Ekonom Wijayanto Samirin menilai pelemahan rupiah yang kini mendekati level Rp18.000 per dolar Amerika Serikat (AS) lebih banyak dipicu persoalan domestik dibandingkan faktor global. Menurutnya, tekanan terhadap rupiah justru terjadi ketika mayoritas mata uang negara ASEAN mencatat penguatan terhadap dolar AS dalam enam bulan terakhir.
“Kalau kita mengatakan rupiah melemah karena faktor global, faktanya kita itu tahun ini melemah terhadap 86% mata uang dunia,” ujar Wijayanto kepada Warta Ekonomi, Selasa (26/5/2026).
Wijayanto mengatakan dalam enam bulan terakhir rupiah melemah sekitar 6% terhadap dolar AS. Sementara itu, mata uang regional seperti dolar Singapura, ringgit Malaysia, baht Thailand, hingga dong Vietnam justru mengalami apresiasi.
“Ketika Indonesia mata uang rupiah melemah 6 bulan terakhir sekitar 6% terhadap US Dollar. (Di sisi lain) Singapore Dollar, Malaysian Ringgit, kemudian Thailand Baht, Vietnam Dong, itu mengalami apresiasi,” katanya.
Ia menilai kondisi tersebut menunjukkan tekanan terhadap rupiah berasal dari persoalan internal, mulai dari kekhawatiran pasar terhadap fiskal pemerintah, neraca pembayaran, hingga komunikasi kebijakan yang dinilai kurang dapat diprediksi oleh investor global.
“Jadi kita harus pahami permasalahan rupiah itu adalah permasalahan dalam negeri, bukan permasalahan eksternal,” ujarnya.
Menurut Wijayanto, ketegangan geopolitik di Timur Tengah memang memperburuk sentimen pasar. Namun, tren pelemahan rupiah sudah terjadi sebelum konflik Iran memanas.
“Kalau berbicara masalah rupiah, sebenarnya tanpa kejadian di Iran pun tren rupiah itu sedang melemah. Karena faktor fiskal di mana investor dan masyarakat dunia itu concern terkait dengan potensi defisit yang melebar,” katanya.
Ia menjelaskan, pasar mulai mempertanyakan kemampuan pemerintah menjaga keberlanjutan fiskal karena pembiayaan defisit masih bertumpu pada penerbitan utang baru.
“Nanti defisit itu juga harus ditutup dengan utang. Nah yang menjadi pertanyaan adalah, ketika kita tidak berhasil menerbitkan utang baru untuk menutup itu, para investor bertanya-tanya, lalu uang mereka bisa kembali enggak?” ujar Wijayanto.
Selain fiskal, ia juga menyoroti tekanan pada neraca pembayaran Indonesia yang dinilai terlalu bergantung pada ekspor komoditas berbasis sumber daya alam dengan harga yang sangat fluktuatif mengikuti kondisi global.
“Kalau kita melihat balance of payment, revenue pemerintah ini sangat tergantung dan makin tergantung pada komoditas yang harganya naik turun tergantung situasi global,” katanya.
Wijayanto menambahkan tekanan terhadap rupiah juga berasal dari arus keluar investasi portofolio dan tren investasi asing langsung atau foreign direct investment (FDI) yang cenderung stagnan dalam beberapa waktu terakhir.
Untuk meredam volatilitas rupiah dalam jangka pendek, Wijayanto menilai Bank Indonesia perlu terus mengoptimalkan instrumen stabilisasi seperti Sekuritas Rupiah Bank Indonesia (SRBI), Sekuritas Valas Bank Indonesia (SVBI), kenaikan suku bunga acuan, hingga intervensi pasar valas.
“Apa yang harus dilakukan? Ya menurut saya dua. Solusi untuk meminimalisir volatility, seperti yang dilakukan BI, bermain dengan SRBI, SVBI, kemudian BI rate dinaikkan, intervensi jual-beli rupiah,” ujarnya.
Namun, menurutnya langkah moneter tidak cukup jika pemerintah tidak melakukan pembenahan fundamental ekonomi domestik, terutama terkait fiskal dan kebijakan sektoral.
“Yang tidak kalah penting adalah solusi yang sifatnya fundamental, memperbaiki fiskal, memperbaiki kebijakan sektoral, sehingga balance of payment bisa membaik di masa mendatang,” katanya.
Ia juga menekankan pentingnya komunikasi kebijakan pemerintah yang lebih konsisten dan mudah dipahami pasar untuk memulihkan kepercayaan investor terhadap ekonomi Indonesia.
“Kemudian kebijakan yang lebih predictable, komunikasi pemerintah yang lebih baik, lebih bisa diterima oleh dunia luar. Ini bauran langkah yang menurut saya akan memperkuat posisi rupiah,” ujar Wijayanto.
