Ketua Umum POPSI, Mansuetus Darto, mengatakan Danantara Sumber Daya Indonesia (DSI) sebaiknya difokuskan sebagai regulator pendukung, verifikator, sekaligus pengawas dalam tata niaga sawit nasional yang semakin kompleks.
Baca juga: Prabowo Pede Pendapatan RI Bisa Setara Negara Tetangga Lewat Aturan Ekspor Baru Kelapa Sawit dan Batu Bara
Menurutnya, keberadaan DSI dapat menjadi bagian penting dalam mendorong transparansi dan efisiensi perdagangan sawit nasional melalui sistem digital yang terhubung dari sektor hulu hingga hilir, termasuk aktivitas ekspor.
“Negara maupun DSI seharusnya lebih tepat berfungsi sebagai regulator, verifikator, dan pengawas perdagangan sawit nasional,” ujar Mansuetus dikutip dari Antara.
POPSI mendukung langkah modernisasi perdagangan sawit melalui digitalisasi sistem. Namun demikian, organisasi tersebut mengingatkan agar transformasi digital tidak berkembang menjadi sentralisasi perdagangan yang berpotensi menciptakan monopoli baru dan mengganggu persaingan usaha sehat.
Oleh karena itu, POPSI mengusulkan pembangunan platform digital nasional sawit yang mampu mengintegrasikan seluruh data industri secara menyeluruh. Sistem tersebut mencakup data produksi petani, pabrik kelapa sawit (PKS), refinery, stok crude palm oil (CPO), transaksi domestik dan ekspor, dokumen perizinan, hingga arus pembayaran dan pelacakan devisa hasil ekspor secara real time.
Selain itu, platform perdagangan sawit digital tersebut diharapkan dapat terkoneksi langsung dengan Bea Cukai, Badan Pengelola Dana Perkebunan (BPDP), otoritas pelabuhan, surveyor, karantina, kementerian terkait, sistem logistik nasional, hingga sektor perbankan.
Dengan sistem pengawasan digital terintegrasi, pemerintah dinilai tetap dapat menjaga transparansi perdagangan, meningkatkan pengawasan penerimaan negara, sekaligus meminimalkan praktik under invoicing dan transfer pricing tanpa memperpanjang rantai birokrasi perdagangan.
POPSI juga meminta pemerintah memberikan kepastian regulasi terkait mekanisme perdagangan sawit nasional hingga akhir 2026 agar stabilitas industri tetap terjaga dan aktivitas transaksi petani sawit berjalan normal.
Di sisi lain, Danantara Sumber Daya Indonesia (DSI) dinilai perlu segera menyiapkan rencana kerja yang jelas terkait tata kelola perdagangan minyak sawit nasional guna memperkuat kepastian pasar dan menjaga keberlanjutan industri sawit Indonesia.
Cek Berita dan Artikel yang lain di
Google News
(SAW)
