Wakil Ketua Komisi IX DPR Fraksi Golkar, Yahya Zaini menyambut baik penunjukan Nanik S Deyang sebagai Kepala Badan Gizi Nasional (BGN). Menurut Yahya, pergantian kepemimpinan di BGN momentum membenahi tata kelola program makan bergizi gratis (MBG).
"Saya memandang pergantian Kepala BGN oleh Nanik S Deyang sebagai figur yang sangat tepat untuk menakhodai BGN," kata Yahya Zaini kepada wartawan, Kamis (4/6/2026).
Menurutnya, Nanik memiliki pengalaman blusukan ke berbagai daerah memantau langsung program MBG. Yahya menilai Nanik telah mengetahui seluk-bulukprogram MBG.
"Pengalamannya yang intensif dalam melakukan pengawasan langsung ke berbagai daerah membuatnya sangat memahami seluk-beluk, dinamika, serta hambatan riil yang dihadapi program MBG di tingkat tapak selama ini," lanjutnya.
Di sisi lain, Yahya menilai Nanik mengemban tugas berat. Yahya melihat terdapat tiga tantangan yang mendesak untuk segera dibenahi, mulai dari perbaikan tata kelola MBG.
"Yang pertama, perbaikan tata kelola anggaran dan operasional merupakan substansi mendasar yang perlu diperbaiki adalah transparansi dan akuntabilitas tata kelola keuangan serta manajemen distribusi," jelas Yahya.
Yahya mengatakan perbaikan tata kelola di BGN dibutuhkan sebab MBG menyerap anggaran negara yang sangat besar. Yahya menilai Nanik harus memastikan tidak ada kebocoran dalam program tersebut.
"Termasuk perlu juga ada pembenahan akurasi data penerima manfaat dan efisiensi rantai pasok (supply chain) dari pusat hingga ke daerah harus dipastikan bebas dari kebocoran," lanjutnya.
Kemudian faktor kedua yang menurut Yahya perlu dibenahi adalah penegakan disiplin dan standardisasi ketat. Yahya menegaskan BGN harus memperketat implementasi standard operating procedure (SOP) di setiap unit penyedia makanan.
"Belajar dari beberapa insiden keracunan makanan yang sempat terjadi di lapangan, penegakan disiplin higienitas dan kualitas bahan baku menjadi harga mati demi mencapai target zero accident (nol kecelakaan kerja/pangan). Pengawasan berkala tidak boleh kendor," jelasnya.
Selian itu, Yahya menilai BGN juga perlu memperkuat koordinasi lintas sektor dan pemerintah daerah. Sebab, menurutnya ego sektoral kerap menjadi penghambat program MBG.
"Faktor ini merupakan salah satu titik lemah yang kerap menghambat program skala nasional adalah ego sektoral," ucapnya.
Yahya juga menyoroti pentingnya sinergitas dengan kementerian/lembaga terkait. Seperti Kementerian Kesehatan, Kementerian Pendidikan, serta pemerintah daerah (pemda).
"Sinergi ini sangat krusial, terutama dalam fungsi pengawasan terpadu di lapangan yang selama ini dinilai masih longgar," tegasnya.
Yahya berharap MBG dapat menjadi motor penggerak perbaikan gizi. Serta tidak merugikan masyarakat.
"BGN diharapkan tidak hanya menjadi lembaga administratif, tetapi mampu bertransformasi menjadi motor penggerak perbaikan gizi nasional yang aman, disiplin, dan bebas dari insiden yang merugikan masyarakat," imbuhnya.
Seperti diketahui, Presiden Prabowo Subianto mencopot Dadan Hindayana sebagai Kepala BGN dan Lodewyk Pusung serta Sony Sanjaya dari jabatan Wakil Kepala BGN. Prabowo telah menunjuk tiga orang pimpinan baru BGN
Nanik S Deyang ditunjuk sebagai Kepala BGN yang baru. Selain Nanik, ada Agustina Arum Sari dan Mayjen TNI Trenggono yang menjadi Wakil Kepala BGN.
Setelah Dadan, Lodewyk dan Sony dicopot, Kejaksaan Agung (Kejagung) melakukan penggeledahan di Kantor BGN dan rumah ketiganya. Kini ketiganya telah ditetapkan sebagai tersangka korupsi tata kelola MBG.
(dek/rfs)
