MAKASSAR, KOMPAS - Kepala Kepolisian Daerah Sulawesi Selatan Inspektur Jenderal Djauhandhani Rahardjo Puro memerintahkan jajarannya untuk menggebuk organisasi masyarakat yang punya tujuan politik tertentu. Berdasarkan informasi intelijen, ia mengklaim ada pergerakan politik yang bisa membuat situasi tidak kondusif. Namun, dia tidak menjelaskan hal itu secara detail karena masih berupa informasi sementara.
“Kami mendapatkan informasi-informasi intelijen terkait berbagai pergerakan di masyarakat yang berkaitan dengan politik. Kami akan mendalami itu. Dan saya sampaikan kepada Kapolres jajaran, manakala itu didapatkan untuk membuat situasi yang tidak kondusif di wilayah hukum Polda Sulawesi Selatan, saya perintahnya cuma satu, gebuk,” kata Djuhandhani dalam konferensi pers terkait aksi kejahatan jalanan di Markas Polresta Makassar, Selasa (27/5/2026).
Djuhandhani menyebut, perintah gebuk yang ia maksud adalah upaya penegakan hukum melihat situasi yang terjadi di lapangan. Polisi juga akan menangkap jika ditemukan aktivitas yang mengganggu ketertiban masyarakat.
Menurut Djuhandhani, berdasarkan informasi yang ia terima, ada beberapa kelompok dan organisasi masyarakat (ormas) yang punya kepentingan politik tertentu. Namun, dia enggan menyampaikan lebih lanjut karena hal itu masih berupa informasi intelijen.
“Tapi ini sebuah warning dari pihak kepolisian, kami tidak akan segan-segan melaksanakan upaya-upaya penegakan hukum,” ujarnya.
Djuhandhani menambahkan, masalah itu tidak terkait dengan maraknya kejahatan jalanan di Makassar dan Sulsel pada umumnya. Dia menyebut, maraknya begal dan kejahatan jalanan merupakan tindakan spontanitas dari sejumlah anak muda yang mencari jati diri.
Berdasarkan analisis yang dilakukan polisi, kejahatan jalanan yang marak itu tidak dikendalikan oleh oknum atau kelompok tertentu. “Anak-anak ini berkumpul, mungkin dengan kebersamaan membangkitkan mereka untuk kebut-kebutan, hingga berkembang menjadi sebuah kejahatan. Ini analisis sementara yang ada,” ucapnya.
Berdasarkan data Polda Sulsel, terdapat 148 kasus kejahatan jalanan yang dilaporkan selama 2026 dengan total 176 tersangka. Kejadian terbanyak terjadi di Kota Makassar dengan total 63 kasus.
Barang bukti yang ditemukan sebanyak 123 sepeda motor dan puluhan senjata tajam. Selain itu, ada 2.091 anak panah dan ketapel yang disita dari para pelaku. Sebanyak 80 persen pelaku merupakan anak di bawah umur.
Kepala Bidang Humas Polda Sulsel Komisaris Besar Didik Supranoto menuturkan, informasi yang disampikan Kapolda Sulel merupakan laporan intelijen untuk memetakan kemungkinan masalah yang ada.
Berdasarkan informasi tersebut, ada kelompok tertentu yang diduga memiliki agenda politik tertentu. Keberadaan mereka sudah terdeteksi di lapangan, meski perbuatan mereka belum terjadi.
“Potensinya mengganggu keamanan kita. Ini identifikasi awal dan jangan sampai itu terjadi,” kata Didik tanpa menjelaskan gerakan politik yang dimaksud seperti apa.
“Sementara ini masih dilakukan penyelidikan lebih lanjut. Nanti kita sampaikan kembali bagaimana perkembangannya, apa tujuannya, sebagaimana yang disampaikan Pak Kapolda,” ujar Didik lagi.
Saat ditanya apakah gerakan tersebut berkaitan dengan pemutaran sebuah film, Didik tidak menjawab tegas. “Nah, itu masih kita cek kembali apakah itu ada kaitannya apa tidak. Karena kalau pemutaran film kan sifatnya itu nasional. Jadi apakah ada kaitannya atau tidak, nanti kita akan sampaikan,” ujarnya.
