jpnn.com, JAKARTA - Dosen Hukum Bisnis Universitas Binus, Muhammad Reza Syarifuddin Zaki memperingatkan adanya gejala kebangkitan dwifungsi ABRI di tengah masifnya perluasan peran militer ke sektor-sektor sipil.
Dia menilai pembentukan Batalyon Teritorial Pembangunan (BTP), keterlibatan tentara dalam urusan pangan, hingga penempatan eks personel militer di lembaga sipil merupakan alarm serius bagi demokrasi dan supremasi sipil di Indonesia.
BACA JUGA: Para Peneliti Ungkap Warga Dari Aceh Hingga Papua Tolak Pendirian Batalyon Teritorial Pembangunan
Peringatan itu disampaikan dalam diskusi publik bertajuk “Prahara Batalyon Teritorial Pembangunan: Penolakan Warga dan Arah Kebijakan Menteri Pertahanan” di Jakarta Pusat, Kamis (4/6/2026).
Menurut Reza, situasi yang berkembang saat ini menunjukkan adanya distorsi dalam tata kelola pertahanan negara.
BACA JUGA: Batalyon Ternak
Militer, kata dia, perlahan tidak lagi ditempatkan semata sebagai alat pertahanan negara, melainkan mulai memasuki ruang-ruang sipil yang selama ini menjadi domain masyarakat sipil dan kementerian teknokratis.
“Publik berharap ada civilian supremacy, supremasi sipil yang kuat. Tapi yang terjadi sekarang justru ruang-ruang sipil pelan-pelan diambil alih militer,” ujar Reza.
BACA JUGA: Isak Tangis Pecah di Pengadilan Militer, Istri Kacab Bank Tak Kuasa Dengar Vonis Pembunuh Suami
Ia menyoroti keterlibatan tentara dalam sektor pangan, pertanian, hingga pembangunan daerah yang dinilai semakin menjauh dari fungsi utama TNI sebagai alat pertahanan negara.
“Negara seperti terlihat malas membangun kapasitas sipil. Padahal kita dijanjikan 19 juta lapangan kerja untuk masyarakat sipil, tetapi justru yang diperbanyak adalah rekrutmen militer dan pembangunan batalyon,” katanya.
Reza mengkritik rencana penambahan 24 ribu tamtama dan pembangunan batalyon baru dalam lima tahun ke depan.
Menurut dia, kebijakan itu berpotensi “merampas” sektor-sektor pekerjaan sipil yang selama ini ditangani kementerian teknis seperti Kementerian Pertanian, Kementerian Kesehatan, hingga Kementerian Pekerjaan Umum.
“Pertanyaannya, mengapa negara harus menggelontorkan anggaran besar untuk dua institusi yang menjalankan fungsi serupa? Bukankah sektor-sektor itu sejak awal sudah memiliki aparatur sipil dan tenaga profesionalnya sendiri?” ujar dia.
Dalam forum tersebut, Reza juga menyinggung kasus dugaan korupsi di lingkungan Badan Gizi Nasional (BGN) yang menyeret sejumlah eks personel militer.
Dia menilai peristiwa itu mematahkan asumsi bahwa latar belakang militer otomatis menjamin tata kelola yang bersih dan transparan di lembaga sipil.
Menurut dia, kasus tersebut harus menjadi catatan penting bahwa penempatan personel militer di jabatan sipil tidak serta-merta menghadirkan akuntabilitas yang lebih baik.
“Tidak ada jaminan bahwa mereka yang berasal dari militer otomatis punya transparansi dan tata kelola yang baik ketika mengelola anggaran sipil yang besar,” kata Reza.
Dia bahkan mengaitkan situasi di Indonesia dengan tren internasional terkait menguatnya pengaruh militer dalam politik dan pemerintahan di sejumlah negara dalam beberapa tahun terakhir.
Reza menyebut, dalam rentang 2022 hingga 2024, berbagai negara seperti Venezuela, Honduras, Sri Lanka, Pakistan, hingga Thailand mengalami gejala penguatan militer dalam ruang sipil yang kemudian berujung pada krisis politik dan perubahan kekuasaan.
Menurut dia, pola yang terjadi bukan lagi kudeta militer konvensional dengan tank dan senjata di jalanan, melainkan infiltrasi perlahan ke institusi sipil melalui regulasi, birokrasi, dan sektor ekonomi strategis.
"Strateginya sekarang bukan kudeta terbuka. Militer masuk pelan-pelan ke ruang sipil, merevisi regulasi, mengambil posisi-posisi strategis, lalu tiba-tiba keseimbangan kekuasaan berubah,” ujar Reza.
Dia mengingatkan, kondisi ekonomi yang melemah, meningkatnya pengangguran, hingga ketidakstabilan pasar dapat memperbesar kerentanan demokrasi apabila ruang sipil terus dilemahkan.
"Ketika sipil kehilangan ruang kerja, ekonomi melemah, dan semua urusan diselesaikan dengan pendekatan militer, maka demokrasi kita berada dalam situasi yang berbahaya,” katanya.
Reza juga mengkritik arah pembangunan pertahanan yang dinilai semakin jauh dari modernisasi alat utama sistem persenjataan (alutsista) dan penguatan kapasitas perang modern.
"Militer yang seharusnya diperkuat kemampuan mempertahankan kedaulatan negara dan teknologi pertahanannya, sekarang justru semakin sibuk mengurus sawah dan bercocok tanam,” ujar dia.
Menurut Reza, apabila negara benar-benar serius ingin memperkuat sektor pangan, maka yang harus diperkuat adalah kapasitas petani sipil melalui pendidikan, akses teknologi, dan jaminan kesejahteraan.
“Petani harus dibuat sejahtera dan menjanjikan bagi anak muda, bukan malah digantikan perannya oleh militer. Kalau semua persoalan diselesaikan dengan tentara, sekalian saja negara ini dijadikan negara militer,” kata Reza.
Diskusi tersebut turut menghadirkan Dosen Pascasarjana Ilmu Politik Universitas Nasional Firdaus Syam, Ketua Umum AJI Indonesia Nany Afrida, Bidang Advokasi BPN PBHI Akbar Roohul Amin, serta Sekretaris Jenderal Konsorsium Pembaruan Agraria Dewi Kartika.
Kegiatan itu diikuti mahasiswa, organisasi kemahasiswaan, peneliti, praktisi hukum, akademisi, hingga masyarakat umum.
Redaktur & Reporter : Friederich Batari
