JAKARTA, KOMPAS — Presiden Prabowo Subianto meyakini penerapan falsafah Pancasila mampu mewujudkan kesejahteraan umum bagi segenap rakyat Indonesia. Ia tak menampik jika bangsa ini masih menghadapi tantangan pemerataan kemakmuran. Lantas, ia menegaskan tekadnya untuk menempuh transformasi demi mengamalkan Pancasila dalam sederet kebijakannya demi memastikan seluruh kekayaan bangsa mengalir secara adil.
Presiden Prabowo menyampaikan pandangannya tersebut sewaktu memberikan amanat sebagai inspektur upacara dalam Peringatan Hari Lahir ke-81 Pancasila, di Gedung Pancasila, Jakarta, Senin (1/6/2026). Hadir pada kesempatan tersebut Wakil Presiden Gibran Rakabuming, Presiden ke-5 RI Megawati Soekarnoputri, Wakil Presiden ke-10 dan ke-12 Jusuf Kalla, Wakil Presiden ke-13 Ma’ruf Amin, serta istri Wakil Presiden ke-9 Hamzah Haz, Soraya Hamzah Haz.
Terlihat pula sejumlah menteri dari Kabinet Merah Putih, antara lain, Menteri Sekretaris Negara Prasetyo Hadi; Menteri Koordinator Bidang Hukum, Hak Asasi Manusia, Imigrasi, dan Pemasyarakatan Yusril Ihza Mahendra; Menteri Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan Pratikno; dan Menteri Koordinator Bidang Pangan Zulkifli Hasan. Hadir pula kepala lembaga negara, yakni Ketua MPR Ahmad Muzani dan Ketua DPD Sultan Bachtiar Najamudin.
“Pancasila tidak boleh sekadar slogan yang kita ucapkan dalam setiap upacara. Pancasila adalah pedoman untuk mengatur kehidupan berbangsa, kehidupan bermasyarakat, kehidupan bernegara, termasuk bagaimana kita membangun sistem ekonomi nasional kita,” kata Presiden, dalam pidatonya.
Selama beberapa dasawarsa terakhir, Indonesia ekonominya memang tumbuh. Tetapi, apakah pertumbuhan itu sudah merata? Sudah dirasakan oleh seluruh rakyat Indonesia secara adil?
Kendati demikian, sebut Presiden, bangsa Indonesia sekarang masih menghadapi tantangan besar untuk memastikan pembangunan ekonomi berjalan sesuai nilai-nilai Pancasila. Ia mengajak segenap anak bangsa untuk bersikap jujur dan mengakui kelemahan, serta kesulitan yang dihadapi guna memeratakan kesejahteraan itu.
“Selama beberapa dasawarsa terakhir, Indonesia ekonominya memang tumbuh. Tetapi, apakah pertumbuhan itu sudah merata? Sudah dirasakan oleh seluruh rakyat Indonesia secara adil?,” kata Presiden.
Menurut Presiden, kekayaan bangsa ini luar biasa besar. Itu terlihat dari berlimpahnya sumber daya alam yang tak jarang menjadi komoditas penting bagi pasar dunia. Indonesia adalah produsen terbesar mineral-mineral penting semacam tembaga, timah, emas, logam tanah jarang, batu bara, hingga nikel. Dari sektor pertanian, negeri ini juga termasuk produsen besar kelapa sawit. Bahkan, negara ini sudah menyatakan telah mencapai swasembada pangan.
Meskipun begitu, ungkap Presiden, sudah terlalu lama kekayaan bangsa itu tidak sepenuhnya dimanfaatkan untuk memakmurkan rakyat. Sebagian nilai tambah atas sumber daya alam cenderung lebih sering dinikmati di luar negeri. Sebaliknya, masyarakat sekadar menjadi penonton atas kekayaan bangsanya yang mengalir ke negara-negara lain.
“Tugas sejarah saya sebagai Presiden Republik Indonesia ke-8, sebagai mandataris rakyat yang disumpah di hadapan rakyat, adalah untuk melakukan transformasi bangsa, terutama transformasi ekonomi nasional kita. Transformasi dari ekonomi yang belum sepenuhnya berlandaskan Pancasila menuju ekonomi yang sungguh-sungguh berdasarkan Pancasila,” kata Presiden.
Dalam pandangannya, Presiden menuturkan bahwa ekonomi berbasis Pancasila menekankan kekayaan alam bukan sekadar komoditas ekonomi. Aset bangsa itu semestinya dikelola secara bertanggung jawab demi kemakmuran segenap rakyat, termasuk generasi penerusnya. Bahkan, ekonomi hendaknya tidak sekadar menghasilkan angka statistik, tetapi juga benar-benar memberikan kehidupan yang lebih baik bagi seluruh rakyat Indonesia.
Ekonomi Pancasila, lanjut Presiden, juga harus bisa memastikan kekayaan bangsa itu tidak menguntungkan segelintir orang saja. Seharusnya, kepentingan nasional dan kepentingan rakyat mesti lebih diutamakan. Oleh karenanya, ia menentukan ekspor sumber daya alam hanya lewat satu pintu disertai investasi besar pada bidang industrialisasi dan hilirisasi.
Selain itu, sebut Presiden, Ekonomi Pancasila adalah ekonomi yang egaliter. Cetak birunya sudah disusun para pendiri bangsa - seperti Sukarno, Muhammad Hatta, hingga Sutan Sjahrir - yang termuat pada Pasal 33 Undang-Undang Dasar 1945. Adapun amanat perekonomian Indonesia disusun sebagai usaha bersama berdasarkan asas kekeluargaan. Konsep itu terdapat pada koperasi yang sekarang tengah berusaha ia perkuat.
“Ekonomi kita adalah ekonomi yang berkeadilan sosial. Inilah tujuan dari seluruh perjuangan kita. Pertumbuhan ekonomi harus disertai pemerataan. Kemajuan harus dirasakan oleh seluruh rakyat Indonesia,” kata Presiden.
Presiden mengungkapkan, pihaknya sudah berupaya melakukan langkah transformasi melalui sederet program prioritas. Program itu terentang dari penguatan ketahanan pangan, hilirisasi sumber daya alam, penguatan koperasi dan ekonomi desa, sampai pemberian makan bergizi gratis.
Prabowo menyatakan komitmennya untuk terus memperbaiki tata kelola pemerintahan agar kekayaan bangsa ini tidak terus mengalami kebocoran. Tetapi, perubahan besar yang ditempuhnya menemui tantangan.
“Mungkin kita akan menghadapi perlawanan-perlawanan dari kelompok-kelompok yang suka dengan korupsi, suka dengan penyelundupan, dan tindakan-tindakan ekonomi ilegal. Kita akan mungkin menghadapi perlawanan dari mereka-mereka yang tidak cinta Tanah Air, bahkan berusaha terus memperlemah NKRI,” kata Presiden.
Selama 81 tahun hidup, sebut Presiden, Pancasila telah mempersatukan Indonesia. Sejak awal, seluruh anak bangsa meneguhkan tekad untuk bersatu walaupun memiliki banyak perbedaan suku, bahasa, hingga adat. Keberadaan falsafah hidup itu semakin relevan di tengah dunia yang semakin terpecah oleh pertikaian, rivalitas geopolitik, perang dagang dan ketidakpastian ekonomi. Sehubungan segala tantangan itu, Indonesia mempunyai pegangan kokoh berupa Pancasila.
“Saya yakin, ketika kita menjalankan Pancasila secara sungguh-sungguh di bidang politik, hukum, sosial, budaya, dan terutama ekonomi, saya yakin Indonesia tidak hanya akan menjadi negara maju dan makmur. Indonesia akan menjadi bangsa yang dihormati oleh bangsa-bangsa lain karena rakyatnya sejahtera. Bangsa yang kuat karena persatuannya. Bangsa yang makmur karena keadilannya. Bangsa yang besar karena kemanusiaannya. Bangsa yang mampu menjadi kekuatan bagi perdamaian dunia,” kata Presiden.
Secara terpisah, Ketua Umum Pimpinan Pusat Muhammadiyah Haedar Nashir mengingatkan peringatan hari lahir Pancasila hendaknya tidak berhenti pada seremoni upacara dan pidato sarat retorika. Dalam pandangannya, jauh lebih penting untuk mengimplementasikan nilai-nilai luhur itu secara nyata pada kehidupan berbangsa dan bernegara. Sayangnya, implementasi nilai itu menjadi titik lemah dalam era sekarang.
“Pancasila harus menjadi praktik hidup, baik dalam kehidupan pribadi, kehidupan kolektif masyarakat, maupun dalam sistem penyelenggaraan negara. Yang dibutuhkan adalah gerakan politik dan kebangsaan yang kuat, kolektif, dan sistematis untuk mewujudkan nilai-nilai Pancasila dalam kehidupan nyata,” ujar Haedar, lewat keterangan tertulisnya, Senin.
Dalam refleksinya, Haedar mengajak seluruh elemen bangsa memberikan penilaian kritis atas berbagai kebijakan negara, produk perundang-undangan, dan praktik pemerintahan saat ini, yakni sudahkah sejalan nilai-nilai Pancasila. Sorotannya terarah pada banyaknya persoalan struktural yang dihadapi bangsa ini seperti korupsi, penyalahgunaan kekuasaan, eksploitasi sumber daya alam, kesenjangan sosial, premanisme, hingga praktik oligarki. Semua persoalan itu masih menjadi tantangan dalam mewujudkan cita-cita keadilan sosial.
“Pertanyaannya, apakah telah hadir kebijakan yang signifikan dan sistematis untuk menyelesaikan berbagai persoalan tersebut dari pusat hingga daerah? Pancasila harus dibumikan dalam realitas kehidupan bangsa,” kata Haedar.
Implementasi Pancasila, tutur Haedar, membutuhkan komitmen kuat dari para penyelenggara negara, elite politik, dan seluruh komponen bangsa. Apalagi sekarang telah muncul para generasi penerus yang terentang dari generasi milenial, Generasi Z, hingga Generasi Alfa. Mereka membutuhkan keteladanan nyata mengenai praktik-praktik baik Pancasila dalam kehidupan sehari-hari.
Tak hanya itu, Haedar kembali menegaskan soal mendesaknya setiap sila dari Pancasila juga diimplementasikan dalam kehidupan pribadi, sosial, dan penyelenggaraan negara. Hanya dengan cara itulah Pancasila bisa hadir secara nyata di negeri ini. Sebaliknya, Pancasila akan kehilangan makna apabila berhenti menjadi slogan tanpa praktik.
“Jangan sampai Pancasila hadir dalam kata-kata, tetapi absen dalam kenyataan. Kaya retorika namun miskin praktik. Jika nilai-nilai Pancasila tidak terwujud dalam kehidupan nyata, maka sejatinya Pancasila hilang dari bumi Indonesia,” tegas Haedar.
