HARIAN.FAJAR.CO.ID, MAKASSAR – Senior Partai Golkar Sulsel Syamsul Bahri menyayangkan belum adanya kepastian jadwal Musyawarah Daerah (Musda) DPD I Golkar Sulsel meski masa kepengurusan sebelumnya telah berakhir sejak beberapa waktu lalu.
Menurut Anggota Dewan Etik DPP Golkar ini, ketidakjelasan jadwal Musda berpotensi mengganggu agenda konsolidasi partai menjelang berbagai agenda politik dan organisasi ke depan.
“Saya ada kesan kok berlarut-larut tidak ada ketegasan tentang jadwal Musda Golkar Sulsel yang pasti. Padahal kepengurusan DPD I Golkar Sulsel sudah berakhir sejak beberapa waktu lalu, tetapi belum ada jadwal yang jelas,” kata Syamsul Bahri saat dihubungi FAJAR pada Sabtu, 30 Mei.
Syamsul mengaku tidak mengetahui secara pasti penyebab molornya pelaksanaan Musda, apakah berasal dari tingkat DPP maupun di internal DPD I Golkar Sulsel.
Namun, ia menilai kondisi tersebut tidak boleh dibiarkan terlalu lama.
“Saya tidak tahu masalahnya di mana, apakah di DPP Golkar atau di DPD I Golkar Sulsel sehingga belum ada keputusan yang disampaikan. Kalau ini terus berlarut-larut tentu merugikan partai karena konsolidasi menjadi terganggu,” ujarnya.
Karena itu, Syamsul berharap DPP Partai Golkar segera mengambil keputusan dan menetapkan jadwal Musda agar organisasi memiliki kepastian arah kepemimpinan lima tahun ke depan.
Syamsul juga menilai kepentingan DPP Golkar dan jajaran pengurus di daerah pada dasarnya tidak berbeda.
Keduanya sama-sama menginginkan peningkatan prestasi partai melalui penambahan kursi legislatif maupun bertambahnya kader Golkar yang berhasil menduduki jabatan kepala daerah.
Menurutnya, ukuran keberhasilan kepemimpinan partai dapat dilihat dari capaian-capaian kuantitatif tersebut.
“Yang diharapkan tentu ada peningkatan jumlah anggota parlemen di tingkat pusat, provinsi maupun kabupaten/kota. Demikian juga kader-kader Golkar yang menjadi kepala daerah semakin meningkat. Itu ukuran keberhasilan kepemimpinan,” katanya.
Karena itu, lanjut dia, kader yang nantinya memimpin Golkar di tingkat provinsi maupun kabupaten/kota harus memiliki kemampuan dan komitmen kuat untuk mengembalikan kejayaan partai.
“Oleh karena itu teman-teman di daerah tentu sudah mulai menilai siapa figur yang dianggap potensial memajukan Golkar lima tahun ke depan,” ujarnya.
Saat ditanya terkait adanya isu perbedaan pandangan antara DPP Golkar dan daerah, Syamsul merespons bahwa perbedaan itu merupakan hal yang wajar dalam organisasi politik.
Namun seluruh perbedaan itu, Syamsul menganggap bahwa seharusnya dipertemukan melalui forum Musda sebagai mekanisme resmi partai.
“Dari sudut pandang DPP mungkin begini, dari sudut pandang DPD I dan DPD II mungkin berbeda. Tapi semua itu dipertemukan di Musda. Musda adalah forum untuk mengambil keputusan terbaik di antara yang terbaik,” katanya.
Syamsul menilai komunikasi antara pusat dan daerah perlu diperbaiki agar tidak menimbulkan kesan adanya perbedaan kepentingan yang tajam.
“Kepentingan nasional dan kepentingan daerah sebenarnya sama, bagaimana memajukan partai lima tahun ke depan. Mungkin hanya sudut pandangnya yang berbeda sehingga perlu dikomunikasikan dengan baik,” ujarnya.
Menanggapi berkembangnya dukungan sejumlah DPD II terhadap satu kandidat tertentu menjelang Musda, Syamsul meminta seluruh pihak menghormati mekanisme organisasi yang berlaku.
Menurutnya, dukungan politik baru akan teruji dalam forum Musda yang memiliki aturan, tata tertib, dan mekanisme pengambilan keputusan yang jelas.
“Itu dukungan satu kandidat nanti dibuktikan di Musyawarah Daerah. Jalankan saja sesuai aturan. Apakah nanti aklamasi atau voting, itu tergantung kesepakatan forum. Tidak perlu diperdebatkan,” katanya.
Ia juga mengingatkan agar tidak ada upaya pemaksaan kehendak dalam proses penentuan kepemimpinan partai.
“Tidak boleh ada unsur pemaksaan dalam mengambil keputusan. Itu tidak demokratis. Golkar adalah partai yang menjunjung paradigma demokrasi. DPP punya pandangan, DPD I punya pandangan, DPD II juga punya pandangan. Semua harus saling menghargai,” tegasnya.
Menurut dia, dinamika menjelang Musda merupakan hal yang lazim dalam organisasi politik. Namun seluruh proses harus tetap dijalankan dengan kepala dingin dan mengedepankan semangat kebersamaan.
“Biasanya kompetisi politik memang selalu dinamis. Tetapi dalam dinamika itu harus tetap saling menghargai,” ujarnya.
Di akhir wawancara, Syamsul meminta agar DPP Golkar segera menetapkan jadwal Musda sehingga tidak mengganggu agenda konsolidasi organisasi.
Eks Anggota DPR RI ini menegaskan proses pemilihan ketua sebaiknya diserahkan sepenuhnya kepada mekanisme partai sebagaimana diatur dalam petunjuk pelaksanaan dan aturan organisasi yang berlaku.
“Saya sarankan DPP Golkar segera mengomunikasikan secara baik sehingga agenda Musda dapat segera ditetapkan. Siapa calonnya biarlah mekanisme yang menentukan. Jangan karena masih ada perbedaan pendapat lalu Musda ditahan-tahan terus, karena itu bisa merugikan konsolidasi organisasi,” katanya.
Selain itu, ia juga mengingatkan pentingnya mempertimbangkan aspek kaderisasi dalam menentukan pemimpin Golkar ke depan, termasuk rekam jejak kader yang ditentukan dalam Prestasi, Dedikasi, Loyalitas, dan Tidak Tercela (PDLT).
“Jalankan saja sesuai mekanisme organisasi yang sudah ada. Musda itu sudah memiliki aturan dan petunjuk pelaksanaan yang jelas. Kan ada juga PDLT, kader-kader yang memimpin Golkar itu kader-kader yang lulus PDLT itu ukuran dari dulu yang kita gunakan,” pungkasnya. (ams)
