Eks Mendikbudristek Nadiem Anwar Makarim mengklaim pengadaan Chromebook dan Chrome Device Management (CDM) menghemat pengeluaran negara sebesar Rp 3,9 triliun. Jaksa heran dengan klaim Nadiem tersebut.
"Kami pun masih bertanya, kenapa kok bisa Nadiem mengeluarkan statement seperti itu? Menghemat apa pengeluaran negara Rp 3,9 T? Bahkan ini fakta persidangan kalau kita lihat ya, Fiona (Handayani) itu memaparkan dalam slide waktu itu bahwa harga Windows Rp 6 juta, harga Chromebook Rp 6 juta," kata jaksa Aditya Rachman Rosadi di Pengadilan Tipikor Jakarta Pusat, Selasa (2/6/2026).
"Dari mana bisa Nadiem menyampaikan bahwa itu Rp 3,9 T itu? Pertanyaan yang kami pun bertanya, silakanlah mungkin dari tim penasehat hukum atau advokat atau Nadiem sendiri yang bisa menjelaskan seperti itu," tambahnya.
Jaksa menegaskan negara rugi dalam pengadaan Chromebook ini. Jaksa menyinggung keberhasilan Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP) dalam menghitung kerugian negara di berbagai kasus korupsi.
"Pertanyaan kami dari mana untungnya negara? Malah negara rugi nih. BPKP ini instansi yang bukan sekali BPKP ini menghitung. Sudah berapa kasus BPKP berhasil terbukti juga perhitungannya," ujarnya.
Jaksa mengatakan ada pengaturan harga dalam pengadaan Chromebook. Jaksa menyakini ada kemahalan harga dalam pengadaan ini.
"Dikondisikan. Bukan tiba-tiba seperti apa, ini memang betul ada pengkondisian. Itu sudah jadi fakta persidangan. Ada buktinya kok. Pak Hamim itu beli secara online dan dia terima receipt-nya itu via email. Di email itu jelas spesifikasinya berapa inch, 14 inch harganya sekian. Tapi begitu ada di pengadaan, harganya sudah Rp 5 sampai 6 juta tapi dengan spesifikasi yang lebih rendah," kata jaksa Dery Gusman.
Jaksa Parade Hutasoit mengatakan pihaknya tidak melihat niat jahat dari Google dalam pengadaan ini. Jaksa berpendapat Nadiem diduga memiliki niat pengadaan ini.
"Kita harus melihat yang paling punya niat di sini kan dari saudara Nadiem sendiri. Kalau dari Google-nya kan dia hanya sebatas dia punya investasi ke perusahaan, baik perusahaan yang dianggap berkembang, yang dalam hal ini kan Nadiem mengumpamakan tersebut. Kita tidak, dalam artian tidak melihat dari Google-nya yang punya niat jahat, tapi terletak kepada seorang Nadiemnya yang punya aplikasi baik dari Gojeknya ataupun dari Gotonya selaku menteri," ujarnya.
Jaksa mengatakan pengusutan perkara Nadiem murni untuk penegakan hukum dan berdasarkan fakta persidangan. Jaksa menepis adanya kaitan politis dalam penegakan perkara ini.
"Bahkan banyak mungkin ya kalau nota pembelaannya terkait dengan kursi beliau ya. Ini masalah politis pada dasarnya kami penuntut umum tidak pernah berlandaskan masalah-masalah politik ya. Ini kan bisa kita lihat fakta-fakta yang atau persidangan-persidangan korupsi yang lainnya, kita murni penegakan hukum. Jadi kalau beliau menganggap seperti itu, kami tetap mengatakan bahwa itu adalah sesuatu yang keliru," tuturnya.
Lebih lanjut, jaksa menilai dukungan untuk Nadiem di media sosial bisa berarti belum tercerahkannya netizen dengan perkara ini. Jaksa menilai bisa jadi masih banyak fakta sidang yang belum teredukasi ke netizen.
"Kami mungkin lebih bisa melihat itu tidaklah, bukan berarti ketika netizen-netizen itu mengatakan mendukung-mendukung, bagi kami kan masalah kebenaran kan ditujukan bukan karena faktor-faktor itu saja. Bisa jadi kan selama ini masyarakat-masyarakat atau netizen-netizen itu belum tercerahkan," kata jaksa.
"Ini kan persidangannya sudah berlangsung sekitar 3 atau 4 bulanan ya. Jadi banyak fakta-fakta mungkin yang netizen belum teredukasi, belum tersampaikan. Jadi kalau sekarang ada suatu opini penggiringan kami tidak bisa membatasi ya," imbuhnya.
(mib/lir)
