jpnn.com, JAKARTA - Anggota DPR RI Azis Subekti menyebut pertumbuhan ekonomi di Indonesia selama 22 tahun terakhir terlalu lama diarahkan hanya menjaga stabilitas ketimbang melakukan keberanian struktural.
Dia kemudian mengungkit langkah Indonesia yang membangun jalan dan infrastruktur, tetapi lambat membangun kedaulatan industri.
BACA JUGA: Nurdin Halid DPR Dorong Optimalisasi Produk Pangan RI untuk Konsumsi Jemaah Haji dan Umrah Bernilai Rp 60 Triliun
"Kita mengekspor kekayaan alam, tetapi terlalu lama mengimpor nilai tambah. Kita memuji investasi, tetapi sering lupa bertanya, setelah tambang habis, apa yang tersisa bagi rakyat sekitar," kata Azis melalui keterangan persnya, Selasa (26/5).
Dia melanjutkan stabilitas ekonomi yang selama ini dibanggakan, ternyata tidak cukup untuk mengurai ketimpangan.
BACA JUGA: Menkum Minta DPR Atur Penempatan Anggota Polri di Jabatan Sipil dalam RUU
Rakyat, kata Azis, tidak hidup dari angka statistik semata, melainkan dari rasa keadilan yang nyata.
?Azis menjabarkan sejumlah ironi yang masih terjadi di berbagai daerah penghasil sumber daya alam (SDA).
BACA JUGA: Menjelang Libur Panjang Iduladha, Hanif Dhakiri DPR Soroti Peran Pertamina Distribusi BBM Bersubsidi
Menurutnya, sekolah masih rusak di daerah penghasil batu bara hingga infrastruktur buruk di kawasan tambang strategis.
"Kita seperti bangsa yang perlahan terbiasa melihat kekayaan mengalir keluar, sementara rakyat hanya menerima sisa-sisa manfaatnya," ujar Azis.
Dia menyebutkan situasi pelik yang belakangan dianggap normal menjadi tantangan besar bagi Presiden RI Prabowo Subianto.
Azis menyebutkan langkah pemerintahan Prabowo Subianto saat ini yang berfokus pada hilirisasi, swasembada pangan, makan bergizi gratis, hingga penguatan koperasi desa menjadi upaya mengubah fondasi psikologis dan struktur lama.
Dia menilai keberanian Prabowo yang berfokus ke hilirisasi ialah mengubah fondasi psikologis dan struktur lama ekonomi Indonesia.
"Keyakinan bahwa bangsa ini tidak boleh terus hidup sebagai pemasok bahan mentah dunia sambil rakyatnya menanggung biaya sosial yang panjang," kata Azis.
Dia mengingatkan bahwa tolok ukur keberhasilan pembangunan sebuah negara bukanlah tepuk tangan pasar global atau indeks saham semata, melainkan martabat rakyatnya sendiri.
?"Apakah rakyat merasa hidupnya lebih bermartabat di tanah airnya sendiri? Jika jawabannya belum, maka memang saatnya arah sejarah diluruskan," pungkasnya. (ast/jpnn)
BACA ARTIKEL LAINNYA... Komisi III DPR RI Bentuk Panja RUU Polri, Diketuai Habiburokhman
Redaktur : Fathan Sinaga
Reporter : Aristo Setiawan
