Bisnis.com, JAKARTA — Menteri Keuangan (Menkeu) Purbaya Yudhi Sadewa membantah pengelolaan fiskal pemerintah menjadi sentimen negatif investor sehingga memicu pelemahan nilai tukar rupiah, yang kini sudah jatuh ke level Rp18.000 per dolar Amerika Serikat (AS).
Purbaya tidak menampik adanya berbagai kalangan yang menilai rupiah yang kian terdepresiasi ini disebabkan oleh kekhawatiran investor terhadap APBN. Namun, dia menyebut justru kinerja pengelolaan fiskal membaik setelah akhir kuartal I/2026 sempat mencatatkan defisit hingga Rp240,1 triliun (0,93% terhadap PDB).
Salah satu indikasinya adalah penerimaan pajak yang tumbuh lebih tinggi hingga akhir Mei 2026. Dia mengeklaim pertumbuhannya mencapai 22% (yoy), sehingga melampaui pertumbuhan sampai akhir April yang hanya sekitar 16% (yoy).
"Mei itu pertumbuhan pajaknya 22,1%, jadi jauh lebih tinggi dibanding tahun lalu. Itu satu hal yang menggembirakan," jelasnya kepada wartawan di gedung DPR, Senayan, Jakarta, Kamis (4/6/2026).
Purbaya menyebut akan segera menyampaikan update kondisi APBN sampai 31 Mei 2026 lalu. Rencananya, Kementerian Keuangan (Kemenkeu) akan menggelar konferensi pers esok hari, Jumat (5/6/2026).
Indikasi kinerja positif APBN lainnya, terang Purbaya, adalah defisit yang baru 0,7% terhadap PDB. Kendati meningkat dari 0,64% terhadap PDB (Rp164,4 triliun) pada akhir April lalu, namun nilainya menyempit apabila dibandingkan dengan akhir Maret 2026 yaitu 0,93% terhadap PDB (Rp240,1 triliun).
Namun, mantan Ketua Lembaga Penjamin Simpanan (LPS) ini menyebut perkembangan APBN bakal bervariasi setiap bulannya.
"Cuma sampai sekarang sih masih aman karena income kami tumbuhnya di atas perkiraan banyak orang," jelas Purbaya.
Mengenai pelemahan nilai tukar rupiah, Purbaya tidak menampik bahwa bakal ada pengaruhnya ke APBN. Salah satunya yakni meningkatnya beban bunga dari utang berdenominasi valas yang diterbitkan pemerintah.
Sebab, pembayaran bunga yang berasal dari tingkat imbal hasil (yield) SBN pemerintah ini dibayarkan ke pemegang atau pembeli obligasi secara reguler. Nilai tukar rupiah yang kian melemah terhadap dolar AS diakui bakal memberikan tekanan kepada pembayaran bunganya secara reguler ke pemegang obligasi.
"Kuponnya sih constant. Cuma pada waktu rupiah melemah, ya meningkat dalam rupiah pembayarannya. Cuma kan ini masih dalam range perhitungan kita yang sebelumnya," jelasnya.
Pria yang juga menjabat Ketua Komite Stabilitas Sistem Keuangan (KSSK) ini enggan berkomentar lebih lanjut soal rupiah. Dia menyerahkan urusan stabilitas nilai tukar ke Bank Indonesia (BI) selaku otoritas moneter.
"Pada dasarnya BI masih menjalankan kebijakan dengan baik dan semuanya masih di bawah kendali mereka. Saya serahkan Rupiah ke mereka," pungkasnya.
