JAKARTA, KOMPAS – Para calon pemimpin diingatkan agar mampu memahami kondisi yang sedang dihadapi masyarakat. Sederet tindakan mesti dijalankan penuh kepekaan. Kemampuan pemimpin memahami realitas masyarakat juga mendorong pengambilan kebijakan yang solutif bagi berbagai persoalan di akar rumput.
Pesan itu disampaikan Wakil Presiden Gibran Rakabuming saat memberikan pembekalan kepada peserta Pendidikan Pemantapan Pimpinan Nasional (P3N) XXVII dan Pendidikan Penyiapan dan Pemantapan Pimpinan Nasional (P4N) LXIX Lembaga Ketahanan Nasional Republik Indonesia (Lemhanas RI) Tahun 2026, di Istana Wakil Presiden, Jakarta, Rabu (3/6/2026).
Para peserta pembekalan terdiri atas pegawai pemerintahan, TNI, Polri, pelaku usaha, organisasi kemasyarakatan, dan sebagian warga mancanegara yang sedang mengikuti program pendidikan kepemimpinan nasional Lemhanas RI.
“Sebagai para calon pemimpin, ini harus ada kepekaan, peka terhadap apa yang terjadi di akar rumput,” tegas Wapres, dalam keterangan tertulis yang dirilis Biro Pers, Media, dan Informasi Sekretariat Wakil Presiden.
Kepekaan pemimpin, menurut Wapres, akan menuntun penyusunan kebijakan yang baik. Baginya, suatu kebijakan hendaknya tidak sekadar lahir dari kematangan perencanaan. Tetapi, calon pemimpin itu juga harus memiliki pemahaman yang kuat atas persoalan-persoalan masyarakat yang dihadapi di lapangan.
Ia mencontohkan soal penyederhanaan regulasi distribusi pupuk yang semula terbentur banyak aturan tumpang tindih dan menyulitkan petani. Persoalan-persoalan itu hanya bisa diketahui jika seorang pemimpin hadir dan mendengarkan langsung aspirasi masyarakat.
“Coba bayangkan 145 regulasi terkait pupuk. Sudah susah, mahal, kadang-kadang barangnya enggak ada, kita enggak ingin itu terjadi lagi,” ujar Wapres.
Untuk itu, Wapres mendorong para peserta Lemhanas untuk lebih sering turun ke lapangan. Komunikasi intensif antara para pemimpin dan masyarakat bisa memotret gambaran nyata menyoal tantangan yang dihadapi di daerahnya. Dengan demikian, kebijakan yang disusun bisa diterima oleh masyarakat.
Sebagai para calon pemimpin, ini harus ada kepekaan, peka terhadap apa yang terjadi di akar rumput.
“Itulah kenapa kalau saya di lokasi pasti menyempatkan waktu untuk berdiskusi dulu dengan kepala desa, nelayan, petani. Mereka keluhannya pasti banyak banget. Ini yang harus kita tindak lanjuti,” ujar Wapres.
Wapres juga menekankan pentingnya transformasi cara kerja birokrasi agar kian adaptif, responsif, dan mampu menjawab kebutuhan masyarakat secara cepat. Arahan itu sejalan dengan instruksi Presiden Prabowo yang mendorong peningkatan efektivitas pemerintahan, responsivitas pelayanan publik, dan kehadiran negara dirasakaan manfaatnya.
Kebutuhan akan pemerintahan yang lincah membutuhkan penguatan kolaborasi lintas sektor. Sinergitas antarlembaga, sebut dia, menjadi kunci guna mengatasi berbagai hambatan koordinasi yang kerap memperlambat pelaksanaan program di lapangan.
“Jangan apa-apa dibuat ribet. Lebih bisa sering berkolaborasi antarsektor,” pesan Wapres.
Tak hanya itu, para peserta itu diingatkan pula untuk menempatkan kepentingan masyarakat sebagai prioritas utama saat menentukan kebijakan. Diharapkannya, sejumlah program dan kebijakan yang dihasilkan mampu memberikan manfaat nyata bagi masyarakat serta tidak lagi terhambat sekat-sekat birokrasi.
Sementara itu, Gubernur Lemhanas Tubagus Ace Hasan Syadzily menyampaikan, para peserta pelatihan itu akan memperoleh pembekalan soal wawasan kebangsaan, kepemimpinan nasional, ketahanan nasional, geopolitik dan geostrategi.
Tahun ini, tema pendidikan adalah “Akselerasi Pertumbuhan Ekonomi Nasional” untuk peserta P3N, serta “Penguatan Ketahanan Pangan untuk Kemandirian dan Kesejahteraan Rakyat” bagi peserta P4N.
Ace menyatakan, lembaganya terus berupaya untuk melakukan penyesuaian kurikulum dan metode pembelajaran guna menjawab berbagai tantangan global yang semakin kompleks.
“Karena itu diperlukan penyesuaian terhadap kurikulum dan metode pembelajaran tanpa mengurangi substansi pendidikan yang menjadi kekuatan utama Lemhannas di dalam mencetak para pimpinan nasional di bidang ketahanan nasional, geopolitik global maupun geostrategi,” ujarnya.
Dihubungi terpisah, Guru Besar Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Islam Negeri Syarif Hidayatullah Jakarta, A Bakir Ihsan mengungkapkan, ucapan Wapres sebenarnya adalah standar umum yang semestinya menjadi tanggung jawab para pelayan publik. Terlebih bagi mereka yang pekerjaannya di bawah kontrol Presiden dan Wapres selaku eksekutif.
“Secara tidak langsung, pernyataan itu merupakan otokritik buat pemerintah sendiri yang kecenderungannya alergi kritik,” kata Bakir.
Di sisi lain, lanjut Bakir, bangsa ini memiliki problem besar berupa menguatnya elitisme politik belakangan ini. Amanah kekuasaan yang diberikan rakyat, sebut dia, malah mengkristal menjadi kekuasaan pribadi. Kekuasaan yang seharusnya milik rakyat justru dibajak elite-elite partai politik.
“Fenomena elitisme politik menyebabkan para elite semakin jauh dan sulit mendengar suara hati rakyat. Akiabtnya mereka bertindak sesuai kepentingan diri dan kelompoknya. Beberapa kali, Presiden juga mengungkap masalah elitisme ini, tetapi pada saat yang sama Presiden sulit mendengarkan kritik,” kata Bakir.
