Bisnis.com, JAKARTA — Operator logistik nasional masih menghadapi tantangan efisiensi di tengah dorongan penerapan logistik hijau (green logistics). Tingginya biaya transportasi, keterbatasan infrastruktur, hingga ketidakpastian permintaan dinilai membuat sebagian pelaku usaha masih fokus menyelesaikan persoalan operasional dasar.
Ketua Dewan Pakar Asosiasi Logistik Indonesia (ALI) Nofrisel mengatakan ruang efisiensi yang dimiliki operator logistik relatif terbatas karena sebagian besar komponen biaya berada di luar kendali perusahaan.
Harga bahan bakar, tarif tol, dan biaya tenaga kerja masih menjadi penyumbang utama biaya transportasi nasional.
“Kalau bicara transportasi darat Jakarta-Surabaya misalnya, 40% sampai 50% itu bahan bakar. Sisanya tol dan tenaga kerja. Jadi ruang yang benar-benar bisa kita efisiensikan sebenarnya terbatas,” ujarnya dalam Roundtable Discussion yang digelar Lembaga Management Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Indonesia (LM FEB UI), dikutip Rabu (3/6/2026).
Menurut Nofrisel, tingginya biaya logistik nasional juga dipengaruhi kondisi geografis Indonesia serta belum optimalnya integrasi antarmoda transportasi.
Dia mencontohkan konektivitas antara bandara dan kereta api masih terbatas dan mayoritas melayani penumpang, bukan angkutan barang. Saat ini layanan tersebut baru tersedia di Bandara Soekarno-Hatta, Bandara Yogyakarta International Airport (YIA), dan Bandara Kualanamu.
Baca Juga
- Lean dan Green Supply Chain Jadi Kunci Daya Saing Industri Logistik
- Bappenas dan GGGI Bidik Investasi Hijau US$2 Miliar hingga 2030 Lewat GIFT
- HSBC China Incar Penyaluran Kredit Hijau Rp71,15 Triliun ke RI dan Asean
Akibatnya, biaya distribusi sulit ditekan meskipun perusahaan telah melakukan berbagai upaya efisiensi internal.
“Kalau kita bicara logistik Indonesia memang relatif mahal karena banyak faktor yang tidak bisa kita kontrol,” katanya.
Efisiensi dan Logistik HijauDi sisi lain, tuntutan penerapan green logistics terus meningkat. Namun, sejumlah pelaku usaha menilai transisi menuju operasional yang lebih ramah lingkungan belum selalu sejalan dengan kondisi bisnis di lapangan.
PT Elnusa Petrofin, misalnya, mengaku masih menghadapi tantangan besar dalam menjaga efisiensi distribusi akibat fluktuasi permintaan yang sulit diprediksi.
Sebagai distributor bahan bakar minyak (BBM) hingga wilayah terpencil, perusahaan harus menyiapkan stok dan armada cadangan untuk menjaga pasokan tetap tersedia. Kondisi tersebut berdampak pada peningkatan biaya operasional.
“Lean [efisien] saja masih berat, sekarang sudah dituntut green juga,” ujar perwakilan Petrofin.
Menurut perusahaan, adopsi green logistics akan lebih cepat apabila memberikan manfaat langsung terhadap efisiensi biaya operasional, bukan hanya mendukung citra keberlanjutan perusahaan.
Sementara itu, PT Kereta Commuter Indonesia (KCI) menghadapi tantangan berbeda. Meski telah menggunakan moda transportasi berbasis listrik, perusahaan tetap menghadapi keterbatasan efisiensi karena ketergantungan pada teknologi impor dan tuntutan menjaga keselamatan operasional.
Tantangan Regulasi dan InfrastrukturRetrofin juga menyoroti regulasi pengelolaan limbah yang dinilai masih menjadi hambatan dalam pengembangan ekonomi sirkular.
Salah satu contohnya adalah pengumpulan minyak jelantah di SPBU untuk diolah menjadi bahan baku sustainable aviation fuel (SAF). Menurut perusahaan, proses pengangkutan minyak jelantah memerlukan perizinan yang lebih kompleks dibandingkan distribusi minyak goreng biasa sehingga biaya logistik menjadi lebih tinggi.
Persoalan serupa juga dihadapi Perum Bulog. Sebagai operator pangan yang menjalankan penugasan public service obligation (PSO), Bulog harus menjaga ketersediaan dan distribusi beras dalam berbagai kondisi.
Saat ini Bulog mengelola sekitar 5,3 juta ton stok beras. Besarnya volume stok membuat biaya penyimpanan dan distribusi ikut meningkat.
“Makin besar stok yang dikelola, biaya logistik dan penyimpanannya ikut naik,” ujar perwakilan Bulog.
Untuk meningkatkan efisiensi, Bulog mulai menerapkan pola distribusi berbasis hub and spoke dengan memperkuat titik penyimpanan di luar Jawa. Namun, keterbatasan infrastruktur masih menjadi tantangan, terutama di kawasan Indonesia timur.
Di Papua, misalnya, biaya distribusi tetap tinggi karena minimnya muatan balik sehingga pengiriman barang sering berlangsung satu arah.
Sekalipun memanfaatkan program Tol Laut, distribusi dari pelabuhan ke pusat-pusat konsumsi masih membutuhkan waktu dan biaya yang besar.
“Kadang biaya angkutnya bisa lebih mahal daripada harga barangnya,” katanya.
Menurut Bulog, pengembangan kawasan industri di sekitar pelabuhan dapat menjadi salah satu solusi untuk mengurangi biaya logistik melalui pengolahan bahan baku yang lebih dekat dengan pusat distribusi.
Sementara itu, PT Pupuk Indonesia mulai mengandalkan digitalisasi untuk meningkatkan efisiensi rantai pasok pupuk nasional.
Perusahaan memantau distribusi secara real time melalui command center yang terhubung dengan kapal, truk, gudang, hingga kios distribusi.
“Kita bisa tahu stok di kios tinggal berapa dan kapan harus dikirim,” ujar perwakilan Pupuk Indonesia.
Digitalisasi juga diterapkan pada operasional pelabuhan dan sistem antrean distribusi untuk mengurangi waktu tunggu serta biaya operasional.
Di sisi lain, pemanfaatan kereta api untuk angkutan barang masih relatif rendah. KAI Logistik mencatat pangsa angkutan barang nasional melalui kereta api masih di bawah 1%.
Menurut perusahaan, salah satu kendala utama adalah lokasi stasiun logistik yang belum terhubung langsung dengan kawasan industri.
“Kami ingin lebih dekat dengan kawasan industri, tapi pembangunan infrastrukturnya bukan kewenangan operator,” ujar perwakilan KAI Logistik.
Padahal, penerapan penuh kebijakan penertiban angkutan over dimension over loading (ODOL) mulai 1 Januari 2027 berpotensi meningkatkan peran kereta api dalam distribusi barang nasional.
Namun, tanpa penguatan infrastruktur logistik dan konektivitas antarmoda, potensi perpindahan muatan dari jalan raya ke kereta api dinilai masih terbatas.
Berbagai persoalan tersebut menunjukkan bahwa tantangan logistik nasional tidak hanya terkait biaya transportasi, tetapi juga mencakup integrasi infrastruktur, regulasi, pola distribusi, dan kebutuhan industri.
Di tengah dorongan menuju logistik hijau, sebagian operator masih berupaya menyelesaikan persoalan efisiensi dasar. Karena itu, transformasi sektor logistik dinilai memerlukan dukungan kebijakan yang lebih terintegrasi, pemerataan infrastruktur, serta penguatan konektivitas antarmoda untuk menekan biaya logistik nasional.
