Ketidakpastian ekonomi global kembali memberi tekanan pada industri dalam negeri. Mulai dari gejolak geopolitik hingga fluktuasi nilai tukar, semua itu ikut memengaruhi biaya produksi dan perencanaan bisnis pelaku usaha di Indonesia.
Juru Bicara Kementerian Perindustrian (Kemenperin), Febri Hendri Antoni Arief, menyampaikan bahwa dinamika geopolitik global masih menjadi faktor yang sangat diperhatikan pelaku industri di dalam negeri. Kondisi tersebut dinilai memberi tekanan langsung terhadap rantai pasok serta biaya produksi manufaktur nasional.
Ia menjelaskan, tingkat optimisme pelaku industri untuk enam bulan ke depan mulai menunjukkan penurunan. Hal ini dipicu oleh ketidakpastian global yang masih tinggi, termasuk situasi di kawasan Selat Hormuz serta tekanan pada nilai tukar rupiah terhadap dolar AS.
“(Optimisme pengusaha) turun itu karena ketidakpastian global masih cukup tinggi. Kita belum tahu sampai kapan krisis yang terjadi di Selat Hormuz ini akan berakhir, dan Selat Hormuz itu dibuka,” ujar Febri di Jakarta, Kamis (28/5/2026).
Di sisi lain, data pasar menunjukkan dolar AS masih menguat terhadap rupiah sekitar 0,40 persen atau 70 poin hingga pukul 12.25 WIB. Rupiah sendiri diperdagangkan di kisaran Rp17.872 per dolar AS dengan rentang pergerakan harian Rp17.853–Rp17.910.
Baca Juga: Sektor Manufaktur Serap 20 Juta Tenaga Kerja, Kemenperin Fokus Perkuat SDM
Situasi global ini memperberat kondisi industri dalam negeri yang masih bergantung pada bahan baku impor. Kemenperin mencatat sekitar 24 persen kebutuhan bahan baku industri nasional masih berasal dari luar negeri, sehingga pelemahan rupiah berdampak langsung pada struktur biaya produksi.
“Bahwa struktur input industri terutama struktur bahan baku 24% itu impor. Selain krisis di Selat Hormuz, saat ini juga mengalami pelemahan nilai tukar rupiah,” jelasnya.
Untuk meredam dampak tersebut, Kemenperin mendorong pelaku industri dan importir memanfaatkan skema Local Currency Transaction (LCT) yang disediakan Bank Indonesia. Melalui mekanisme ini, transaksi bahan baku dapat dilakukan menggunakan mata uang lokal tanpa bergantung pada dolar AS.
Menurut Febri, penggunaan LCT dapat membantu menekan biaya impor sehingga lebih efisien. Karena itu, ia mendorong pelaku usaha untuk mulai mempertimbangkan skema tersebut dalam kerja sama perdagangan.
“Strategi ke depan kita akan coba mengimbau industri untuk tetap menggunakan fasilitas LCT Bank Indonesia. Jadi, pembelian bahan baku oleh industri atau importir itu tidak menggunakan dolar, tapi menggunakan mata uang lokal,” katanya.
Ia juga menambahkan, perusahaan yang menggunakan skema LCT berpotensi memperoleh harga bahan baku yang lebih kompetitif dibandingkan transaksi konvensional berbasis dolar.
Selain itu, Kemenperin mengingatkan pentingnya diversifikasi sumber bahan baku agar industri tidak terlalu bergantung pada satu negara pemasok. Langkah ini dinilai penting untuk menjaga stabilitas pasokan di tengah ketidakpastian global.
“Kami mengimbau industri dalam negeri yang biasanya memakai bahan baku impor, bisa dilihat alternatif sumber-sumber bahan baku, diversifikasi dari negara yang lain,” ucapnya.
Baca Juga: Hadapi Tantangan Geopolitik, Indonesia Perkuat Kolaborasi Untuk Jaga Ketahanan Energi Nasional
Lebih jauh, pemerintah juga melihat kondisi pelemahan rupiah sebagai momentum untuk memperkuat industri hulu di dalam negeri. Investasi untuk produksi bahan baku substitusi impor dinilai perlu didorong agar ketergantungan terhadap impor dapat dikurangi.
Febri menegaskan, hampir seluruh sektor industri saat ini terdampak oleh kenaikan biaya produksi akibat depresiasi rupiah. Hal ini membuat pelaku usaha harus menyeimbangkan antara biaya produksi dan harga jual produk di pasar.
“Semua (industri) mengeluh nilai tukar naik, harga bahan baku juga naik dan akan membebani biaya produksi,” tutupnya.
