Dukungan ini diwujudkan melalui program kerja sama Swiss (2025–2028) yang berfokus pada tiga area krusial.
IDXChannel - Indonesia dan Swiss kembali menggelar pertemuan tingkat tinggi untuk membahas penguatan kerja sama ekonomi, ketahanan energi, serta percepatan langkah Indonesia menjadi anggota Organisasi Kerja Sama Ekonomi dan Pembangunan (OECD).
Terkait dukungan terhadap aksesi Indonesia menjadi anggota OECD, Swiss menegaskan dukungan penuhnya dengan mengucurkan kontribusi dana sebesar 3 juta Euro.
Dukungan ini diwujudkan melalui program kerja sama Swiss (2025–2028) yang berfokus pada tiga area krusial yaitu Tata kelola Badan Usaha Milik Negara (BUMN), peningkatan kapasitas dalam Perilaku Bisnis yang Bertanggung Jawab (OECD Responsible Business Conduct), lalu aksesi ke Konvensi Anti-Suap OECD.
“Pemerintah Indonesia saat ini terus bergerak aktif membahas 240 instrumen hukum OECD yang tersebar di 32 Bab bersama lebih dari 60 Kementerian/Lembaga terkait, guna memastikan standar-standar tersebut tidak hanya diadopsi di atas kertas tetapi juga diterapkan secara nyata di lapangan,” ujar Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto dalam keterangan tertulis, Kamis (4/6/2026).
Airlangga juga menguraikan langkah masif Indonesia dalam melakukan reformasi struktural BUMN. Melalui langkah restrukturisasi dan pelepasan aset, Indonesia berhasil melakukan restrukturisasi dan memangkas jumlah BUMN.
Sebagai bagian dari strategi ini, Indonesia telah membentuk Sovereign Wealth Fund baru bernama Danantara. Beroperasi layaknya dana investasi swasta, Danantara memegang kendali atas manajemen aset serta investasi domestik maupun internasional, dan saat ini sedang menerbitkan obligasi internasional untuk menarik modal asing. Ke depan, Indonesia akan bekerja sama dengan Swiss untuk mengadopsi praktik tata kelola terbaik (best practices) global dengan memanfaatkan keahlian Swiss di pasar yang matang.
Lalu terkait ketidakstabilan geopolitik di berbagai Kawasan, khususnya di Timur Tengah, termasuk risiko penutupan Selat Hormuz, kedua negara sepakat untuk memperkuat koordinasi ketahanan energi dan pangan.
Indonesia memaparkan keberhasilannya dalam mendiversifikasi sumber energi, di mana pasokan minyak dari Arab Saudi hanya sebesar 20 persen, sementara sisanya dipenuhi dari negara-negara Afrika (Nigeria, Angola, Gabon) dan Amerika Serikat.
Di sektor pangan, Indonesia telah mencapai kemandirian demi stabilitas harga jangka panjang. Selain itu juga telah mengekspor pupuk ke negara tetangga seperti Australia. Di sisi lain, Swiss juga terus menjaga cadangan minyak strategis untuk kebutuhan 4 hingga 4,5 bulan, serta cadangan pupuk nasional yang kuat.
Guna memperkuat fundamental energi masa depan, Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) Indonesia bersama SECO (Sekretariat Negara Swiss untuk Urusan Ekonomi) memperluas kerja sama teknologi melalui MoU pengembangan smart grids dan teknologi penyimpanan baterai (battery storage) guna mengoptimalkan potensi tenaga surya di Indonesia.
Hal lain yang juga menjadi sorotan adalah rencana penandatanganan Nota Kesepahaman (MoU) non-binding di sektor mineral dan logam yang dijadwalkan pada 23 Juni tahun ini. Kerja sama ini akan memperluas kemitraan kedua negara ke sektor bahan baku mineral kritis. Pihak Swiss menekankan pentingnya komitmen bersama terhadap keterbukaan pasar demi kelancaran implementasi kesepakatan ini.
“Pertemuan ini menjadi bukti kuat bahwa hubungan dan kerjasama ekonomi Indonesia dan Swiss melampaui kerja sama diplomatik biasa. Kedua negara berkomitmen untuk tidak hanya merespons tantangan jangka pendek tahun ini, melainkan juga menyusun langkah mitigasi bersama dan menetapkan tonggak pencapaian (milestones) konkret demi menghadapi ketidakpastian global di masa depan,” ujar Airlangga.
(NIA DEVIYANA)
