kesbangpol Sulsel Bustanul dilansir detikSulsel, Selasa (26/4/2026).
Diketahui, di media sosial beredar kabar tidak terpilihnya seorang siswi SMA asal Kota Makassar pada seleksi calon Paskibraka tingkat nasional. Peserta tersebut diisukan dicoret karena dugaan diskriminasi.
Bustanul menjelaskan, hasil seleksi merupakan kewenangan panitia dari pemerintah pusat. Tim seleksi pusat terdiri atas unsur Badan Pembinaan Ideologi Pancasila (BPIP), DPPI Pusat, TNI, Polri, hingga Sekretariat Militer Presiden (Setmilpres).
"Kalau ada anggapan menganulir atau mengganti, logikanya harus ada pengumuman awal lalu dianulir dan diganti dengan pengumuman baru. Faktanya, pengumuman seperti itu tidak ada," jelasnya.
Dia juga meminta agar setiap tudingan yang berkembang disertai data dan bukti yang jelas, bukan sekadar narasi atau asumsi yang belum dapat dipertanggungjawabkan. Bustanul mengatakan, calon paskibraka dipilih berdasarkan rangkaian hasil seleksi.
"Seluruh peserta memiliki kesempatan yang sama dan dinilai berdasarkan hasil seleksi," lanjut Bustanul.
Simak lengkapnya di sini.
(zap/idh)
