jakarta.jpnn.com - Massa dari Dewan Pimpinan Pusat Gerakan Rakyat Anti Diskriminasi (DPP GARANSI) dan Aliansi Mahasiswa dan Pemuda Peduli Hukum (AMPPUH) menggelar demonstrasi di KPK, Kamis (4/6).
Mereka menyoroti kondisi yang terjadi di Pematangsiantar dalam beberapa waktu terakhir.
BACA JUGA: Bupati Cilacap Syamsul Auliya Rachman Kena OTT KPK, 26 Orang Juga Ditangkap
Salah satunya ialah pembelian bekas rumah singgah covid-19.
“Kami mendesak KPK segera melakukan audit investigatif menyeluruh terhadap seluruh tahapan pengadaan, penilaian aset, pembayaran dana, hingga pengalihan hak atas aset eks rumah singgah covid-19 tersebut,” kata Ketua Umum DPP GARANSI Sukri Soleh Sitorus.
BACA JUGA: Ketum PP GPA Dukung Gus Yaqut Hadapi Kasus Hukum di KPK
Menurut Sukri, pembelian bekas rumah singgah itu menimbulkan kerugian.
“Semua tahapan ini dicurigai tidak transparan dan berpotensi menimbulkan kerugian negara yang sangat besar,” ujar Soleh.
BACA JUGA: GPA Desak KPK dan Kejagung Berantas Mafia Haji dan Umrah
Menurut Sukri, KKN bisa menyebabkan kerusakan tata kelolah pemerintahan.
“Hal ini tidak bisa dibiarkan berlarut-larut dan harus diusut tuntas sampai ke akar-akarnya,” tegas Sukri.
Sukri menjelaskan pihaknya sudah menyampaikan tuntutan lengkap kepada KPK.
“Kami berharap KPK tidak hanya menjadi saksi bisu, tetapi benar-benar mengusut persoalan ini secara tuntas, transparan,” kata Sukri.
Sukri berharap KPK bisa menegakkan hukum dengan adil.
“Semoga Tuhan memberikan kekuatan kepada KPK untuk memberantas korupsi ini sampai ke akar-akarnya,” kata Sukri. (*)
Redaktur & Reporter : Ragil
