jpnn.com, JAKARTA - Transformasi Birokrasi sebagai salah satu program unggulan Kementerian Pemuda dan Olahraga RI (Kemenpora) di bawah pimpinan Menteri Pemuda dan Olahraga RI (Menpora) Erick Thohir, menjadi salah satu topik pembahasan yang mendapatkan sambutan positif, dalam Rapat Kerja Komisi X DPR RI dengan Kemenpora, Selasa sore (2/6).
Dalam pemaparannya, Menpora Erick menyampaikan transformasi birokrasi sebagai perbaikan internal Kemenpora adalah komitmen untuk melakukan perbaikan pelayanan bidang kepemudaan dan olahraga kepada masyarakat.
BACA JUGA: Indonesia Incar Kursi Tuan Rumah Piala Dunia Futsal 2028, Erick Thohir Lobi FIFA di Kanada
Hasilnya, nilai Indeks Reformasi Birokrasi Kemenpora meningkat dari 80 menjadi 82,38.
Hal ini tentu tak lepas dari upaya Kemenpora menjalankan arahan Presiden Prabowo Subianto yaitu mendorong deregulasi besar-besaran. Dari awalnya total 191 Permenpora, kini hanya tersisa 4 Permenpora yang mengatur pelayanan kepemudaan, pembudayaan olahraga, olahraga prestasi dan industri olahraga.
BACA JUGA: Menteri Olahraga Filipina Dukung Menpora Erick Cetuskan Deklarasi Bali, Awal Mimpi Besar Asia Tenggara
Bahkan jumlah pasal Permenpora yang awalnya mencapai 1500 pasal, telah berkurang sampai 60 persen sehingga tinggal tersisa 600 pasal.
“Sesuai arahan Bapak Presiden bahwa kami harus memberikan pelayanan maksimal kepada masyarakat, dengan melakukan transformasi birokrasi sebagai fondasi dan kunci utama,” ujar Erick.
Dia juga mengatakan tidak ada lagi aturan berbelit-belit dan rumit yang malah menjadi penghambat kontribusi berbagai stakeholder, untuk ikut memajukan kepemudaan dan prestasi olahraga Indonesia.
“Alhamdulillah upaya Kemenpora untuk menghadirkan aturan yang efektif dan efisien melalui deregulasi Permenpora membuahkan hasil positif. Ditambah juga dengan transformasi kultur internal, sehingga Indeks Reformasi Birokrasi Kemenpora meningkat,” ujar Menpora Erick Thohir.
Menurut dia, upaya mengubah kultur internal diantaranya dilakukan dalam bentuk program peningkatan kompetensi pegawai, penyederhanaan standard operating procedure (SOP) di kalangan Kemenpora.
Selain itu, sistem penghargaan berbasis kinerja, dan digitalisasi untuk mewujudkan kinerja yang efektif dan efisien.
“Peningkatan ini merupakan hasil kerja bersama seluruh jajaran Kemenpora dalam membangun tata kelola pemerintahan yang profesional, transparan, efektif, dan berorientasi pada pelayanan publik,” jelas Erick.
Dia juga menyebutkan capaian ini tentu menjadi motivasi bagi kami untuk terus melakukan perbaikan dan transformasi birokrasi.
“Ke depan, Kemenpora akan terus meningkatkan kualitas di seluruh lini agar mampu mencapai nilai yang lebih optimal hingga masuk kategori memuaskan atau kategori A, dengan target nilai 85-90,” pungkas Menpora Erick.
Keberhasilan ini mendapat penilaian positif sekaligus pesan dari anggota Komisi X DPR RI dari Partai Demokrat, Sabam Sinaga.
Pihaknya mengapresiasi tindakan yang dikerjakan Menpora dalam simplikasi aturan.
“Aturan yang dibuat jangan menjadi kekosongan hukum, jangan merugikan pelaku olahraga dan para pemuda dan jangan sampai menimbulkan interpretasi beragam,” ujar Sabam.(mrk/jpnn)
Redaktur : Elvi Robiatul
Reporter : Elvi Robiatul, Elvi Robiatul
