Aktivis 98 Resolution Network menyampaikan apresiasi terhadap Presiden Prabowo Subianto yang menindak tegas dugaan korupsi di lingkungan Badan Gizi Nasional (BGN). Aktivis 98 Resolution Network menilai langkah tersebut merupakan bukti nyata dari komitmen Prabowo memberantas korupsi dan penyelewengan kekuasaan tanpa pandang bulu.
"Kami memberikan apresiasi setinggi-tingginya kepada Presiden Prabowo Subianto atas komitmen zero-tolerance terhadap segala bentuk penyelewengan kekuasaan, khususnya terkait tindakan tegas hukum di lingkungan Badan Gizi Nasional," ujar Juru Bicara 98 Resolution Network, Agus Teddy, dalam keterangan tertulis yang dikutip, Kamis (4/6/2026).
Agus menekankan program perbaikan gizi dan ketahanan pangan adalah pilar utama menuju Indonesia Emas 2045. Ia menilai langkah berani Presiden dalam memberantas korupsi menjadi bukti bahwa mantan Menteri Pertahanan itu tidak akan membiarkan agenda strategis pemerintahan dicederai oleh kepentingan pribadi atau kelompok.
"Ini adalah bukti nyata dari kepemimpinan yang bersih, berani, dan berpihak sepenuhnya pada kepentingan rakyat," ucap Agus.
98 Resolution Network juga menyatakan ketegasan Prabowo dalam menindak penyelewengan kekuasaan ini memiliki benang merah sejarah yang kuat dengan cita-cita Reformasi 1998. Menurut Agus, lebih dari dua dekade lalu, bangsa ini bersepakat melakukan koreksi total atas tata kelola negara dengan satu mandat utama: mengikis praktik korupsi, Kolusi, dan Nepotisme (KKN), demi mewujudkan pemerintahan yang bersih (clean governance) dan berkeadilan sosial.
"Apa yang kita saksikan hari ini di bawah kepemimpinan Presiden Prabowo Subianto adalah manifestasi nyata dari penyelesaian utang sejarah Reformasi 98," ucap Agus.
Selain itu, Agus mengatakan langkah ini menjadi sinyal kuat bahwa pemberantasan korupsi di era ini tidak mengenal tebang pilih. Dia menegaskan siapa pun yang berani menyentuh hak rakyat akan berhadapan dengan hukum.
"Reformasi 98 menuntut agar amanat rakyat dikembalikan kepada rakyat, dan setiap rupiah anggaran negara harus dipertanggungjawabkan demi kemaslahatan publik," jelasnya.
Agus menyampaikan, langkah hukum ini membuktikan bahwa semangat 98 tidak pernah padam. Menurutnya, spirit bertransformasi menjadi komitmen eksekutif yang kokoh di bawah komando Presiden Prabowo.
Agus menyampaikan BGN dibentuk dengan mandat suci yang bersentuhan langsung dengan hajat hidup generasi masa depan Indonesia. Hal ini, kata Agus, merupakan fondasi utama untuk melahirkan generasi yang cerdas, kompetitif, dan siap membawa Indonesia bersaing di panggung global.
"Hukum di Indonesia tegak lurus, tanpa pandang bulu, dan tidak ada ruang bagi siapa pun untuk mengorbankan hak anak-anak Indonesia. Ketika kita berbicara tentang gizi anak-anak kita, kita sedang berbicara tentang nasib bangsa ini dua puluh atau tiga puluh tahun ke depan," ujar Teddy.
Menurutnya, Presiden Prabowo sangat memahami hal tersebut. Ia menegaskan Presiden tidak akan menoleransi ego sektoral, keserakahan pribadi, atau kepentingan kelompok.
"Kepentingan pribadi harus dinomorduakan, dan kepentingan rakyat serta bangsa harus diutamakan oleh para pejabat di Indonesia. Jangan sampai program Presiden Prabowo Subianto jadi ajang keserakahan pribadi," kata Agus.
Di samping itu, Agus mengatakan langkah taktis yang diambil oleh Presiden Prabowo ini menjadi preseden baik sekaligus babak baru dalam sejarah reformasi birokrasi di tanah air. Agus mengapresiasi Prabowo yang mempraktikkan filosofi kepemimpinan yang membersihkan instansi dari pucuk pimpinan tertinggi demi menjamin kesehatan organisasi di bawahnya.
"Ini adalah sebuah sistem peringatan dini (early warning system) yang nyata, bahwa di bawah kepemimpinan Presiden Prabowo, penyalahgunaan kekuasaan akan berhadapan langsung dengan sanksi hukum yang tegas dan tanpa kompromi," terang Agus Teddy.
Menurut dia, sikap responsif ini juga memperlihatkan koordinasi yang sangat solid dan harmonis antara lembaga eksekutif dengan aparat penegak hukum.
"Transparansi proses ini justru meningkatkan kepercayaan publik (public trust) serta mengembalikan wibawa negara di mata rakyat dan dunia internasional-sebuah iklim demokratis yang bersih, yang dicita-citakan oleh para pejuang reformasi silam," ujar Agus.
(knv/fjp)
