Buku Bajakan dan Titik Rawan yang Jarang Dibahas

Buku bajakan kembali menjadi isu publik menjelang peringatan Hari Buku Nasional 17 Mei 2026 yang lalu. Namun, persoalan ini tidak cukup dibaca sebagai urusan barang murah yang beredar melalui kanal penjualan. Buku bajakan adalah gejala yang lebih dalam: lemahnya perlindungan terhadap ekosistem pengetahuan.

Pembajakan paling mudah terlihat ketika buku sudah beredar. Publik melihat harga murah, sampul yang mirip, dan judul yang sama. Padahal, titik rawannya tidak selalu bermula dari sana. Dalam banyak kasus, celah muncul lebih awal, ketika naskah masih dalam proses penerbitan.

Saya menulis ini berdasarkan pengalaman di dunia penerbitan dan pengembangan layanan ISBN. Dari sana saya melihat bahwa buku tidak lahir hanya dari gagasan penulis dan proses cetak. Buku lahir dari rangkaian kerja yang panjang. Di dalamnya ada penulis, editor, penelaah, desainer, percetakan, penerbit, distributor, pembaca, serta lembaga yang mencatat dan membina ekosistem perbukuan.

Karena itu, buku bajakan tidak boleh hanya dipahami sebagai pelanggaran hak cipta di hilir. Ia juga dapat menjadi tanda bahwa tata kelola penerbitan di hulu belum cukup kuat. Ketika naskah sebagai aset pengetahuan tidak dikelola dengan tertib, pembajakan dapat masuk melalui celah yang jarang terlihat.

Banyak buku bajakan juga tidak hadir sebagai salinan yang utuh, sehingga berbeda dari buku aslinya. Gejala ini penting. Ia memberi petunjuk bahwa pembajakan tidak selalu berasal dari buku yang dipindai ulang. Bisa saja sumbernya adalah file kerja yang bocor selama proses produksi.

Dalam kerangka Lawrence E. Cohen dan Marcus Felson, pelanggaran dapat terjadi ketika ada pelaku, target yang menarik, dan penjagaan yang lemah. Kerangka ini relevan untuk membaca tentang pembajakan buku. Dalam dunia penerbitan, naskah merupakan target yang menarik. Ia bernilai, mudah digandakan, dan cepat berpindah. Ketika penjagaan lemah, pembajakan dapat bermula sebelum buku memasuki pasaran.

Manajemen alur penerbitan dibutuhkan untuk membangun disiplin kelembagaan, bukan untuk menambah prosedur birokratis. Penerbit harus memastikan proses penerimaan, penyuntingan, produksi, dan pencetakan naskah berjalan dengan peran, tanggung jawab, dan jejak kerja yang jelas. Kepercayaan personal tetap penting. Namun tanpa tata kelola, kepercayaan dapat menjadi celah.

Dunia perbukuan juga harus mulai memandang naskah sebagai aset informasi. Indonesia, melalui Badan Standardisasi Nasional, sudah memiliki standar resmi untuk sistem manajemen keamanan informasi. Prinsipnya sederhana, tetapi penting: aset informasi harus dikelola secara tertib, berbasis risiko, dan berkelanjutan. Dalam penerbitan, naskah, ilustrasi, desain, dan dokumen siap cetak merupakan aset informasi yang harus dilindungi.

Pencegahan pembajakan di hulu tidak harus dimulai dari sistem yang mahal. Yang dibutuhkan adalah aturan minimum agar naskah tidak berpindah tanpa kendali.

File naskah tidak boleh dipindahkan hanya karena kebiasaan kerja atau kedekatan personal. Ia harus bergerak karena adanya kebutuhan akan proses yang jelas. Setiap perpindahan naskah harus berada dalam kendali institusional. Tanpa kendali itu, pembajakan bukan lagi sekadar penyimpangan individu, melainkan juga risiko sistemik bagi industri penerbitan.

Risiko pembajakan harus diperlakukan sebagai risiko kelembagaan. Jika terjadi kebocoran, penerbit harus dapat menelusuri titik lemah dalam prosesnya. Apakah akses terlalu luas? Apakah file berpindah tanpa catatan? Apakah pihak eksternal tidak terikat oleh tanggung jawab? Pertanyaan-pertanyaan ini penting agar pencegahan tidak berhenti pada saling menyalahkan.

Isu ini tidak boleh dibebankan kepada penerbit secara sendiri-sendiri. Dunia penerbitan Indonesia sangat beragam dan tidak semua penerbit memiliki sumber daya yang sama. Penerbit tidak cukup diberi imbauan untuk mencegah pembajakan. Mereka perlu dibantu membangun alur kerja yang aman, tertib, dan selaras dengan risiko penerbitan modern.

Arah pembinaan sebaiknya bergeser dari kampanye anti pembajakan ke penguatan kapasitas penerbit. Standar minimum tata kelola penerbitan, panduan perlindungan naskah, pelatihan sederhana, serta pendampingan yang mudah diterapkan menjadi kebutuhan yang mendesak. Dengan begitu, penerbit tidak hanya diminta waspada, tetapi juga diberi alat untuk menutup celah pembajakan sejak hulu.

Karena risikonya bersifat ekosistem, pembinaan penerbit perlu dikerjakan bersama oleh asosiasi penerbit, Pusat Perbukuan, dan Perpustakaan Nasional. Perannya tidak mengambil alih kerja penerbit, tetapi membangun lingkungan pembinaan yang lebih kuat.

Sebab itu, pembajakan buku bukan risiko bagi satu penerbit saja. Ia merupakan risiko bersama bagi penulis, pembaca, lembaga pendidikan, industri perbukuan, serta integritas pengetahuan.

Buku bajakan bukan sekadar buku murah. Ia bisa menjadi buku yang cacat, tidak utuh, dan menyesatkan pembaca. Maka, melawan buku bajakan tidak cukup dengan menutup kanal penjualannya. Celah di hulu juga harus ditutup. Sebab, melindungi buku berarti melindungi proses, naskah, dan integritas pengetahuan.