HARIAN.FAJAR.CO.ID, MAKASSAR, — Konferensi Provinsi (Konferprov) Persatuan Wartawan Indonesia (PWI) Sulawesi Selatan dinilai menjadi momentum penting untuk memperkuat persatuan sekaligus menguji kualitas demokrasi di tubuh organisasi wartawan tertua di Indonesia. PWI Pusat memastikan seluruh tahapan konferensi berlangsung terbuka, transparan, dan sesuai aturan organisasi.
Wakil Ketua Bidang Organisasi PWI Pusat, Djoko Tetuko, mengatakan Konferprov PWI Sulsel merupakan “kongres kecil” yang menentukan arah organisasi di tingkat daerah. Karena itu, ia meminta seluruh anggota menjaga persatuan dan menjadikan forum tersebut sebagai ajang demokrasi yang sehat.
“Ketua Umum PWI berpesan agar persatuan tetap dijaga. Memang masih ada hal-hal yang belum terselesaikan, tetapi Insya Allah dalam waktu yang tidak lama lagi semuanya akan bersatu. Dinamika di Sulawesi Selatan luar biasa, namun saya yakin bisa diselesaikan bersama,” kata Djoko saat menyampaikan sambutan mewakili Ketua Umum PWI.
Menurutnya, dua kandidat Ketua PWI Sulsel maupun calon Ketua Dewan Kehormatan yang maju dalam konferensi merupakan figur yang memiliki pengalaman panjang di organisasi dan perusahaan pers sehingga diharapkan mampu menjaga marwah organisasi.
Djoko juga menegaskan bahwa PWI memiliki fondasi organisasi yang kuat karena berlandaskan Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945. Ia menyebut PWI sebagai satu-satunya organisasi profesi kewartawanan yang memiliki kode perilaku kewartawanan serta secara tegas mencantumkan dasar negara dalam pembukaannya.
Selain menyoroti proses demokrasi organisasi, Djoko menekankan pentingnya peningkatan kompetensi wartawan. Ia menjelaskan sistem Uji Kompetensi Wartawan (UKW) yang terdiri atas jenjang muda, madya, dan utama dirancang untuk meningkatkan profesionalisme insan pers.
Menurutnya, tantangan dunia jurnalistik saat ini menuntut wartawan memiliki kemampuan investigasi yang kuat. Wartawan tidak cukup hanya mengandalkan pemberitaan langsung atau informasi yang beredar di media sosial.
“Ke depan yang akan bertahan adalah wartawan yang mampu melakukan reporting investigasi. Itu yang membedakan karya jurnalistik profesional dengan informasi yang beredar di media sosial dan tidak bisa dipertanggungjawabkan,” ujarnya.
Djoko mengungkapkan, Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga (AD/ART) terbaru PWI memberikan kewenangan kepada pengurus provinsi untuk membentuk pusat pendidikan dan pelatihan jurnalistik di daerah masing-masing. Kebijakan tersebut diharapkan mempercepat peningkatan kapasitas wartawan tanpa harus bergantung sepenuhnya pada program pendidikan dari pusat.
Terkait pelaksanaan Konferprov PWI Sulsel, Djoko memastikan seluruh proses telah melalui tahapan yang ditetapkan organisasi. Mulai dari pembentukan panitia, penetapan daftar pemilih sementara, pembukaan pendaftaran calon secara terbuka, hingga penetapan daftar pemilih tetap dilakukan dengan pengawasan PWI Pusat.
“Seluruh proses sudah dilakukan secara terbuka dan transparan. Tahapannya jelas dan sesuai mekanisme organisasi,” tegasnya.
Menutup sambutannya, Djoko mengajak seluruh peserta konferensi menjaga etika demokrasi dan menjadikan forum tersebut sebagai sarana evaluasi organisasi.
“Kalau selama ini wartawan mengontrol pihak lain, maka dalam konferensi ini kita mengontrol diri sendiri untuk melihat kekurangan dan memperbaikinya di masa depan. Demokrasi harus dijaga, musyawarah mufakat diutamakan, namun jika harus melalui voting itu juga bagian dari demokrasi,” pungkasnya. (edo)
