Manufaktur Masih Rawan Dihantam Badai PHK

Bisnis.com, JAKARTA — Gelombang pemutusan hubungan kerja (PHK) di Tanah Air tampaknya belum mereda seiring tekanan berkepanjangan di sektor manufaktur padat karya.

Pelemahan nilai tukar rupiah terhadap dolar Amerika Serikat (AS), kenaikan ongkos produksi, hingga lesunya permintaan ekspor membuat sebagian pelaku industri tak lagi sebatas melakukan efisiensi, tetapi mulai menutup operasional.

Presiden Konfederasi Serikat Pekerja Indonesia Said Iqbal (KSPI) mengatakan bahwa pabrik manufaktur elektronik PT Xacti Indonesia di Depok, Jawa Barat, baru-baru ini telah menutup operasional perusahaan dan melakukan PHK terhadap sekitar 350 pekerja. Penutupan itu disebut sudah melalui kesepakatan perundingan antara serikat buruh dan manajemen perusahaan.

Menurut Said, tekanan terhadap industri manufaktur kian terasa sejak bulan-bulan awal 2026, terutama akibat perang di Timur Tengah yang mengerek naik harga bahan bakar industri non-subsidi dan harga bahan baku impor. Biaya produksi pun kian membengkak sehingga langkah efisiensi ditempuh banyak perusahaan.

“Kalau dalam kasus PT Xacti bukan efisiensi lagi, tetapi ditutup perusahaannya atau sudah tidak mampu bersaing,” kata Said dalam konferensi secara daring, Senin (25/5/2026).

Dia menilai situasi perang yang berkepanjangan turut memperburuk kondisi industri nasional. Dalam kasus PT Xacti, yang memproduksi aneka peranti elektronik seperti kamera, pasar ekspor perusahaan disebut ikut terdampak karena permintaan global melemah.

KSPI sebelumnya telah memperingatkan potensi PHK di sekitar 10 perusahaan dalam periode 3 bulan setelah perang, dengan total pekerja terdampak diperkirakan mencapai 9.000 orang. Ancaman tersebut terutama berasal dari industri tekstil, garmen, sepatu, dan manufaktur padat karya lainnya di Jawa Barat, Banten, Jawa Tengah, dan Jawa Timur.

Selain PT Xacti, Said menyebut, PHK juga terjadi di sejumlah perusahaan lain di Banten, seperti PT Shin Hwa, PT Lung Cheong, dan PT Parkland World Indonesia (PWI). Industri sepatu dan tekstil menjadi sektor yang paling terdampak.

Di Serang, Banten, pabrik sepatu PT Nikomas Gemilang disebutnya memangkas sekitar 279 pekerja dalam beberapa bulan terakhir. Meski demikian, Said menegaskan perusahaan tersebut tidak menutup operasional.

Tekanan juga disinyalir menjalar ke sektor otomotif. Di Sidoarjo, Jawa Timur, CV Asri yang bergerak di bisnis showroom dan bengkel mobil disebut telah melakukan PHK terhadap sekitar 200 pekerja akibat turunnya permintaan kendaraan.

Said menilai pelemahan daya beli masyarakat memperburuk situasi industri otomotif. Di sisi lain, pelemahan rupiah membuat harga kendaraan meningkat karena tingginya ketergantungan terhadap komponen impor.

“Kenaikan harga jual mobil membuat permintaan membeli mobil dan motor menurun,” ujarnya.

Mengingat belum meredanya ancaman PHK, dia akan mendesak pemerintah melalui Satgas Mitigasi PHK untuk mengambil langkah antisipasi, termasuk memperluas penyaluran tenaga kerja ke daerah atau industri lain yang masih berkembang. Selain itu, serikat buruh disebutnya akan berkomunikasi dengan DPR RI untuk menyampaikan kondisi ini.

Perbaikan Iklim Investasi dan Daya Saing

Wakil Ketua Umum Bidang Ketenagakerjaan Kamar Dagang dan Industri (Kadin) Indonesia Subchan Gatot tak menampik bahwa PHK banyak terjadi di tengah tekanan industri manufaktur dalam negeri. Menurut dia, mulai terdapat perusahaan-perusahaan yang memilih menghentikan operasional karena tidak lagi mampu bertahan menghadapi tekanan biaya dan lemahnya daya saing.

“Ini indikator bahwa daya saing kita harus segera diperbaiki,” kata Subchan saat ditemui di Kompleks Parlemen Senayan, Jakarta.

Subchan mengatakan, penurunan kinerja manufaktur Tanah Air terjadi dalam beberapa tahun terakhir. Akibatnya, industri padat karya menjadi sektor dengan tenaga kerja yang paling rentan terdampak dalam situasi saat ini.

Oleh karena itu, pemerintah dinilai perlu memperbaiki akar persoalan industri, antara lain regulasi hingga kemampuan tenaga kerja. Selain itu, dia juga menyoroti pentingnya kepastian investasi yang dapat menyokong industri dalam negeri.

“Artinya apa? Kepercayaan investor. Itu saja. Kalau kita bisa membangun kepercayaan investor, ya mudah-mudahan kita bisa bouncing lagi,” tegas Subchan.

Melambatnya Penciptaan Lapangan Kerja

Senada, Ekonom Center of Reform on Economics (Core) Indonesia Yusuf Rendy Manilet mengatakan, tekanan di sektor manufaktur Tanah Air memang masih cukup dalam saat ini. Pelemahan rupiah, kenaikan biaya input, serta permintaan yang belum pulih membuat banyak industri menahan ekspansi dan mengurangi produksi.

Dia memandang bahwa efisiensi tenaga kerja pada akhirnya menjadi opsi yang tak terhindarkan bagi perusahaan. Namun, hal ini dinilai mencerminkan permasalahan lebih mendasar dalam struktur industri dalam negeri.

“Yang mengkhawatirkan bukan hanya PHK, melainkan melambatnya penciptaan lapangan kerja formal baru,” kata Yusuf kepada Bisnis.

Dari sisi ketenagakerjaan, dia memandang peran manufaktur memang tetap penting, tetapi lebih sebagai penahan kebocoran agar pekerja formal yang sudah ada tidak jatuh ke sektor informal. Peran tersebut kian diuji ketika tekanan berasal dari faktor global.

Hasil sigi Core Indonesia juga memperkirakan bahwa angka PHK di Indonesia dapat bertambah 15.300 hingga 20.300 orang pada kuartal II/2026. Asumsi yang digunakan ialah hambatan distribusi di Selat Hormuz masih berlangsung selama 2 hingga 3 bulan ke depan sehingga pasokan global terganggu, dan nilai tukar rupiah terus melemah hingga menembus Rp17.400 per dolar AS.

Sektor manufaktur diperkirakan menjadi yang paling rentan dengan potensi PHK mencapai 8.700 hingga 12.100 pekerja. Sementara itu, sektor jasa diperkirakan menyumbang tambahan PHK sekitar 3.300 hingga 4.500 pekerja, sedangkan sektor pertanian diperkirakan mencapai 3.300 hingga 3.600 pekerja.

Sebagai masukan, Core Indonesia juga memberikan catatan agar pengambil kebijakan dapat mempertimbangkan langkah jangka pendek maupun jangka menengah. Tujuan jangka pendek ditekankan pada upaya menahan transmisi guncangan global agar tidak langsung berubah menjadi krisis tenaga kerja, sementara tujuan jangka menengah adalah mengurangi ketergantungan struktural industri Indonesia terhadap impor dan gejolak eksternal.